Monitoring Pelaksanaan Anggaran, Digitalisasi Pembayaran, dan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Muna
Kendari, 8 Agustus 2025 — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Muna untuk memantau pelaksanaan anggaran satuan kerja, implementasi digitalisasi pembayaran melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
1. Penguatan Pelaksanaan Anggaran Satker
Kegiatan monitoring dilakukan pada dua satker, yakni Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Muna serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna.
- Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mengalami lonjakan anggaran signifikan pada 2025, dari sekitar Rp30 juta menjadi Rp6,8 miliar, digunakan untuk peningkatan kawasan transmigrasi, rehabilitasi sekolah, dan perbaikan jalan.
- KPU Kabupaten Muna menyampaikan perkembangan penyerapan hibah, revisi anggaran, serta kendala teknis pelaksanaan akibat aturan tahapan Pemilu dan mekanisme revisi DIPA terpusat.
2. Digitalisasi Pembayaran Melalui KKP
Pertemuan dengan BRI Cabang Raha mengungkapkan dua tantangan utama KKP:
- KKP inaktif akibat tidak digunakan selama 6 bulan.
- Keterbatasan merchant ber-EDC di wilayah Muna dan sekitarnya.
- Sebagai alternatif, QRIS dinilai lebih diminati karena biaya transaksi rendah dan kemudahan penggunaan. BRI berupaya mendorong penggunaan KKP melalui program penghapusan biaya MDR bagi merchant tertentu.
3. Program Prioritas Nasional MBG
Program MBG yang dijalankan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Raha telah menjangkau sekitar 3.400 penerima manfaat, terdiri dari siswa sekolah, ibu hamil, dan balita. Program ini:
- Menciptakan lapangan kerja bagi 47 relawan lokal.
- Menggerakkan ekonomi daerah melalui pembelian bahan baku dari masyarakat setempat.
- Menyediakan gizi tambahan bagi kelompok rentan.
- Kendala yang dihadapi meliputi kenaikan harga bahan baku dan penyesuaian data penerima manfaat.
4. Sinergi dan Knowledge Sharing
Selain monitoring, dilakukan sharing session antara Kanwil DJPb Sultra dan KPPN Raha terkait kewenangan revisi DIPA serta isu strategis daerah seperti pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan revitalisasi sekolah.
Monitoring ini menegaskan pentingnya sinergi antara Kanwil DJPb, satker, pemerintah daerah, dan perbankan dalam mendukung pelaksanaan anggaran yang efektif, percepatan digitalisasi pembayaran, serta keberhasilan program prioritas nasional seperti MBG. Keberlanjutan dan pengawasan yang ketat menjadi kunci agar manfaat program dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
