Kendari - Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mempercepat penurunan stunting, terus menunjukkan capaian signifikan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hingga akhir Juni 2026, program yang menjadi bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 ini telah menjangkau seluruh 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara melalui 266 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif beroperasi.
Data menunjukkan program ini telah melayani 722.629 penerima manfaat, terdiri dari 593.382 peserta didik dan 129.247 kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita). Kendari menjadi wilayah dengan penerima manfaat terbanyak, mencapai 107.986 orang, disusul Konawe dan Muna. Tak hanya berdampak pada aspek gizi, program ini juga menggerakkan roda ekonomi lokal dengan menyerap 13.149 tenaga kerja dan melibatkan 1.969 mitra penyedia bahan baku, yang seluruhnya telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Sebagai bentuk pengawalan terhadap pelaksanaan program, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara secara rutin melakukan pendampingan ke titik-titik SPPG. Pada Juni 2026, tim Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara, berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, turun langsung memantau SPPG Konawe–Anggaberi yang melayani 2.677 penerima manfaat dengan dukungan 50 tenaga kerja. Hasil pemantauan menunjukkan tata kelola operasional, pengawasan keamanan pangan, hingga administrasi keuangan SPPG berjalan cukup baik mulai dari proses masak yang dimulai sejak pukul 02.00 dini hari, pengujian sampel makanan oleh Pengawas Gizi sebelum didistribusikan, hingga pemanfaatan limbah sisa makanan oleh peternak sekitar.
Menariknya, program ini juga membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat sekitar SPPG. Sebagian besar relawan yang bertugas, khususnya di bagian pemorsian, merupakan ibu rumah tangga dari lingkungan sekitar dapur SPPG yang kini merasakan peningkatan upah dibandingkan pekerjaan mereka sebelumnya. Sepanjang Triwulan II 2026, Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara bersama seluruh KPPN di wilayahnya telah melaksanakan pendampingan pada 11 titik SPPG, melampaui target minimal 10 SPPG per triwulan.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih perlu mendapat perhatian bersama, mulai dari kenaikan harga minyak goreng dan gas LPG, keterbatasan pasokan buah dan susu, hingga kendala distribusi logistik di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Beberapa SPPG bahkan tercatat memiliki saldo Virtual Account yang melebihi batas maksimal, menandakan perlunya penguatan tata kelola keuangan.
Menjawab tantangan tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara merekomendasikan sejumlah langkah strategis yakni penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga dan distribusi bahan pangan strategis, diversifikasi menu berbasis potensi pangan lokal tanpa mengurangi standar gizi Badan Gizi Nasional (BGN), serta perluasan kemitraan dengan petani, peternak, nelayan, koperasi, dan pelaku UMKM setempat. Langkah-langkah ini diharapkan mampu memperkuat rantai pasok sekaligus memaksimalkan dampak ekonomi Program MBG bagi masyarakat Sulawesi Tenggara.
