Memasuki pertengahan tahun anggaran, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara semakin memantapkan langkahnya dalam merealisasikan target Indeks Kinerja Utama (IKU) pengelolaan inovasi layanan. Melalui rapat penentuan yang digelar pada Selasa (30/6), Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara secara resmi menetapkan dua inovasi unggulan yang siap didorong hingga tahap implementasi pada Triwulan III tahun 2026.
Proses seleksi yang dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal, Sigid Mulyadi, mewakili Kepala Kanwil, berlangsung sangat ketat dan berbasis bukti. Tidak sekadar memilih berdasarkan gagasan yang menarik, tim penilai menggunakan matriks skoring yang tegas berdasarkan lima aspek penilaian resmi Kemenkeu, mulai dari kebaruan, kebermanfaatan, efektivitas dan efisiensi, potensi replikasi, hingga keberlanjutan. Metode ini memastikan bahwa hanya inovasi yang benar-benar solutif dan siap eksekusi yang lolos seleksi.
Hasilnya, inovasi SATSET CMS (Satker Accelerated System for Electronic Transactions) dari Bidang SKKI berhasil menunculkan sebagai peraih skor tertinggi dengan nilai 86,0. Inovasi ini dinilai memiliki strategi paling komprehensif dalam mendongkrak rendahnya adopsi Cash Management System (CMS) di kalangan satuan kerja. Menyusul di posisi kedua, Dashboard KKP dari Bidang PPA1 meraih skor 83,5, menawarkan solusi pemantauan pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah yang real-time, terintegrasi, dan tanpa biaya tambahan. Kedua inovasi ini resmi ditetapkan sebagai proyek andalan Kanwil tahun ini.
Sementara itu, rapat juga mengambil keputusan pragmatis terhadap usulan inovasi SAMATURU WBK/WBBM yang mendapatkan skor 80,0. Meskipun mengusung nilai filosofi kebersamaan yang baik, inovasi ini memutuskan untuk belum terpilih pada tahun ini. Pertimbangannya sangat realistis: tidak seluruh satuan kerja mitra memiliki tingkat kesiapan dan minat yang sama terhadap pembangunan Zona Integritas WBK. Keputusan ini mencerminkan kedewasaan birokrasi dalam memilih strategi yang tepat sasaran dan tidak memaksakan program yang berpotensi kurang optimal di lapangan.
Namun, penetapan nama bukanlah akhir dari proses ini, melainkan titik awal dari eksekusi nyata. Rapat langsung menunjuk Person in Charge (PIC) yang jelas untuk masing-masing inovasi terpilih. Para PIC diinstruksikan untuk segera bergerak menyusun payung hukum dan teknis operasional. Sesuai dengan pedoman 4 Langkah Penciptaan Inovasi Kemenkeu, penyusunan Surat Keputusan (SK), Proposal, hingga Standard Operating Procedure (SOP) menjadi pekerjaan rumah utama yang harus tuntas sebelum pelaksanaan di lapangan.
Dengan kejelasan arah dan penunjukan tim yang spesifik, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara membuktikan bahwa inovasi birokrasi bukan sekadar wacana di atas kertas. Melalui proses seleksi yang ketat, evaluasi yang objektif, serta perencanaan aksi yang terukur, dua inovasi ini diharapkan mampu secara langsung memecah kebuntuan operasional dan mendongkrak kualitas pelayanan keuangan negara di wilayah Sulawesi Tenggara.
