Perekonomian Sulawesi Tenggara terus menunjukkan ketangguhannya di tengah bayang-bayang ketidakpastian global. Melalui gelaran Forum Ekonomi Regional Sulawesi Tenggara (FERO Sulawesi Tenggara) Triwulan III Tahun 2026 yang diselenggarakan pada Selasa (4/8/2026), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Regional Chief Economist (RCE) mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk menyelaraskan data, merumuskan analisis komprehensif, dan menyusun rekomendasi kebijakan fiskal yang tepat sasaran.
Digelar di Aula Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara, forum ini menghadirkan satu suara dari berbagai instansi vertikal dan pemerintah daerah, mulai dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), BPKP, Bea Cukai, hingga Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara. Data-data yang dipaparkan memperkuat narasi bahwa Sulawesi Tenggara mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,23 persen pada Triwulan I 2026, jauh melampaui rata-rata nasional. Kinerja fiskal daerah juga terbilang sehat dengan tercapainya surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di mana realisasi pendapatan daerah menyentuh Rp8,97 triliun, sementara belanja daerah tercatat sebesar Rp7,23 triliun. Di sisi lain, peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap optimal dengan realisasi belanja negara yang mencapai Rp11,29 triliun untuk menopang pembangunan dan pelayanan publik.
Meski bertumbuh tinggi, para pakar ekonomi di forum ini sepakat bahwa pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya berkualitas dan merata. Hal itu tercermin dari defisit neraca perdagangan yang terjadi akibat melonjaknya nilai impor hingga hampir 300 persen. Namun, Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Kendari menegaskan bahwa lonjakan impor ini bukanlah sinyal negatif, melainkan indikator kuatnya gelombang investasi. Percepatan pembangunan kawasan Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP) dan sejumlah smelter nikel di Kolaka Utara yang memajukan jadwal commissioning menjadi motor penggerak utama masuknya barang modal. Kondisi ini diproyeksikan akan berbalik positif dan menggenjot nilai ekspor signifikan di tahun-tahun mendatang setelah fasilitas produksi tersebut mulai beroperasi penuh.
Tantangan lain yang menjadi perhatian bersama adalah pengendalian inflasi dan pemerataan kesejahteraan. Meski Sulawesi Tenggara berhasil meraih penghargaan peringkat ketiga TPID Provinsi Berkinerja Terbaik 2025, beberapa komoditas pangan strategis seperti beras, ikan, dan minyak goreng masih memberikan tekanan. Local Expert Sulawesi Tenggara menyoroti bahwa penanganan inflasi tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan umum, melainkan harus spesifik berdasarkan komoditas dan struktur rantai pasok, termasuk mengatasi mahalnya biaya logistik antarpulau. Sementara itu, data BPS menunjukkan bahwa angka kemiskinan yang berhasil diturunkan ke angka 10,14 persen masih didominasi oleh wilayah perdesaan, menuntut fokus pembangunan yang lebih inklusif.
Di sektor keuangan, OJK melaporkan bahwa industri perbankan tetap solid dengan aset yang menembus Rp63,03 triliun dan tren transaksi pasar modal yang melesat hingga 393 persen. Penetrasi digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS dan BI-FAST yang terus meroket juga menjadi pilar efisiensi ekonomi. Namun demikian, otoritas tetap mewaspadai risiko penyalahgunaan pinjaman daring yang mengharuskan penguatan fungsi Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), serta peningkatan literasi keuangan yang telah menjangkau lebih dari 50 ribu masyarakat.
Lebih dari sekadar pertukaran data, FERO Sulawesi Tenggara kali ini menjadi landasan strategis untuk memastikan bahwa program-program prioritas nasional berjalan akuntabel. BPKP memastikan kesiapannya untuk melakukan review terhadap 160 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah menyelesaikan pembangunan fisik, sekaligus mengawal program krusial lainnya seperti Makan Bergizi Gratis dan SMA Unggul Garuda. Menutup rangkaian diskusi, Kepala Bappeda Sulawesi Tenggara menegaskan bahwa seluruh upaya ini harus bermuara pada visi “Sulawesi Tenggara Maju yang Aman, Sejahtera, dan Religius”. Melalui sinergi FERO yang terus diperkuat, Pemerintah Provinsi bersama seluruh perwakilan Kementerian/Lembaga berkomitmen untuk melakukan reformasi fiskal daerah, mengurangi ketergantungan pada transfer pusat, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.
