Kondisi inflasi di Sulawesi Tenggara (Sulawesi Tenggara) secara resmi memasuki fase kewaspadaan tinggi. Pada Juni 2026, angka inflasi tahunan (y-on-y) menembus 4,68 persen, sebuah posisi tertinggi yang belum pernah terjadi dalam dua tahun terakhir. Kenaikan harga ini bukan sekadar fenomena musiman yang bisa dibiarkan berlalu, melainkan imbas dari sebuah “double shock” atau guncangan ganda yang memukul perekonomian daerah secara bersamaan: gangguan rantai pasokan komoditas akibat cuaca ekstrem, yang diperparah oleh tekanan biaya transportasi dari penyesuaian harga BBM.
Menghadapi dinamika ini, upaya pengendalian inflasi tidak bisa lagi bersikap pasif dengan menunggu kondisi pasar pulih dengan sendirinya. Memasuki semester II tahun 2026 yang identik dengan musim kemarau, ancaman semakin nyata. Produksi komoditas strategis seperti tanaman pangan, hortikultura, beras, hingga perikanan berisiko menurun drastis. Jika tidak ada intervensi cepat, angka inflasi Sulawesi Tenggara akan semakin menjauh dari target nasional.
Tantangan semakin berat mengingat karakteristik geografis Sulawesi Tenggara yang didominasi wilayah kepulauan. Kondisi ini secara otomatis memicu tingginya biaya logistik, menjadikan gangguan pasokan bersifat berulang. Ditambah dengan ruang intervensi yang makin sempit menjelang akhir tahun karena keterbatasan waktu, diperlukan strategi yang lebih taktis, terkoordinasi, dan struktural.
Untuk memutus mata rantai tekanan ini, sinergi lintas pemangku kepentingan menjadi kunci utama. Pemerintah Daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dituntut untuk proaktif memperkuat ketahanan pangan lokal. Langkah konkret yang harus segera berjalan mencakup penguatan cadangan pangan daerah, pengoperasian gudang penyimpanan, cold storage, hingga pembangunan mini distribution center, yang secara khusus difokuskan pada daerah defisit pangan dan kawasan kepulauan. Penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) juga menjadi garis depan untuk menjaga ketersediaan stok, disertai koordinasi ketat dengan Bulog, distributor, dan pelaku usaha besar.
Di sisi fiskal, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) mengambil langkah cepat dengan mendorong percepatan realisasi belanja ketahanan pangan. Alokasi untuk BTT, subsidi ongkos angkut, pasar murah, hingga dana desa ketahanan pangan akan dipercepat penyalurannya. Pendampingan belanja juga akan difokuskan secara surgical pada komoditas pemicu utama inflasi di Sulawesi Tenggara, seperti beras, telur, ikan laut, cabai, bawang, ayam, dan minyak goreng, termasuk menutup celah biaya pada aspek transportasi dan logistik pangan.
Sementara itu, Bank Indonesia turut memperkuat barisan dengan mengintensifkan koordinasi TPID dan mengoptimalkan komunikasi publik. Edukasi masif kepada masyarakat mengenai kecukupan stok pangan menjadi penting untuk menetralkan potensi panic buying maupun spekulasi harga yang tidak berdasar.
Pada akhirnya, pertempuran melawan inflasi di Sulawesi Tenggara tahun ini tidak boleh berhenti pada sekadar intervensi jangka pendek. Seluruh upaya keras dan terkoordinasi yang dilakukan saat ini harus diarahkan sebagai fondasi untuk memperbaiki struktur pasokan dan distribusi pangan Sulawesi Tenggara secara menyeluruh dan berkelanjutan.
