Perekonomian Sulawesi Tenggara menunjukkan ketangguhan di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Memasuki penghujung Triwulan II Tahun 2026, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Rapat Komite ALCO Regional yang dikemas secara komprehensif bersama jajaran pemangku kepentingan fiskal daerah. Rapat ini tidak hanya menjadi ajang evaluasi kinerja keuangan negara, tetapi juga ruang strategis untuk memetakan medan dan mempersiapkan langkah antisipatif menghadapi berbagai tantangan di semester kedua.
Secara makro, Sulawesi Tenggara mencatatkan angka yang membanggakan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,23% pada Triwulan I 2026, jauh di atas rata-rata nasional. Namun di balik angka pertumbuhan tersebut, terdapat anomali yang memerlukan perhatian serius. Neraca perdagangan regional justru terkontraksi dan mencatatkan defisit sebesar US$163,82 juta, secara langsung dipengaruhi oleh jatuhnya harga komoditas andalan, khususnya nikel yang turun hingga 13,6% ke level terendah sejak Desember 2025. Kondisi ini diperparah dengan lonjakan inflasi tahunan daerah yang menembus 4,68%, melampaui ambang batas sasaran nasional, sehingga menuntut gerak cepat dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Di sisi fiskal, kinerja APBN di wilayah ini menorehkan pencapaian positif. Realisasi pendapatan negara hingga akhir Juni 2026 menembus Rp2,89 triliun atau 48,57% dari target, tumbuh signifikan 45,41% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kemenangan ini tidak lepas dari kontribusi luar biasa sektor perpajakan dan kepabeanan. Pertumbuhan penerimaan PPN yang melonjak tajam mengindikasikan pemulihan daya beli masyarakat dan aktivitas usaha, sementara sektor pertambangan tetap menjadi tulang punggung penerimaan PPh meskipun dihantui pelemahan harga global.
Keberhasilan ini semakin lengkap dengan capaian luar biasa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berhasil melampaui target penerimaan hingga 80,59%, berkat penguatan pengawasan di kawasan pabean dan aksi tegas penindakan rokok ilegal. Sementara itu, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kendari juga berhasil mengelola aset negara senilai Rp47,87 triliun dengan kontribusi PNBP yang terjaga optimal.
Meski menjanjikan, radar ekonomi regional mendeteksi sejumlah risiko yang mengintai di kuartal selanjutnya. Pertama, terdapat proyeksi pencairan restitusi pajak yang sangat besar pada bulan Juli dan Agustus di wilayah Kolaka dan Baubau, yang berpotensi menggerus penerimaan negara secara signifikan. Kedua, penurunan pagu Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp5,8 triliun secara nasional, termasuk penurunan alokasi Dana Desa sebesar 62%, berdampak pada menurunnya ketaatan pajak di tingkat desa serta menyempitnya ruang fiskal pemerintah daerah.
Menyikapi tantangan berlapis ini, Local Expert dari Universitas Halu Oleo menekankan pentingnya kreativitas fiskal daerah. Mengingat Pemerintah Daerah tidak lagi bisa bergantung sepenuhnya pada transfer pusat, direkomendasikan untuk segera menggali potensi pajak daerah baru yang selama ini belum dimaksimalkan, seperti pajak atas air permukaan, alat berat, dan bahan bakar kendaraan bermotor yang erat kaitannya dengan maraknya aktivitas pertambangan.
Rapat yang melibatkan sinergi 4 pilar Kementerian Keuangan (DJPb, DJP, DJBC, dan KPKNL) ini menegaskan bahwa menjaga stabilitas fiskal tidak bisa dilakukan secara parsial. Menghadapi Semester II 2026, seluruh instansi vertikal Kemenkeu di Sulawesi Tenggara berkomitmen untuk terus berkoordinasi, mulai dari mengamankan potensi penerimaan, memitigasi risiko restitusi, hingga mendorong percepatan belanja pemerintah pusat dan daerah. Melalui sinergi yang solid, diharapkan setiap rupiah yang dialokasikan dapat segera turun ke lapangan, memberikan dampak stimulatif yang nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara.
