Perekonomian Sulawesi Tenggara (Sulawesi Tenggara) menunjukkan ketahanan yang solid di awal tahun 2026. Berdasarkan data Triwulan I tahun 2026, ekonomi Sulawesi Tenggara mencatat pertumbuhan positif sebesar 6,23 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya (y-on-y), menandakan pemulihan pasca-pandemi yang terus berlanjut secara konsisten. Secara kumulatif, nilai PDRB Sulawesi Tenggara mencapai Rp52,55 triliun berdasarkan harga berlaku. Meskipun secara kuartalan (q-to-q) terjadi kontraksi sebesar 6,20 persen yang umumnya dipengaruhi oleh siklus awal tahun anggaran, fundamental perekonomian daerah ini tetap menjanjikan.
Pacu pertumbuhan ekonomi tersebut secara nyata didorong oleh geliat sektor jasa dan perdagangan, ditandai dengan melonjaknya lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum hingga 20,14 persen (y-on-y). Dari sisi pengeluaran, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga tumbuh impresif sebesar 16,95 persen. Struktur ekonomi Sulawesi Tenggara sendiri masih bertumpu pada lima sektor utama, dengan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai kontributor terbesar (23,34%), diikuti oleh Pertambangan (20,12%), Perdagangan (13,04%), Industri Pengolahan (11,31%), dan Konstruksi (10,88%). Dinamika positif ini turut menggerakkan komponen ekspor yang tumbuh tinggi, sangat terkait dengan aktivitas pertambangan dan penggalian, khususnya komoditas nikel.
Kondisi kesejahteraan masyarakat pada Mei 2026 juga menunjukkan angin segar. Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat menjadi 101,64 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) melonjak ke posisi 105,03, mengindikasikan peningkatan daya beli pelaku utama sektor primer tersebut. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 10,14 persen (September 2025) dan ketimpangan yang diukur dengan Gini Ratio membaik ke angka 0,357, yang berada di bawah rata-rata nasional. Di sisi lain, stabilitas harga terjaga dengan inflasi Februari 2026 tercatat moderat di kisaran 2,90 persen, meskipun Kabupaten Konawe perlu diwaspadai lantaran mencatat inflasi cukup tinggi akibat kenaikan harga pangan.
Namun, tantangan masih tersisa di sektor ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 sedikit meningkat menjadi 3,25 persen, yang didominasi oleh pengangguran perempuan dan wilayah perkotaan. Meski demikian, sektor pertanian tetap menjadi penopang utama lapangan kerja dengan menyerap 36,06 persen dari total angkatan kerja yang bekerja.
Di sisi fiskal, kinerja APBN di wilayah Sulawesi Tenggara menampilkan pencapaian yang sangat gemilang. Hingga Mei 2026, realisasi penerimaan perpajakan melonjak tajam sebesar 67,81 persen (y-on-y). Lonjakan ini tak lepas dari ramainya investasi di sektor industri pengolahan dan keuangan, serta pungutan ekspor dan bea masuk dari aktivitas pertambangan nikel yang tumbuh signifikan di atas 100 persen. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga ikut menguat sebesar 15,05 persen. Aliran belanja negara turut memberikan dampak nyata, terlihat dari realisasi belanja modal yang sangat tinggi mencapai 174,97 persen untuk mendukung operasional satuan kerja, serta peningkatan belanja barang dan pegawai yang memacu pembangunan infrastruktur pendidikan. Meski demikian, realisasi belanja sosial (bansos) masih relatif rendah akibat keterlambatan regulasi dan upaya menjaga kualitas belanja. Sementara itu, transfer ke daerah mengalami penurunan realisasi sebesar 9,85 persen akibat belum rilisnya petunjuk teknis dan penyusutan alokasi dari pusat.
Berbanding terbalik dengan moncernya APBN, kinerja APBD Sulawesi Tenggara justru mengalami penyusutan. Pagu pendapatan dan belanja daerah pada 2026 dipangkas mendekati 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan daerah terkontraksi 9,96 persen, baik yang berasal dari transfer maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menariknya, di tengah tekanan pendapatan, realisasi belanja operasi justru meningkat sebesar 5,96 persen. Kondisi ini menyisakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp1,29 triliun yang menurun signifikan dari tahun lalu.
Menapaki sisa tahun 2026, Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara ditantang untuk terus mengoptimalkan kinerja fiskalnya. Langkah strategis yang perlu diambil adalah memacu realisasi belanja yang tidak sekadar menyerap anggaran, melainkan belanja berkualitas, efisien, dan berdampak besar terhadap perekonomian riil masyarakat guna memaksimalkan efek multiplier di tengah geliat pertumbuhan yang terus berlangsung.
