Kendari,   Maret   2026.   Pertumbuhan    ekonomi regional Sulawesi Tenggara pada triwulan IV 2025  mengalami  pertumbuhan  sebesar  5,94% (y-on-y) atau meningkat 0,29  persen poin  dari  triwulan  III  2025.  Berdasarkan   besaran   Produk   Domestik Regional  Bruto  (PDRB)  atas  dasar  harga berlaku triwulan IV 2025  mencapai Rp55,03 triliun dan atas dasar  harga  konstan   2010    mencapai   Rp32,28 triliun.  Pada  Februari  2026,  Sulawesi  Tenggara mengalami   inflasi  sebesar   5,41   persen  (y-on-y) dengan   IHK  111,09.  Inflasi   tertinggi   terjadi   di Kabupaten   Kolaka   sebesar   7,77    persen   (IHK 113,83),   sedangkan    terendah    di    Kabupaten Konawe sebesar 3,57  persen (IHK 109,89). Angka inflasi  ini  terjadi  karena  adanya  kenaikan  harga yang ditunjukkan  oleh  naiknya  indeks  kelompok pengeluaran, yaitu: makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,99%; perumahan, air,  listrik, dan bahan  bakar rumah tangga sebesar  21,68%; kesehatan    sebesar  0,46%;  transportasi sebesar  1,25%; rekreasi,  olahraga,  dan budaya sebesar  1,96  %;  pendidikan  sebesar  4,34%; penyediaan  makanan dan minuman/restoran  sebesar  1,53%; dan  perawatan pribadi  dan jasa lainnya sebesar 13,68%. Kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi y-on-y,  yaitu: pakaian dan alas kaki sebesar 0,21%; perlengkapan,  peralatan,  dan pemeliharaan  rutin  rumah tangga sebesar  0,26%; dan  informasi,  komunikasi,  dan  jasa  keuangan  sebesar  0,31%.  Sulawesi Tenggara juga mencatat inflasi m-to-m  0,65  persen dan y-to-d sebesar 1,35  persen.

Perkembangan belanja  APBN  regional  Sulawesi  Tenggara s.d. 28  Februari  2026  mencapai Rp3.462,97 miliar atau sebesar 16,68% dari pagu yang ditetapkan, belanja negara ini meningkat sebesar   10,34%  (y-on-y)   mengingat   bahwa  tahun  anggaran   2026   pemerintah   tidak   lagi menerbitkan kebijakan efisiensi anggaran seperti pada awal tahun anggaran 2025, disamping itu belanja di awal tahun anggaran 2026  didahului oleh Penyaluran TKD DAU Block Grant sebesar Rp703 miliar dari pagu 8,51  triliun atau 8,25% (sesuai rekomendasi), namun terkait penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut.

PENDAPATAN NEGARA

Penerimaan Perpajakan

Realisasi penerimaan perpajakan di wilayah Sulawesi Tenggara s.d. 28 Februari 2026 mencapai Rp551,09 miliar  dengan rincian  penerimaan  pajak  sebesar  Rp449,69 miliar  dan  penerimaan kepabeanan  Rp101,40 miliar.  Realisasi  penerimaan  pajak  tumbuh  sebesar 52,06% (y-on-y), didukung juga oleh penerimaan Kepabeanan yang tumbuh signifikan sebesar 573,07% (y-on-y).

Penerimaan   pajak   di   Sulawesi   Tenggara  s.d.  28   Februari   2026    semuanya   mengalami pertumbuhan. Komponen pajak yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Pajak Bumi dan Bangunan yaitu sebesar 269,69%; selanjutnya diikuti oleh Pajak Lainnya sebesar 148,87%. Hal ini  sangat  wajar   mengingat   penerimaan   perpajakan   dari   sektor   administrasi   pemerintah terdongkrak oleh kondisi belanja negara yang juga meningkat pada awal tahun anggaran 2026, namun demikian penerimaan perpajakan dari kegiatan pertambangan belum optimal dikarenakan masih menunggu terbitnya RKAB Tambang.

Penerimaan Kepabeanan s.d. 28 februari 2026, disumbang oleh bea masuk sebesar Rp101,18 miliar. Capaian ini cukup besar mengingat bahwa penerimaan tersebut telah mencapai 63,30% dari target yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2026. Pertumbuhan penerimaan kepabeanan dan cukai  yang signifikan  ini didorong  oleh  adanya  pembangungan smelter  dimana  mayoritas perangkatnya harus diimpor.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan PNBP di Sulawesi Tenggara sampai dengan 28 februari 2026  mencapai Rp196,31 miliar atau sebesar 26,87% dari target yang ditetapkan. Penerimaan PNBP ini tumbuh sebesar

47,06% bila  dibanding  dengan penerimaan  tahun lalu.  Capaian  PNBP tersebut,  terdiri  dari penerimaan  penerimaan  PNBP  lainnya  sebesar  Rp82,48  miliar  yang  mengalami  kontraksi sebesar 33,85% serta dari pendapatan Badan Layanan Umum  (BLU) sebesar Rp113,83 miliar yang tumbuh signifikan  sebesar  1.194,34% dikarenakan  adanya  pendapatan UKT pada BLU rumpun Pendidikan.

BELANJA NEGARA

Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di wilayah Sulawesi Tenggara sampai dengan 28 Februari 2026  mencapai Rp643,51 miliar atau 8,99% dari pagu APBN. Realisasi Belanja tersebut meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp435,61 miliar (12,67% dari pagu APBN),  Belanja Barang sebesar Rp166,17 miliar  (7,40% dari  pagu APBN),  Belanja  Modal  sebesar  Rp41,74 miliar  (2,84% dari pagu APBN), dan Belanja Bantuan Sosial yang masih belum terdapat realisasi.

Transfer ke Daerah (TKD)

Penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) sampai dengan 28 Februari 2026  mencapai Rp2.819,46 miliar  (20,73%  dari  alokasi).  Penyaluran  TKD  Sulawesi  Tenggara  tumbuh  sebesar  6,21% dibandingkan  realisasi  dengan periode  yang sama  pada  tahun lalu.  Komponen  TKD  yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah DAK Nonfisik yang tumbuh sebesar 61,92%; diikuti oleh realisasi  Dana Alokasi  Umum  yang tumbuh sebesar  2,27%.  Sedangkan untuk  komponen lain yaitu  Dana Alokasi  Khusus Fisik  (DAK Fisik),  Insentif  Fiskal,  serta Dana Desa masih  belum terdapat realisasi sampai dengan akhir Februari 2026. Penyaluran TKD ini telah sesuai dengan rekomendasi  penyaluran,  sedangkan  untuk  penyaluran  DAK  Fisik  dan  Dana  Desa  masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut.