Kendari, 26 Agustus 2026. Pertumbuhan ekonomi regional Sulawesi Tenggara pada triwulan II 2026 mengalami pertumbuhan sebesar 6,19% (y-on-y). Berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan II 2026 mencapai Rp55,37 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp31,22 triliun. Pada Juli 2026, Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami inflasi y-on-y sebesar 3,43%, terkontraksi 0,19% secara m-to-m dan tumbuh 4,35% secara y-to-d. Sepanjang Juli 2026, nilai tukar Rupiah melanjutkan tren pelemahan terhadap USD, bergerak pada kisaran Rp17.906 hingga Rp18.217 per USD sebelum ditutup di sekitar Rp18.022–18.029 per USD pada akhir bulan, dipicu ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah, penantian arah kebijakan suku bunga The Fed, serta penguatan dolar AS di pasar global.
Perkembangan belanja APBN regional Sulawesi Tenggara s.d. 31 Juli 2026 mencapai Rp12.856,65 miliar atau sebesar 56,11% dari pagu Rp22.914,18 miliar yang ditetapkan (pagu meningkat dari Rp21.464,96 miliar akibat revisi anggaran). Belanja negara ini terkontraksi sebesar 2,79% (y-on-y). Sementara itu, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah mencapai Rp3.228,58 miliar (54,13% dari target Rp5.966,52 miliar), tumbuh sebesar 42,63% (y-on-y).
PENDAPATAN NEGARA
Penerimaan Perpajakan
Realisasi penerimaan perpajakan di wilayah Sulawesi Tenggara s.d. 31 Juli 2026 terdiri dari dua kelompok, Rp2.315,36 miliar untuk pajak dalam negeri, tumbuh sebesar 43,16% (y-on-y), didukung juga oleh penerimaan Kepabeanan yang mencapai Rp332,88 miliar, tumbuh signifikan sebesar 144,82% (y-on-y).
Penerimaan pajak di Sulawesi Tenggara s.d. 31 Juli 2026 mayoritas mengalami pertumbuhan positif. Komponen pajak yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Pajak Bumi dan Bangunan yaitu sebesar 207,83%, diikuti oleh Pajak Pertambahan Nilai sebesar 87,13% (y-on-y). Di sisi lain, penerimaan Cukai mengalami kontraksi sebesar 77,85%. Penerimaan perpajakan dari kegiatan pertambangan masih belum optimal dikarenakan mayoritas perizinan untuk kegiatan pertambangan masih menunggu terbitnya RKAB Tambang 2026.
Penerimaan Kepabeanan s.d. 31 Juli 2026 disumbang oleh Bea Masuk sebesar Rp332,33 miliar, tumbuh 145,27% (y-on-y). Capaian penerimaan Bea dan Cukai KPPBC TMP C Kendari bahkan telah melampaui 200% dari target tahunan jauh sebelum akhir tahun anggaran, didorong oleh aktivitas importasi peralatan untuk pembangunan smelter di wilayah Sultra.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Penerimaan PNBP di Sulawesi Tenggara sampai dengan 31 Juli 2026 mencapai Rp580,34 miliar atau sebesar 79,43% dari target yang ditetapkan. Penerimaan PNBP ini tumbuh sebesar 13,72% bila dibanding dengan penerimaan tahun lalu, terdiri dari penerimaan PNBP Lainnya sebesar Rp375,67 miliar yang tumbuh 15,22%, serta dari pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp204,66 miliar yang tumbuh 11,07% (y-on-y).
BELANJA NEGARA
Belanja Pemerintah Pusat
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di wilayah Sulawesi Tenggara sampai dengan 31 Juli 2026 mencapai Rp4.509,04 miliar atau 53,44% dari pagu APBN, tumbuh 45,77% (y-on-y). Realisasi Belanja tersebut meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp2.371,22 miliar (62,10% dari pagu, tumbuh 27,56% didorong penambahan pegawai PPPK di banyak satuan kerja), Belanja Barang sebesar Rp1.325,27 miliar (47,73% dari pagu, tumbuh 42,01% untuk keperluan operasional satker), Belanja Modal sebesar Rp808,74 miliar (44,09% dari pagu, tumbuh signifikan 174,89% didorong salah satunya oleh pembangunan Sekolah Rakyat), dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp3,81 miliar (47,03% dari pagu, terkontraksi 44,86%).
Transfer ke Daerah (TKD)
Penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Juli 2026 mencapai Rp8.347,62 miliar (57,66% dari alokasi Rp14.477,06 miliar), terkontraksi 17,61% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu. Komponen TKD yang mengalami pertumbuhan adalah DAK Nonfisik yang tumbuh 8,79%. Sementara itu, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum masing-masing terkontraksi 46,05% dan 7,87%. Penyaluran Dana Desa mengalami kontraksi 58,19% dibanding tahun lalu, disebabkan Pagu Dana Desa yang mengalami kontraksi 62,97% dibanding TA sebelumnya karena dialihkan untuk pengembangan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan masih minimnya Pemda yang melakukan perekaman kontrak dalam rangka penyaluran DAK Fisik.
