Kendari, Januari 2025. Pertumbuhan ekonomi regional Sulawesi Tenggara pada triwulan III-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,24% (y-oy). Berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2024 mencapai Rp47,94 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp28,78 triliun. Kondisi harga-harga barang tetap terjaga dengan inflasi di angka 1,05% (y-o-y), didorong oleh kenaikan indeks kelompok pengeluaran yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok kesehatan; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya; kelompok pendidikan; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Perkembangan APBN regional Sulawesi Tenggara s.d 31 Desember 2024 terkontraksi sebesar 4,68%, dan pendapatan negara juga mengalami pertumbuhan sebesar 11,95% dibanding periode yang saman tahun lalu. Capaian ini akan terus didorong dan dioptimalkan untuk mendukung peran APBN bagi masyarakat, realisasi pendapatan negara mencapai Rp5.933,42 miliar atau 106,49% dari target pendapatan 2024, dan realisasi belanja negara mencapai Rp27.829,50 miliar atau 97,56% sampai dengan penghujung tahun 2024.

PENDAPATAN NEGARA

Penerimaan Perpajakan

Realisasi penerimaan perpajakan di wilayah Sulawesi Tenggara s.d 30 November 2024 mencapai Rp4.987,62 miliar (100,65% target) dengan rincian penerimaan pajak sebesar Rp4.819,06 miliar dan penerimaan bea dan cukai Rp168,56 miliar. Realisasi penerimaan pajak mengalami pertumbuhan sebesar Rp260,26 miliar atau 5,71% (y-o-y). Di samping itu penerimaan bea dan cukai juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan 45,95% y-o-y atau sebesar Rp53,07 miliar bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Penerimaan pajak di Sulawesi Tenggara s.d 31 Desember 2024, didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 53,63% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 39,19% sisanya adalah Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Pajak Lainnya. Proporsi PPh yang cukup besar, menjadikan pertumbuhan pajak secara keseluruhan tetap terjaga. Penerimaan PPh mengalami shortfall akibat adanya proyek-proyek yang telah selesai pengerjaannya. Sehingga tingginya capaian penerimaan pajak (PPh)  tidak terulang di tahun 2024.

Penerimaan  Bea dan Cukai s.d 31 Desember 2024, disumbang oleh bea masuk sebesar Rp158,31 miliar (keseluruhan penerimaan Bea dan Cukai tersebut telah mencapai 103,59% dari target tahun 2024 yaitu sebesar Rp162,72 miliar). Penerimaan Bea Keluar pada periode bulan Desember ini sebesar Rp4,50 miliar dan cukai mencapai Rp3,03 miliar.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Sampai dengan 31 Desember 2024, penerimaan PNBP di Sulawesi Tenggara mencapai Rp945,80 miliar, meskipun mengalami kontraksi sebesar 3,15% bila dibanding dengan penerimaan tahun lalu, namun penerimaan tersebut telah melampui target PNBP tahun 2024 yang hanya sebesar Rp620,75 miliar. Capaian PNBP yang 152,36% itu, terdiri dari penerimaan penerimaan PNBP lainnya sebesar Rp555,95 miliar dan penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp389,84 miliar. PNBP lainnya yang diterima bulan Desember 2024 antara lain berasal dari: pendapatan jasa transportasi Rp106,83 miliar, Pendapatan Pelayanan Kepolisian Rp94,99 miliar, dan Pendapatan Pendidikan Rp45,61 miliar. Di samping itu diperoleh dari pengelolaan Ditjen Kekayaan Negara di Sulawesi Tenggara seperti pengelolaan BMN sebesar Rp12,22 miliar dan pelayanan lelang sebesar Rp5,39 miliar.

BELANJA NEGARA

Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di wilayah Sulawesi Tenggara sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai Rp8.812,07 miliar atau 94,51% dari pagu APBN. Realisasi Belanja tersebut meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp2.897,25 miliar (101,81% dari pagu APBN), Belanja Barang sebesar Rp4.009,01 miliar (88,57% dari pagu APBN), Belanja Modal sebesar Rp1.895,10 miliar (97,61% dari pagu APBN), dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp10,70 miliar (100% dari pagu APBN).

Transfer ke Daerah (TKD)

Penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai Rp19.017,44 miliar (99,05%). Penyaluran TKD Sulawesi Tenggara terkontraksi sebesar 6,91% atau Rp1.411,66 miliar dibandingkan realisasi tahun 2023. Penurunan ini didukung oleh kontraksi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp2.152,19 miliar (mencapai 99,98% dari pagu 2024) namun demikian penyaluran Dana Desa tumbuh sebesar Rp30,47 miliar atau 29,55%.

Anggaran Ketahanan Pangan

Alokasi belanja ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 sebesar Rp 562,1 miliar atau sekitar 6,03% dari total alokasi Belanja K/L. Nilai ini mengalami penurunan dari tahun 2023, di mana alokasi anggaran yang tersedia adalah Rp 1,28 triliun. Anggaran tersebut dilaksanakan pada tiga Kementerian/Lembaga yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, PUPR dan Pertanian. Sampai dengan 31 Desember 2024, realisasi belanja ketahanan pangan mencapai 97,88% atau Rp 550,2 miliar. Capaian ini mengalami penurunan dari tahun 2023, di mana realisasi belanja mencapai 99,55% atau Rp 1,27 triliun.

Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam alokasi anggaran ketahanan pangan agar lebih berfokus pada program teknis yang berdampak langsung kepada petani dan nelayan. Pemerintah perlu merealokasi anggaran untuk mendukung kegiatan prioritas seperti pemberian subsidi pupuk dan bibit, penyediaan alat pertanian dan perikanan, serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan vokasi dan inovasi teknologi. Selain itu, evaluasi berkala terhadap efektivitas program dan pemetaan kebutuhan spesifik wilayah juga perlu dilakukan agar anggaran dapat tepat sasaran.

Pembiayaan KUR dan UMi

Penyaluran kredit program dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit Ultra Mikro (UMi), juga memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian, di samping belanja pemerintah. Realisasi penyaluran UMi s.d 31 Desember 2024 sebesar Rp89,55 miliar untuk 19.068 debitur, penyaluran UMi dilakukan oleh Pegadaian dan PNM, dan penyaluran UMi terbesar berada di Kab Muna mencapai sebesar Rp11.09 miliar. Di samping UMi, juga telah disalurkan KUR kepada 69.201 debitur dengan nilai salur Rp4.062,34 miliar.

Kerja sama para pihak yang terkait, baik dari OPD Pemda maupun perbankan, dapat terus ditingkatkan, sehingga semakin besar nilai KUR dan UMi yang dapat disalurkan sehingga dapat menstimulasi aktivitas perekonomian masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian APBN Regional Sulawesi Tenggara s.d 31 Desember 2024 dan dukungan pembiayaan KUR dan UMi telah terlaksana dengan baik. Pendapatan negara terakselerasi didukung kenaikan hampir seluruh komponen. Belanja negara yang tumbuh positif akan terus didorong agar pertumbuhan ekonomi regional dapat terakselerasi melalui APBN yang dikelola dengan penuh kehati-hatian. Sehingga pelaksanaan APBN regional yang baik akan memberikan dampak yang lebih besar kepada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.