Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang belum sepenuhnya mereda, seluruh unit Kementerian Keuangan di Sulawesi Tenggara berkumpul secara daring pada Senin, 22 Juni 2026, dalam Rapat Komite ALCo Regional Provinsi Sulawesi Tenggara dan Monitoring Evaluasi Penyaluran Transfer ke Daerah. Forum yang dimoderatori Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Dwitya Estu Nurpramana, ini menjadi ruang membaca kondisi fiskal regional secara menyeluruh, jujur, dan berbasis data, melibatkan Kanwil DJPb, seluruh KPPN, kantor pajak, bea cukai, KPKNL, hingga akademisi sebagai Local Expert.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, Iman Widhiyanto, membuka pembahasan dengan membentangkan peta kondisi makroekonomi. Secara global, harga minyak dunia mulai melandai ke USD96,7 per barel seiring meredanya ketegangan geopolitik, sementara sebagian besar komoditas ekspor utama Indonesia seperti batu bara, CPO, nikel, dan tembaga masih mencatat kenaikan harga tahunan yang berpotensi menjadi penyangga alami bagi APBN. Indonesia sendiri mencatat pertumbuhan ekonomi 5,61% pada Triwulan I 2026, menempatkannya dalam tiga besar negara G20 dan ASEAN. Namun satu sinyal yang perlu diwaspadai adalah pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp18.000 per USD pada akhir Mei 2026.
Di tingkat regional, Sulawesi Tenggara justru mencatat kinerja yang cukup solid. Pertumbuhan ekonomi Triwulan I 2026 mencapai 6,23%, melampaui rata-rata nasional, dengan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp52,55 triliun. Tingkat pengangguran terbuka hanya 3,25%, jauh di bawah rata-rata nasional, dan rasio kemiskinan membaik ke 10,14% meski masih menjadi tantangan untuk ditekan ke angka satu digit. Di sisi lain, inflasi Sulawesi Tenggara tercatat 4,07% secara tahunan, berada di atas rentang sasaran nasional, sehingga menjadi perhatian serius dalam forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
Dari sisi kinerja APBN regional, pendapatan negara hingga 31 Mei 2026 telah mencapai Rp2,43 triliun atau 40,80% dari target, tumbuh 54,48% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ditopang kenaikan signifikan penerimaan PPN dan Bea Masuk. Belanja negara mencapai Rp8,80 triliun atau 41,35% dari pagu, dengan lonjakan belanja modal hingga 174,97%. Menariknya, angka defisit APBN regional sebesar Rp6,37 triliun belum mencakup belanja yang disalurkan langsung dari pusat seperti program Makan Bergizi Gratis senilai sekitar Rp750 miliar, sehingga total belanja riil di daerah diperkirakan melampaui Rp9 triliun.
Pemaparan dari kantor-kantor pajak menggambarkan dinamika yang beragam. KPP Pratama Kolaka mencatat pertumbuhan penerimaan hingga 473% secara tahunan, sebagian besar dipicu pembayaran PPh Badan dari sektor pertambangan, menjadikannya yang tertinggi di lingkungan Kanwil DJP dalam hal pertumbuhan. Sebaliknya, KPP Pratama Baubau menghadapi tekanan berat akibat berhentinya operasional dua wajib pajak besar sektor pertambangan, yang menyebabkan penerimaan tumbuh negatif 3,6%, meski tanpa keduanya pertumbuhan sesungguhnya masih positif 24,37%. KPP Pratama Kendari mencatat pertumbuhan 42,94% dengan sektor pertambangan sebagai kontributor terbesar, namun harus bersiap menghadapi perpindahan administrasi sejumlah wajib pajak besar ke Jakarta mulai 1 Juli 2026, yang berpotensi mempersempit basis penerimaan yang tercatat di daerah.
KPPBC Kendari menghadirkan kabar menggembirakan: realisasi Bea Masuk telah mencapai Rp252,23 miliar atau 157,81% dari target tahunan, ditopang upaya extra effort melalui penagihan piutang lama bersama KPKNL dan KPP. Namun neraca perdagangan Sulawesi Tenggara mencatat defisit USD20,96 juta pada April 2026, dipicu tingginya impor untuk percepatan pembangunan kawasan industri di Pomalaa dan Konawe Utara, sementara ekspor tertekan oleh penyesuaian kontrak beberapa smelter besar terhadap perubahan regulasi terkait Devisa Hasil Ekspor.
Dari sisi Transfer ke Daerah, seluruh KPPN melaporkan perbaikan realisasi dibandingkan tahun lalu pada hampir semua komponen, termasuk Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, DAK Nonfisik, dan DAK Fisik. Namun penyaluran DAK Fisik secara keseluruhan masih sangat rendah dan membutuhkan akselerasi serius. Penyaluran Dana Desa juga terus dikawal, dengan progres bervariasi antarwilayah, dan seluruh KPPN aktif melakukan koordinasi dan evaluasi untuk mendorong ketepatan waktu penyaluran sebelum batas tenggat yang ditetapkan.
Perspektif akademis disampaikan oleh Local Expert, Syamsir Nur, yang mengingatkan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara masih sangat bertumpu pada sektor ekstraktif dan belanja pemerintah, dengan multiplier yang belum sepenuhnya menyentuh masyarakat lapis bawah. Inflasi yang masih tinggi menekan daya beli rumah tangga, sementara Nilai Tukar Nelayan justru menurun, mengindikasikan manfaat pertumbuhan belum terdistribusi merata. Empat tantangan utama dipetakan: ketergantungan pada sektor ekstraktif, ketimpangan antarkabupaten dan antarpulau, pelebaran celah fiskal akibat penurunan transfer, serta masih lemahnya disiplin realisasi belanja daerah di sektor infrastruktur.
Rapat ditutup dengan pesan yang tegas: kinerja penerimaan yang positif harus terus dijaga, percepatan realisasi belanja negara dan daerah harus menjadi prioritas, dan sinergi seluruh unit Kementerian Keuangan di Sulawesi Tenggara perlu terus diperkuat, agar setiap rupiah yang telah dianggarkan dapat secepatnya memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.
