Kendari, Februari 2025. Pertumbuhan ekonomi regional Sulawesi Tenggara pada triwulan IV-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,08% (y-oy). Berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan IV-2024 mencapai Rp189,48 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 113,99 triliun. Kondisi harga-harga barang mengalami deflasi di angka 0,39% (y-o-y), didorong oleh turunnya indeks kelompok pengeluaran yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Perkembangan APBN regional Sulawesi Tenggara s.d 31 Januari 2025 tumbuh sebesar 20,77%, dan pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 23,09% dibanding periode yang saman tahun lalu. Capaian ini akan terus didorong dan dioptimalkan untuk mendukung peran APBN bagi masyarakat, realisasi pendapatan negara mencapai Rp288,15 miliar dan realisasi belanja negara mencapai Rp2.067,63 miliar atau 8,09% dari pagu tahun 2025.

PENDAPATAN NEGARA

Penerimaan Perpajakan

Realisasi penerimaan perpajakan di wilayah Sulawesi Tenggara s.d 31 Januari 2025 mencapai Rp206,24 miliar dengan rincian penerimaan pajak sebesar Rp200,39 miliar dan penerimaan bea dan cukai Rp5,85 miliar. Realisasi penerimaan pajak mengalami kontraksi sebesar Rp92,41 miliar atau 31,56% (y-o-y). Di samping itu penerimaan bea dan cukai juga mengalami kontraksi yang cukup signifikan 85,36% y-o-y atau sebesar Rp34,07 miliar bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Penerimaan pajak di Sulawesi Tenggara s.d 31 Januari 2025, didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 46,08% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 50,72% sisanya adalah Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Pajak Lainnya. Proporsi PPh yang cukup besar, menjadikan pertumbuhan pajak secara keseluruhan tetap terjaga. Penerimaan PPh mengalami shortfall akibat wajib pajak cabang ditarik menjadi wajib pajak pusat sehingga berpengaruh terhadap penerimaan yang ada di daerah.

Penerimaan  Bea dan Cukai s.d 31 Januari 2025, disumbang oleh bea masuk sebesar Rp5,74 miliar (keseluruhan penerimaan Bea dan Cukai tersebut telah mencapai 4,01% dari target tahun 2025 yaitu sebesar Rp145,87 miliar). Selain dari bea masuk, penerimaan bea dan cukai juga berasal dari denda administrasi pabean, pendapatan pabean lain, dan denda administrasi cukai.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Sampai dengan 31 Januari 2025, penerimaan PNBP di Sulawesi Tenggara mencapai Rp81,91 miliar, meskipun tumbuh mencapai 95,41% bila dibanding dengan penerimaan tahun lalu, namun penerimaan tersebut telah mencapai 11,84% target PNBP tahun 2025 sebesar Rp691,86 miliar. Capaian PNBP tersebut, terdiri dari penerimaan penerimaan PNBP lainnya sebesar Rp81,68 miliar dan penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp230,41 juta. PNBP lainnya yang diterima bulan Januari 2025 antara lain berasal dari: pendapatan jasa transportasi Rp13,17 miliar, Pendapatan Pelayanan Kepolisian Rp6,60 miliar, dan Pendapatan Pendidikan Rp7,15 miliar. Di samping itu diperoleh dari pengelolaan Ditjen Kekayaan Negara di Sulawesi Tenggara seperti pengelolaan BMN sebesar Rp0,71 miliar dan pelayanan lelang sebesar Rp4,45 miliar.

BELANJA NEGARA

Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di wilayah Sulawesi Tenggara sampai dengan 31 Januari 2025 mencapai Rp195,93 miliar atau 3,18% dari pagu APBN. Realisasi Belanja tersebut meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp172,73 miliar (6,17% dari pagu APBN), Belanja Barang sebesar Rp21,09 miliar (0,94% dari pagu APBN), Belanja Modal sebesar Rp2,10 miliar (0,19% dari pagu APBN), dan Belanja Bantuan Sosial belum terealisasi.

Transfer ke Daerah (TKD)

Penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Januari 2025 mencapai Rp1.871,70 miliar (9,64%). Penyaluran TKD Sulawesi Tenggara tumbuh sebesar 9,64% atau Rp405,37 miliar dibandingkan realisasi tahun 2023. Pertumbuhan ini didukung oleh tumbuhnya Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp646,12 miliar (mencapai 12,35% dari pagu 2024).

Pembiayaan KUR dan UMi

Penyaluran kredit program dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit Ultra Mikro (UMi), juga memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian, di samping belanja pemerintah. Realisasi penyaluran UMi s.d 31 Januari 2025 sebesar Rp422,60 juta untuk 47 debitur, penyaluran UMi dilakukan oleh Pegadaian, PNM, dan BAV. Penyaluran UMi terbesar berada di Kota Baubau mencapai sebesar Rp113.60 juta. Di samping UMi, juga telah disalurkan KUR kepada 4.674 debitur dengan nilai salur Rp278,71 miliar.

Kerja sama para pihak yang terkait, baik dari OPD Pemda maupun perbankan, dapat terus ditingkatkan, sehingga semakin besar nilai KUR dan UMi yang dapat disalurkan sehingga dapat menstimulasi aktivitas perekonomian masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian APBN Regional Sulawesi Tenggara s.d 31 Januari 2024 dan dukungan pembiayaan KUR dan UMi telah terlaksana dengan baik. Pendapatan negara terakselerasi didukung kenaikan hampir seluruh komponen. Belanja negara yang tumbuh positif akan terus didorong agar pertumbuhan ekonomi regional dapat terakselerasi melalui APBN yang dikelola dengan penuh kehati-hatian. Sehingga pelaksanaan APBN regional yang baik akan memberikan dampak yang lebih besar kepada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.