Monitoring Program Strategis Pemerintah di Sulawesi Tenggara: Mendorong Efektivitas Pembangunan Daerah
Dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan program strategis pemerintah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan kegiatan monitoring pada sejumlah perangkat daerah dan satuan kerja di wilayah Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran aktual mengenai progres pelaksanaan program, capaian kinerja, serta berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan.
Monitoring dilaksanakan pada tanggal 18–20 Februari 2026 dengan mengunjungi beberapa instansi, yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara, serta Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini juga menjadi sarana koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program pembangunan.
Hasil monitoring pada Dinas ESDM menunjukkan bahwa pengembangan energi baru terbarukan (EBT) terus didorong di wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya melalui pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Program ini menjadi solusi penting bagi wilayah kepulauan yang masih menghadapi keterbatasan jaringan listrik konvensional.
Beberapa wilayah telah memanfaatkan PLTS sebagai sumber energi utama, termasuk kawasan kepulauan dan fasilitas pemerintahan. Selain itu, pengembangan energi terbarukan diharapkan dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, meningkatkan rasio elektrifikasi, serta menekan biaya listrik masyarakat hingga sekitar 30 persen.
Meski demikian, pengembangan sektor energi masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan anggaran, kendala distribusi logistik di wilayah kepulauan, serta kompleksitas perizinan di kawasan konservasi seperti Taman Nasional Wakatobi.
Monitoring pada DPMPTSP menunjukkan bahwa realisasi investasi di Sulawesi Tenggara hingga Triwulan IV tahun 2025 mencapai sekitar Rp28,97 triliun, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp13,28 triliun. Hal ini menunjukkan daya tarik investasi yang semakin meningkat di wilayah tersebut.
Investasi di Sulawesi Tenggara masih didominasi oleh sektor industri logam dasar, terutama pengolahan nikel yang mendukung kebijakan hilirisasi mineral nasional. Selain itu, sektor pertambangan, pembangunan kawasan industri, serta sektor logistik juga mengalami pertumbuhan yang signifikan.
Beberapa perusahaan besar yang berkontribusi terhadap investasi di daerah ini antara lain perusahaan pengolahan nikel dan pengelola kawasan industri yang beroperasi di Kabupaten Konawe dan Kolaka. Perkembangan investasi tersebut juga mendorong pertumbuhan sektor pendukung seperti perumahan, transportasi, dan layanan logistik.
Pada sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan program strategis Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Program ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa melalui pengembangan koperasi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat.
Hingga Februari 2026 tercatat 896 koperasi telah beroperasi, atau sekitar 39,21 persen dari total koperasi yang direncanakan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Program ini didukung oleh pelatihan manajemen koperasi, digitalisasi usaha, serta pendampingan oleh tenaga pendamping yang ditunjuk oleh Kementerian Koperasi.
Namun demikian, beberapa tantangan masih ditemukan dalam pengelolaan koperasi, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengurus, tingkat kepercayaan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, serta persaingan dengan jaringan minimarket yang telah lebih dahulu berkembang.
Pada sektor pendidikan, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sulawesi Tenggara berperan dalam mendukung pelaksanaan Program Revitalisasi Sekolah. Pada tahun 2025, program ini menargetkan 350 sekolah dan berhasil menyelesaikan revitalisasi pada 348 sekolah atau hampir seluruh target yang ditetapkan.
Untuk tahun 2026, kuota program meningkat signifikan menjadi 1.374 sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta. Program ini dilaksanakan secara swakola oleh sekolah dengan pendampingan teknis dari perguruan tinggi serta pengawasan dari berbagai pihak untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program.
Walaupun demikian, terdapat beberapa isu yang masih perlu menjadi perhatian, seperti standar biaya pembangunan di wilayah terpencil, kelengkapan dokumen administrasi, serta validitas data pendidikan yang digunakan dalam penentuan prioritas program.
Kegiatan monitoring ini memberikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara langsung di lapangan, diharapkan berbagai kendala yang dihadapi dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan di wilayah Sulawesi Tenggara.
