Kinerja perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara hingga akhir tahun 2025 menunjukkan capaian yang relatif positif. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,65 persen (year-on-year), lebih tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya. Namun di balik angka tersebut, terdapat dinamika struktural yang memerlukan perhatian serius agar pertumbuhan yang tercapai tidak bersifat semu dan jangka pendek.
Dari sisi lapangan usaha, sektor konstruksi serta pertambangan dan penggalian masih menjadi kontributor utama pertumbuhan. Sektor akomodasi makan dan minum juga menunjukkan kinerja yang cukup baik. Sementara itu, sektor pertanian sebagai basis utama pembentuk PDRB Sulawesi Tenggara tumbuh lebih moderat. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur ekonomi daerah masih bertumpu pada sektor primer agraris dan ekstraktif, yang secara karakter cenderung rentan terhadap fluktuasi harga global dan dinamika permintaan eksternal.
Dari sisi pengeluaran, investasi swasta menjadi motor utama pertumbuhan pada triwulan III-2025. Namun komponen ekspor, konsumsi, dan belanja pemerintah menunjukkan kontraksi. Kondisi ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang lebih ditopang oleh ekspor dan konsumsi. Artinya, meskipun sektor swasta relatif aktif, aktivitas domestik belum sepenuhnya pulih dan daya beli masyarakat masih menghadapi tantangan stabilitas harga.
Indikator makro lainnya menunjukkan perbaikan. Inflasi tahunan berada pada level 2,86 persen yang mencerminkan daya beli relatif terjaga. Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan berada di atas 100, menandakan bahwa pendapatan dari hasil produksi masih lebih tinggi dibandingkan pengeluaran konsumsi dan produksi. Tingkat kemiskinan, gini ratio, serta tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan, menggambarkan perbaikan kesejahteraan secara agregat. Namun, disparitas antarwilayah kabupaten/kota masih menjadi isu krusial yang perlu diatasi melalui kebijakan yang lebih terarah dan inklusif.
Dari sisi fiskal, kinerja APBN regional menunjukkan bahwa realisasi pendapatan negara mengalami kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya, terutama pada komponen pajak utama akibat faktor restitusi dan kebijakan efisiensi anggaran. Meski demikian, penerimaan dari perdagangan internasional meningkat signifikan seiring aktivitas ekspor-impor industri pengolahan dan pertambangan. Di sisi belanja, realisasi mencapai lebih dari 96 persen dari pagu, namun beberapa komponen seperti belanja barang, belanja modal, dan transfer ke daerah masih mengalami penurunan akibat penyesuaian kebijakan efisiensi.
Sementara itu, kinerja APBD Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan realisasi pendapatan sebesar 93,13 persen dari pagu, dengan kontribusi utama dari pajak daerah dan pendapatan sah lainnya. Namun belanja daerah belum optimal, khususnya belanja modal yang seharusnya menjadi instrumen penting dalam mendorong kapasitas produksi dan aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi ini menghasilkan Silpa yang cukup besar dan menunjukkan bahwa kebijakan fiskal ekspansioner belum sepenuhnya diimbangi dengan kualitas belanja yang efektif dan produktif.
Dalam konteks tersebut, Forum Ekonomi Regional Sulawesi Tenggara (FERO Sultra) yang dilaksanakan di Aula Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara pada 29 Januari 2026 menegaskan pentingnya transformasi ekonomi daerah. Salah satu isu strategis yang mengemuka adalah ketergantungan pada sektor ekstraktif yang belum terdiversifikasi, serta rendahnya kemandirian fiskal daerah. Investasi yang masuk masih bersifat padat modal dengan efek pengganda yang terbatas bagi masyarakat luas.
Rekomendasi yang mengemuka antara lain perlunya penguatan sektor pertanian dalam arti luas, termasuk hilirisasi komoditas dan pengembangan sektor ekonomi baru seperti pariwisata, industri pengolahan sumber daya alam bernilai tambah, serta ekonomi kreatif. Diversifikasi sumber pertumbuhan menjadi kunci untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi ketimpangan antarwilayah.
Selain itu, harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter dipandang penting untuk menjaga stabilitas harga serta memperbaiki pendapatan dan permintaan masyarakat. Transformasi fiskal melalui intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), inovasi pembiayaan pembangunan, serta peningkatan kualitas belanja menjadi agenda strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah di tengah potensi penurunan transfer pusat.
Dalam peran sebagai Regional Chief Economist (RCE), Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara diharapkan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi berbasis data dan riset yang mendalam akan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih presisi, tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, tantangan Sulawesi Tenggara ke depan bukan semata mempertahankan angka pertumbuhan, melainkan memastikan bahwa pertumbuhan tersebut berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Sinergi fiskal yang kuat, transformasi struktur ekonomi, serta penguatan kapasitas kelembagaan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang tangguh dan berdaya saing.
