Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan dampak transformatif yang nyata bagi masyarakat Sulawesi Tenggara. Hingga akhir Juli 2026, program prioritas nasional ini telah menjangkau 704.066 penerima manfaat di seluruh 17 kabupaten/kota, beroperasi melalui 282 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Lebih dari sekadar memenuhi asupan gizi untuk menuju Indonesia Emas 2045, program ini berhasil menjadi motor penggerak ekonomi lokal dengan menyerap 13.149 tenaga kerja yang seluruhnya telah terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Untuk memastikan program berjalan sesuai koridor, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara secara rutin melakukan pendampingan dan pemantauan lapangan. Pada bulan Juli, tim pemantau melakukan survei mendalam ke SPPG Kendari Puuwatu dan SPPG Kendari Puuwatu Watulondo. Hasilnya, terjadi penguatan aspek gizi sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.
Di balik proses produksi yang dimulai sejak dini hari untuk menjaga kesegaran makanan, terdapat kisah peningkatan kesejahteraan yang menggembirakan. Sejumlah tenaga kerja, khususnya ibu rumah tangga yang berperan sebagai kepala keluarga, kini mendapat kesempatan kerja dengan upah yang lebih tinggi dibandingkan pekerjaan sebelumnya. Kedekatan lokasi SPPG dengan tempat tinggal juga menjadi nilai tambah yang menjamin kesejahteraan mereka.
Dari sisi tata kelola, SPPG yang dipantau menunjukkan disiplin administrasi dan keuangan yang patut diapresiasi. Pengeluaran operasional dan bahan baku dikelola secara at cost dengan ketat mematuhi batas maksimal Rp13.000 per porsi, sementara saldo Virtual Account (VA) terjaga tidak melebihi Rp500 juta. Standar keamanan pangan juga dijaga ketat dengan pengujian sampel sebelum distribusi, serta pemanfaatan limbah padat sisa makanan yang didaur ulang oleh peternak lokal, mencerminkan prinsip ekonomi sirkular di tingkat komunitas.
Meski menunjukkan progres yang positif, Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara juga mengidentifikasi beberapa tantangan operasional yang perlu diantisipasi. Usai memasuki masa aktif sekolah pasca-liburan, terjadi kenaikan harga bahan pangan di lapangan yang berpotensi melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Selain itu, keterlambatan pencairan dana revolving selama lebih dari satu minggu di salah satu SPPG sempat membatasi kelancaran operasional harian.
Menyikapi temuan tersebut, Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara segera merumuskan langkah strategis. Koordinasi dengan pemerintah daerah akan diperkuat untuk memantau fluktuasi harga dan menjaga distribusi pangan strategis. Tim juga mendorong percepatan pelaporan ke KPPG untuk memastikan kelancaran aliran dana revolving, sekaligus mengusulkan penerapan sistem revolving otomatis bagi SPPG yang berkinerja baik. Tidak kalah penting, akan diupayakan pelatihan pengelolaan keuangan khusus bagi Kepala SPPG dan Akuntan guna memperkuat akuntabilitas di tingkat tapak.
Sampai dengan Juli 2026, pendampingan kolaboratif bersama KPPN di wilayah Sulawesi Tenggara telah dilaksanakan di 13 titik SPPG, bergerak menuju target minimal 51 SPPG hingga akhir tahun. Melalui pemantauan yang berkelanjutan ini, Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara berkomitmen memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk Program MBG tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga membangun tata kelola yang bersih, akuntabel, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
