Kendari - Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) I Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Sharing Session Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) bertajuk “Monitoring dan Evaluasi Belanja Pemerintah Menggunakan Metode Logical Framework Analysis (LFA)” pada Selasa, 7 Juli 2026, bertempat di Ruang Mini TLC Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kompetensi pegawai pada bidang analisis kinerja belanja pemerintah secara sistematis dan berorientasi pada hasil. Sharing session diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I, dengan pemaparan materi oleh Diapinar Reza Rizaldi, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif untuk memperdalam pemahaman peserta.
Dalam paparannya, disampaikan bahwa LFA merupakan metode untuk menghubungkan belanja pemerintah dengan hasil pembangunan melalui rantai logika yang runtut, mulai dari input, kegiatan, output, outcome, hingga goal. Dengan pendekatan ini, efektivitas suatu program dapat dievaluasi secara jauh lebih komprehensif, tidak sekadar mengukur seberapa besar anggaran terserap atau output tercapai, melainkan memastikan bahwa capaian tersebut benar-benar berkontribusi pada tujuan pembangunan yang lebih luas.
Salah satu konsep kunci yang diperkenalkan adalah stress-test rantai logika, yaitu pengujian hubungan sebab-akibat antar level program untuk menelusuri apakah kegagalan bersumber dari desain program, pelaksanaan, atau faktor eksternal di luar kendali. Peserta juga diperkenalkan pada matriks diagnostik capaian yang membantu mengidentifikasi kondisi false success. Ketika output telah tercapai namun outcome yang diharapkan belum terwujud, serta pohon diagnosis (diagnostic tree) untuk memetakan akar permasalahan secara lebih tajam.
Lebih jauh, materi menekankan bahwa pelaporan hasil monitoring dan evaluasi perlu bertransformasi dari sekadar penyajian data menjadi dokumen analisis yang mampu menjelaskan penyebab kinerja, risiko, dan peluang perbaikan. Penyusunan rekomendasi pun didorong untuk mengikuti alur yang sistematis dan bersifat actionable menjelaskan langkah yang perlu diambil, pihak yang bertanggung jawab, serta dampak yang diharapkan.
Melalui penerapan metode LFA ini, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara berharap kualitas monitoring, evaluasi, dan pelaporan belanja pemerintah di wilayah kerjanya dapat semakin komprehensif dan sistematis, sehingga tidak lagi berhenti pada aspek kepatuhan administrasi semata, tetapi benar-benar berorientasi pada efektivitas penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran pembangunan.
