Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan "NGOPI ASIK" (Ngobrol Pagi Bahas IKPA) pada 10 Februari 2026 bertempat di Aula Kanwil DJPb Sultra. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bidang PPA I, Bapak Bekti Hari Santoso, dan diikuti oleh para pelaksana serta pejabat fungsional di lingkup Bidang PPA I. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk melakukan internalisasi dan penyamaan persepsi mengenai strategi pengawalan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun anggaran 2026 agar tetap sejalan dengan target nasional.
Dalam sesi diskusi, ditekankan bahwa fokus utama pengawalan IKPA tahun ini mencakup tiga aspek besar yaitu kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Beberapa poin kritis yang dibahas meliputi pentingnya akurasi penarikan dana sesuai Rencana Penarikan Dana (RPD) pada halaman III DIPA, percepatan penyelesaian tagihan, serta penanganan dispensasi SPM. Peserta juga membahas perlunya mitigasi terhadap satker yang memiliki pagu besar namun memiliki progres serapan yang masih rendah di awal tahun.
Kegiatan ini menghasilkan beberapa kesepakatan strategis, di antaranya adalah peningkatan frekuensi monitoring melalui aplikasi SPRINT dan penguatan komunikasi dengan para pengelola keuangan satuan kerja. Bidang PPA I berkomitmen untuk memberikan pendampingan intensif bagi satker yang mengalami kendala teknis dalam mencapai target nilai IKPA. Selain itu, disepakati pula pentingnya dokumentasi dan pelaporan berkala atas setiap kendala yang ditemukan di lapangan untuk segera dicarikan solusinya pada tingkat pimpinan.
Rangkaian acara ditutup dengan arahan agar seluruh pegawai Bidang PPA I tetap menjaga integritas dan profesionalisme dalam memberikan layanan kepada satker. Dengan adanya forum informal namun produktif seperti NGOPI ASIK, diharapkan kinerja pelaksanaan anggaran di wilayah Sulawesi Tenggara dapat terus meningkat dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Semangat sinergi dan kolaborasi antarpegawai menjadi kunci utama dalam mencapai target nilai IKPA yang optimal pada tahun 2026.
