Konawe Selatan, 21 Agustus 2025 – Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai tindak lanjut dari pembentukan tim melalui SK Bupati Konawe Selatan Nomor 500/169 Tahun 2025. Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Konawe Selatan ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara, pimpinan OPD, hingga perbankan dan lembaga keuangan daerah.

Fokus pada Inklusi Keuangan dan Sektor Produktif
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Nurlita Jaya, menekankan potensi besar Konawe Selatan di bidang perkebunan, pertanian, perikanan, dan pariwisata. Namun, potensi ini perlu ditopang akses pembiayaan yang lebih luas agar bisa optimal. Melalui TPAKD, masyarakat desa diharapkan lebih mudah menjangkau layanan keuangan formal.

Sejumlah program nasional juga menjadi fokus, antara lain:
- Kejar Pindara (Satu Rekening Satu Pelajar) untuk membiasakan menabung sejak dini.
- Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa bunga yang melibatkan Baznas, guna membantu pelaku usaha kecil.

Selain itu, TPAKD berkomitmen mendorong inovasi dengan lomba literasi keuangan, kampanye menabung sejak dini, dan tabungan berbasis reward.

Tantangan dan Peran OJK
OJK Sulawesi Tenggara menyoroti beberapa tantangan inklusi keuangan, seperti masih adanya kesenjangan literasi keuangan, keterbatasan akses lembaga jasa keuangan di daerah terpencil, hingga kompleksitas produk keuangan yang berkembang pesat. Meskipun indeks literasi keuangan masyarakat telah meningkat menjadi 66% dan inklusi keuangan mencapai 80% pada 2025, edukasi tetap diperlukan agar masyarakat memahami produk keuangan sesuai kebutuhan dan risiko.

Peran DJPb dalam Mendukung Akses Keuangan
Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara turut menyampaikan perkembangan penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) di Konawe Selatan. Per 21 Agustus 2025, penyaluran DAK Fisik mencapai Rp15,24 miliar (32,57%), sedangkan Dana Desa telah tersalur Rp160,32 miliar (64%).

Untuk KUR dan UMi, penyaluran terbesar dilakukan oleh BRI (Rp193,72 miliar untuk 4.177 debitur) dan Mandiri (Rp98,49 miliar untuk 720 debitur). Sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan menjadi penerima manfaat terbesar dengan Rp155,60 miliar, disusul perdagangan besar dan eceran Rp97,02 miliar. DJPb juga mendorong Bank Sultra agar lebih agresif menyalurkan kredit program dengan kemudahan administrasi.

Program Bank Sultra: Menabung Sejak Dini
Bank Sultra memaparkan keberhasilan program Simpanan Pelajar (SimPel) yang ditujukan bagi siswa sekolah. Program ini mendorong budaya menabung sejak dini dengan syarat mudah, tanpa biaya administrasi, dan fleksibilitas transaksi di seluruh jaringan Bank Sultra.

Oleh karena itu, dengan adanya rapat koordinasi dapat disimpulkan pentingnya memperluas akses keuangan hingga ke desa-desa dan sekolah, sekaligus memperkuat edukasi agar masyarakat terhindar dari pinjaman ilegal. Program prioritas TPAKD Konawe Selatan ke depan akan fokus pada percepatan penyaluran KUR, pengembangan Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), serta sosialisasi literasi keuangan secara masif.

Dengan kolaborasi antar lembaga, TPAKD Konawe Selatan optimis mampu menghadirkan masyarakat yang lebih berdaya, mandiri secara ekonomi, dan memiliki akses penuh terhadap layanan keuangan formal.

Kendari, 21 Agustus 2025 – Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM) bertajuk Internalisasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) Terintegrasi – Elevate Integrity for Next Treasury. Acara ini berlangsung di Aula Kanwil DJPb Sultra dan diikuti oleh seluruh pegawai, dengan menghadirkan Fathur Rohman selaku narasumber dari Unit Kepatuhan Internal.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal, Triyanto, yang menegaskan bahwa penerapan SPI Terintegrasi merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun organisasi yang adaptif, akuntabel, dan berintegritas tinggi.

Menguatkan Budaya Integritas
Dalam pemaparannya, Fathur Rohman menekankan bahwa keberhasilan SPI Terintegrasi tidak hanya bergantung pada regulasi, melainkan juga pada komitmen setiap pegawai dalam menjalankan prinsip integritas dan pengendalian intern. Aturan terbaru, yakni PMK Nomor 83 Tahun 2024 dan KMK Nomor 1/KMK.9/2025, menjadi pedoman dalam memperkuat tata kelola keuangan negara di lingkungan Kementerian Keuangan.

SPI Terintegrasi dibangun di atas lima nilai utama, yaitu:
1. Antisipatif – mencegah risiko sejak dini,
2. Detektif – mendeteksi masalah sedekat mungkin dengan kejadian,
3. Responsif – melakukan tindakan korektif cepat dan tepat,
4. Adaptif – menyesuaikan dengan perubahan,
5. Terintegrasi – membangun sistem yang saling melengkapi dan utuh.

Model Tiga Lini dalam Pengawasan
Konsep three lines model menjadi kerangka utama SPI Terintegrasi:
1. Lini Pertama – seluruh pegawai dan pimpinan unit yang bertugas mengidentifikasi risiko, menyusun profil risiko, serta melakukan mitigasi langsung.
2. Lini Kedua – Unit Kepatuhan Internal (UKI) yang berperan menjaga independensi, melakukan continuous monitoring, dan menyusun laporan pengawasan.
3. Lini Ketiga – Inspektorat Jenderal (Itjen) sebagai penyedia ultimate assurance melalui fungsi konsultasi, investigasi, hingga supervisi.

Melalui sinergi ketiga lini tersebut, diharapkan tercipta one view of risk yang lebih kokoh dan menyeluruh.

Menjadi Bagian dari Budaya Kerja
SPI Terintegrasi tidak boleh hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, melainkan harus menjadi budaya kerja sehari-hari. “Setiap pegawai memiliki peran penting dalam menjaga integritas, memperkuat kesadaran risiko, serta mewujudkan tata kelola yang bersih dan melayani,” tegas Fathur Rohman.

Dukungan pada Zona Integritas
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen Kanwil DJPb Sultra dalam menjaga Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Melalui penerapan SPI Terintegrasi, organisasi diharapkan mampu memberikan layanan publik yang CERDAS – Cermat, Efisien, Responsif, Dedikatif, Akuntabel, dan Sinergis.

Dengan internalisasi yang konsisten, SPI Terintegrasi diharapkan tidak hanya memperkuat tata kelola keuangan negara, tetapi juga membangun budaya organisasi yang berlandaskan integritas. Komitmen dan partisipasi aktif seluruh pegawai menjadi kunci dalam mewujudkan DJPb Sultra yang semakin adaptif, akuntabel, dan berintegritas.

Kendari, 20 Agustus 2025 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan kegiatan pembinaan akuntansi dan rekonsiliasi data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) bersama Pemerintah Kabupaten Muna. Kegiatan yang digelar di Kantor Bupati Muna ini bertujuan memperkuat kapasitas aparatur dalam menyusun laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam audiensi, Bupati Muna menyampaikan strategi pembangunan daerah yang berfokus pada sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, termasuk rencana pembangunan pabrik pengolahan jagung senilai Rp15 miliar untuk mendukung produksi pakan ternak. Upaya ini diharapkan mampu menekan biaya produksi ayam petelur dan memperkuat ketahanan pangan daerah.

Kepala Kanwil DJPb Sultra menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel serta sinergi Dana Desa, BUMDes, dan Koperasi Desa Merah Putih dalam mendorong kemandirian ekonomi desa. Selain itu, Kabupaten Muna juga diapresiasi atas capaian sebagai daerah dengan penyaluran Dana Desa terbaik ketiga di Sulawesi Tenggara, sekaligus menjadi wilayah dengan jumlah debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbesar di provinsi.

Melalui kegiatan ini, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperkuat, dengan harapan dapat mendukung pengelolaan fiskal yang sehat, meningkatkan kemandirian pangan, serta mendorong investasi untuk pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Muna

Kendari, 20 Agustus 2025 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sekaligus audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Muna. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi fiskal serta menggali potensi investasi daerah.

Dalam kunjungan ke Desa Wapae Jaya, Kecamatan Tiworo Tengah, dilakukan pemantauan pelaksanaan program Dana Desa serta pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kanwil DJPb menekankan pentingnya pengelolaan Dana Desa secara bijak dan sinergi antara BUMDes dan koperasi agar mampu memperkuat perekonomian masyarakat desa.

Selanjutnya, audiensi bersama Bupati Muna menyoroti potensi besar sektor pertanian, peternakan, hingga hortikultura. Penanaman jagung secara berkelanjutan dinilai strategis untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus membuka peluang industri pakan ternak. Potensi pariwisata dan perikanan juga menjadi perhatian untuk menarik investasi ke daerah.

Kepala Kanwil DJPb mengapresiasi kinerja Pemkab Muna dalam penyaluran Dana Desa dan pengelolaan fiskal daerah, namun tetap menekankan pentingnya akuntabilitas serta keselarasan perencanaan keuangan daerah dengan kebijakan fiskal nasional.

Kegiatan ini memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus membuka ruang kolaborasi dalam optimalisasi potensi ekonomi lokal guna mendorong kemandirian dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Muna.

Kendari, 20 Agustus 2025 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Triwulan III Tahun 2025 melalui forum one on one meeting bersama perwakilan 10 Kementerian/Lembaga dengan pagu terbesar di wilayah Sultra.

Kegiatan yang berlangsung pada 14 Agustus 2025 di Aula Kanwil DJPb ini bertujuan untuk mengawal kinerja belanja, mencegah penumpukan anggaran di akhir tahun, serta memastikan program prioritas pemerintah berjalan tepat waktu.

Secara umum, sebagian besar satker telah menjaga stabilitas kinerja anggaran sesuai Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Namun demikian, sejumlah tantangan masih ditemui, mulai dari blokir anggaran, potensi pagu minus belanja pegawai, hingga kendala teknis dan sumber daya manusia.

Kanwil DJPb Sultra mendorong satker untuk segera melakukan percepatan pengadaan, memperkuat koordinasi internal, serta mengoptimalkan pemanfaatan dana PNBP. Selain itu, komunikasi aktif dengan KPPN diharapkan dapat meminimalisasi hambatan penyaluran dan menghindari penumpukan realisasi di akhir tahun.

Melalui forum EPA ini, Kanwil DJPb Sultra menegaskan komitmennya dalam mendukung pencapaian output kegiatan strategis nasional serta mendorong peningkatan kualitas belanja pemerintah yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel

Monitoring Pelaksanaan Anggaran, Digitalisasi Pembayaran, dan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Muna
Kendari, 8 Agustus 2025 — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Muna untuk memantau pelaksanaan anggaran satuan kerja, implementasi digitalisasi pembayaran melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

1. Penguatan Pelaksanaan Anggaran Satker
Kegiatan monitoring dilakukan pada dua satker, yakni Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Muna serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna.
- Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mengalami lonjakan anggaran signifikan pada 2025, dari sekitar Rp30 juta menjadi Rp6,8 miliar, digunakan untuk peningkatan kawasan transmigrasi, rehabilitasi sekolah, dan perbaikan jalan.
- KPU Kabupaten Muna menyampaikan perkembangan penyerapan hibah, revisi anggaran, serta kendala teknis pelaksanaan akibat aturan tahapan Pemilu dan mekanisme revisi DIPA terpusat.

2. Digitalisasi Pembayaran Melalui KKP
Pertemuan dengan BRI Cabang Raha mengungkapkan dua tantangan utama KKP:
- KKP inaktif akibat tidak digunakan selama 6 bulan.
- Keterbatasan merchant ber-EDC di wilayah Muna dan sekitarnya.
- Sebagai alternatif, QRIS dinilai lebih diminati karena biaya transaksi rendah dan kemudahan penggunaan. BRI berupaya mendorong penggunaan KKP melalui program penghapusan biaya MDR bagi merchant tertentu.

3. Program Prioritas Nasional MBG
Program MBG yang dijalankan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Raha telah menjangkau sekitar 3.400 penerima manfaat, terdiri dari siswa sekolah, ibu hamil, dan balita. Program ini:
- Menciptakan lapangan kerja bagi 47 relawan lokal.
- Menggerakkan ekonomi daerah melalui pembelian bahan baku dari masyarakat setempat.
- Menyediakan gizi tambahan bagi kelompok rentan.
- Kendala yang dihadapi meliputi kenaikan harga bahan baku dan penyesuaian data penerima manfaat.

4. Sinergi dan Knowledge Sharing
Selain monitoring, dilakukan sharing session antara Kanwil DJPb Sultra dan KPPN Raha terkait kewenangan revisi DIPA serta isu strategis daerah seperti pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan revitalisasi sekolah.

Monitoring ini menegaskan pentingnya sinergi antara Kanwil DJPb, satker, pemerintah daerah, dan perbankan dalam mendukung pelaksanaan anggaran yang efektif, percepatan digitalisasi pembayaran, serta keberhasilan program prioritas nasional seperti MBG. Keberlanjutan dan pengawasan yang ketat menjadi kunci agar manfaat program dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

Kendari, 31 Juli 2025 — Dalam rangka mendorong penguatan kapasitas SDM dan pengelolaan APBN yang lebih akuntabel, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar audiensi dengan Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka. Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam menjalin kerja sama antara perguruan tinggi dan otoritas fiskal dalam semangat program Regional Chief Economist (RCE).

Kepala Kanwil DJPb Sultra, Iman Widhiyanto, menyampaikan pentingnya pemanfaatan data fiskal dan peluang kolaborasi riset ekonomi daerah. USN, yang menjadi perguruan tinggi negeri sejak 2014, didorong untuk memaksimalkan dana APBN yang dialokasikan sebesar Rp110 miliar, tertinggi di lingkup KPPN Kolaka, dan menjajaki peluang menjadi satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU).

Audiensi juga menyoroti tantangan dalam pengelolaan keuangan USN, termasuk retur pembayaran, deviasi anggaran, serta minimnya transaksi melalui platform Digipay dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Sementara itu, pihak USN menyampaikan aspirasi terkait keadilan perpajakan bagi dosen PPPK dan kebutuhan peningkatan kompetensi bendahara satker.

Melalui audiensi ini, diharapkan terwujud kolaborasi yang saling menguatkan antara dunia pendidikan dan pengelola fiskal, demi mendukung kemajuan USN Kolaka sebagai institusi yang profesional, adaptif, dan berdampak bagi masyarakat.