Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Dialog Kinerja Organisasi untuk memetakan peluang optimalisasi kinerja di Triwulan II 2026. Hingga April 2026, capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil tercatat 118,15 dan rata-rata KPPN mencapai 116,65. Beberapa indikator seperti Kualitas Operasional Treasury, Laporan GFS, dan Kinerja TIK berhasil dicapai maksimal.
Meski demikian, evaluasi transparan mengungkap beberapa indikator yang belum optimal beserta akar permasalahannya. Indeks Kualitas IKPA K/L Kanwil baru mencapai 2,5 dari target 3,5 karena komponen capaian output belum diperhitungkan penuh dan masih adanya deviasi Halaman III DIPA. Untuk Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan, komponen edukasi dan komunikasi untuk Bidang SKKI masih berstatus belum dapat dinilai (N/A) karena pelaksanaan kegiatan utama baru akan dijadwalkan pada Juni 2026. Untuk indikator Implementasi Learning Organization mencapai 70,26 yang relatif belum maksimal dibanding kanwil lain akibat belum terverifikasinya komponen CNC oleh Kantor Pusat. Sementara itu, Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan, BMN, Pengadaan, dan Arsip mengalami keterlambatan penyelesaian PSP kendaraan jabatan karena proses birokrasi penerbitan di Kantor Pusat memakan waktu 3-4 bulan sejak tiket permohonan dikirimkan.
Di tingkat KPPN, KPPN Kendari mencatat penggunaan Cash Management System (CMS) yang baru sebesar 63%. Rendahnya angka ini dipicu oleh kendala teknis saat pergantian pejabat satker, rendahnya pemahaman pengguna, serta kekhawatiran satker terhadap biaya transfer antarbank. Realisasi DAK Fisik di KPPN Kendari juga masih nihil karena menunggu keluarnya PMK dan petunjuk teknis terbaru, sementara penyaluran Dana Desa untuk Kabupaten Konawe Kepulauan dan Utara tertunda akibat belum diterimanya dokumen persyaratan dari pemerintah daerah setempat.
KPPN Kolaka yang mencatat NKO tertinggi sebesar 118,90 pun menghadapi hambatan serupa. Belanja modal di wilayahnya tersendiri karena dua satker penyerap pagu terbesar memiliki kontrak multiyear yang pelaksanaannya baru akan dimulai pada Juni dan masih menunggu persetujuan Menteri. Adapun KPPN Raha dan Baubau saat ini masih fokus menyelesaikan kasus retur berulang, khususnya pada pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang kerap gagal akibat kesalahan validasi data rekening penerima.
Merespons berbagai tantangan yang ada, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, Iman Widhiyanto, menegaskan komitmen penuh untuk mengakselerasi pencapaian target kinerja. Beliau menargetkan seluruh satker non-Dekon TP mampu mendorong nilai IKPA-nya di atas 89, penggunaan CMS diperluas hingga 70% satker melalui koordinasi aktif dengan perbankan, serta penyaluran TKD dan Dana Desa dipercepat agar tidak ada yang tertinggal. Dengan sinergi yang kuat antara Kanwil, KPPN, satker, dan pemerintah daerah, serta seluruh jajaran optimis mampu mengendalikan setiap risiko dan merealisasikan target IKU 2026 secara optimal.
