Pemerintah terus berkomitmen mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Menindaklanjuti komitmen tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara turut berpartisipasi aktif dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara di Auditorium Kantor Bupati Konawe Selatan, Rabu (22/7).
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo, ini berhasil menghimpun lebih dari 415 peserta, mulai dari jajaran pemerintah daerah, anggota DPD RI, hingga para kepala desa se-Kabupaten Konawe Selatan. Dalam sambutannya, Bupati Irham menegaskan bahwa setiap rupiah Dana Desa merupakan amanah yang tidak hanya difokuskan untuk pembangunan fisik, melainkan juga sebagai instrumen strategis untuk menggerakkan ekonomi lokal dan memperkuat kemandirian masyarakat.
Sebagai salah satu narasumber utama, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Iman Widhiyanto, memaparkan secara komprehensif mengenai mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban Dana Desa Tahun 2026. Ia menjelaskan berbagai regulasi terkini, termasuk skema penyaluran untuk Dana Desa reguler, dukungan terhadap implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga pemberian insentif desa. Pada kesempatan itu, Iman juga menyoroti perkembangan penyaluran di wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya Konawe Selatan. Ia menekankan bahwa kelancaran penyaluran dua tahap ini sangat bergantung pada kedisiplinan pemerintah desa dalam memenuhi dokumen persyaratan secara tepat waktu.
Keberhasilan forum ini tidak hanya terletak pada penyampaian materi, melainkan juga pada ruang dialog yang konstruktif. Para kepala desa menyampaikan berbagai aspirasi langsung, mulai dari kekhawatiran terhadap kebijakan penyesuaian anggaran Dana Desa sesuai PMK Nomor 81 Tahun 2025, harapan peningkatan penghasilan tetap (Siltap) bagi aparat desa, hingga kendala teknis di lapangan terkait keterbatasan lahan dan keterlibatan desa dalam program KDMP. Menanggapi hal tersebut, Anggota DPD RI, Leni Andriani Surunuddin, menegaskan bahwa seluruh masukan akan diteruskan kepada pihak terkait sebagai bahan pertimbangan strategis dalam penyusunan kebijakan di pusat.
Di penghujung acara, terjadi momen membanggakan bagi Kabupaten Konawe Selatan. Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara secara resmi menyerahkan penghargaan kepada Bupati Irham Kalenggo atas capaian Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang berhasil meraih predikat Terbaik Kedua Kategori Pemerintah Daerah dengan Kinerja Penyaluran dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2025. Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa komitmen dan sinergi yang terbangun antara pemerintah pusat, daerah, dan desa mampu menghasilkan pengelolaan keuangan negara yang efektif, tepat waktu, dan akuntabel guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Perbaikan fundamental ekonomi ini turut memberikan dampak positif pada indikator sosial. Tingkat kemiskinan di Sulawesi Tenggara berhasil ditekan hingga angka 10,14 persen pada September 2025, disertai dengan membaiknya distribusi pendapatan yang tercermin dari turunnya Gini Ratio menjadi 0,357 angka yang lebih baik dibandingkan rasio ketimpangan nasional. Meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 sedikit mengalami kenaikan menjadi 3,25% dengan kecenderungan lebih tinggi di wilayah perkotaan, sektor pertanian tetap menjadi penopang utama lapangan kerja dengan menyerap 36,06% dari total angkatan kerja yang bekerja.
Secara keseluruhan, dinamika perekonomian Sulawesi Tenggara menunjukkan fondasi yang semakin kokoh. Kolaborasi antara pertumbuhan ekspor yang kuat, pemulihan sektor jasa, hingga peningkatan kesejahteraan di tingkat akar rumput memperkuat daya tahan ekonomi daerah di tengah berbagai tantangan global, sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi pemerataan pembangunan berkelanjutan.
