Kendari, 29 Juli 2025 – Dalam upaya memperkuat kolaborasi antarinstansi dan mendorong kebijakan fiskal yang berbasis data, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan pertemuan perdana Forum Ekonomi Regional (FERO) SULTRA. Forum ini menjadi tonggak awal pembentukan sinergi lintas sektor demi pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan adaptif.
Wadah Kolaborasi Strategis
Acara yang berlangsung di Aula Kanwil DJPb Sultra ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, BPS, OJK, BPKP, hingga Pemerintah Provinsi Sultra. Kepala Kanwil DJPb Sultra, Iman Widhiyanto, selaku Kepala Perwakilan Kemenkeu di daerah, membuka forum dengan menekankan pentingnya forum ini sebagai ruang koordinasi strategis di tengah tantangan global seperti geopolitik, perubahan iklim, dan transformasi digital.
Sorotan Ekonomi Sulawesi Tenggara
Ekonomi Sultra tumbuh sebesar 5,08% pada tahun 2024, sedikit di atas rata-rata nasional. Namun, ketergantungan terhadap sektor pertambangan dinilai membuat struktur ekonomi daerah rentan terhadap fluktuasi harga global. Oleh karena itu, diversifikasi ekonomi menjadi sorotan utama—termasuk pengembangan sektor industri pengolahan, ekonomi hijau, dan digitalisasi UMKM.
Isu Strategis: Dari Pendapatan Daerah hingga Digitalisasi
Paparan dari berbagai instansi mengangkat isu-isu strategis seperti:
- Penurunan pendapatan APBN dan realisasi belanja negara di Sultra;
- Tantangan implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang masih banyak digunakan untuk konsumsi;
- Upaya OJK dalam memperkuat perlindungan konsumen dan memberantas penipuan keuangan digital;
- Optimalisasi PAD dari sektor pajak kendaraan dan air permukaan oleh Pemprov Sultra.
Forum ini juga mencatat pentingnya peningkatan literasi keuangan, pemanfaatan data sebagai dasar perumusan kebijakan, serta dorongan untuk belanja pemerintah yang lebih tepat sasaran dan berkualitas.
Dengan demikian, diharapkan kegiatan Initial Meeting FERO SULTRA 2025 ini menjadi awal yang menjanjikan dalam membangun koordinasi ekonomi lintas sektor di Sulawesi Tenggara. Semua peserta forum sepakat bahwa kolaborasi berkelanjutan, penguatan data, serta komunikasi terbuka antarinstansi adalah kunci dalam merancang arah kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman.
Melalui forum ini, Sultra menegaskan komitmennya untuk menjadi wilayah yang tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga tangguh, berkelanjutan, dan inklusif bagi seluruh masyarakatnya.
