Kendari, September 2025. Pertumbuhan ekonomi regional Sulawesi Tenggara pada triwulan II-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,89% (y-o-y) atau meningkat 0,23% dari triwulan I-2025. Berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2025 mencapai Rp49,82 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 29,40 triliun. Inflasi Sulawesi Tenggara pada Bulan Agustus tercatat sebesar 3,75 (y-on-y). kondisi ini didorong oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran yaitu: makanan, minuman dan tembakau (7,98%); perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,84%); perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,50%); kesehatan (2,71%); transportasi (1,10%); rekreasi, olahraga, dan budaya (0,84%); pendidikan (3,02%); restoran (2,24%); serta perawatan pribadi dan jasa lainnya (6,96%). Namun demikian, secara m-to-m inflasi Sulawesi Tenggara mengalami deflasi sebesar 0,24 persen, sedangkan secara kumulatif (y-to-d) hingga Agustus 2025 tercatat inflasi sebesar 3,53 persen.

Perkembangan belanja APBN regional Sulawesi Tenggara s.d 31 Agustus 2025 mencapai Rp15.496,77 miliar atau sebesar 57,08% dari pagu yang ditetapkan, belanja negara ini terkontraksi sebesar 8,10% (y-on-y) disebabkan oleh realisasi belanja barang dan belanja modal yang kurang optimal sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh Pemerintah serta terdapat penambahan pagu pada Satuan Kerja sehubungan dengan salah satu program prioritas nasional yang mana masih dalam tahap perencanaan, selain itu juga terdapat Satuan Kerja baru dan belum terdapat kegiatan yang dijalankan. Perkembangan pendapatan negara mencapai Rp2.619,50 miliar (48,17% dari target APBN), terkontraksi sebesar 3,61% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, penyebab kontraksi pada penerimaan pajak didorong dari penerimaan perpajakan pada sektor pertambangan yang kurang optimal sebagai dampak dari belun turunnya RKAB Tambang pada sebagian wilayah, selain itu juga sebagai akibat turunnya permintaan aspal Buton dan harga nikel yang fluktuatif, serta adanya terdapat restitusi pajak yang cukup besar.

PENDAPATAN NEGARA

Penerimaan Perpajakan

Realisasi penerimaan perpajakan di wilayah Sulawesi Tenggara s.d. 31 Agustus 2025 mencapai Rp2.619,50 miliar dengan rincian penerimaan pajak sebesar Rp2.053,08 miliar dan penerimaan kepabeanan Rp160,10 miliar. Realisasi penerimaan pajak terkontraksi sebesar 4,82% (y-on-y). Namun demikian penerimaan Kepabeanan tumbuh signifikan sebesar 38,69% (y-on-y).

Penerimaan pajak di Sulawesi Tenggara s.d. 31 Agustus 2025 mengalami kontraksi dengan komponen dengan kotraksi tertinggi adalah Pajak Bumi dan Bangunan yaitu sebesar 57,68%; selanjutnya diikuti oleh Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebesar 46,09%. Kontraksi ini disebabkan oleh kebijakan Coretax yang mengakibatkan penarikan WP cabang menjadi WP Pusat, adanya restitusi pajak yang cukup besar, RKAB Tambang pada beberapa wilayah belum terbit sehingga kegiatan pertambangan terkait belum dapat dijalankan,  serta sebagai akibat turunnya penerimaan dari sektor pertambangan yang disebabkan harga nikel yang fluktuatif dan permintaan ekspor komoditas aspal buton yang berkurang karena kondisi pasar global yang tidak menentu.

Penerimaan Kepabeanan s.d 31 Agustus 2025, disumbang oleh bea masuk sebesar Rp159,62 miliar atau 109,42% dari target tahun 2025. Selain itu juga terdapat pendapatan dari sisi Cukai sebesar Rp2,02 miliar. Pertumbuhan penerimaan kepabeanan dan cukai yang signifikan ini didorong oleh adanya importasi gula dari Brazil yang dilaksanakan oleh PT Prima Alam Gemilang di Kabupaten Bombana.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan PNBP di Sulawesi Tenggara sampai dengan 31 Agustus 2025 mencapai Rp566,42 miliar, secara nominal penerimaan ini tumbuh sebesar 1,02% bila dibanding dengan penerimaan tahun lalu dan telah mencapai 81,82% dari target PNBP tahun 2025 yang mana sebesar Rp692,24 miliar. Capaian PNBP tersebut, terdiri dari penerimaan penerimaan PNBP lainnya sebesar Rp371,06 miliar dan penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp195,35 miliar. Komponen PNBP lainnya tumbuh sebesar 10,22% namun Pendapatan BLU mengalami kontraksi sebesar 12,81%.

BELANJA NEGARA

Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di wilayah Sulawesi Tenggara sampai dengan 31 Agsutus 2025 mencapai Rp3.579,50 miliar atau 48,71% dari pagu APBN. Realisasi Belanja tersebut meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp2.076,43 miliar (70,84% dari pagu APBN), Belanja Barang sebesar Rp1.129,19 miliar (37,43% dari pagu APBN), Belanja Modal sebesar Rp366,67 miliar (26,45% dari pagu APBN), dan Belanja Bantuan Sosial Rp6,92 miliar (50,43% dari pagu APBN).

Transfer ke Daerah (TKD)

Penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Agustus 2025 mencapai Rp11.917,57 miliar (60,19% dari alokasi). Penyaluran TKD Sulawesi Tenggara mengalami kontraksi sebesar 1,09% dibandingkan realisasi dengan periode yang sama pada tahun 2024. Namun demikian realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) tumbuh signifikan yaitu sebesar 27,09%; disamping itu Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) juga tumbuh sebesar 3,62%. Sedangkan komponen lain mengalami kontraksi: Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 3,12%; Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) sebesar 31,15%; Dana Insentif Fiskal sebesar 25,85%; dan Dana Desa 11,37%. Kurang optimalnya penyaluran DAK Fisik ini diakibatkan kegiatan yang mulai banyak dilakukan pada akhir semester I 2025, selain itu juga sebagai akibat dari 2 rencana kegiatan pada Bidang Kesehatan dengan nilai signifikan yang terinfo tidak diajukan kontraknya yaitu pembangunan Labkes oleh Pemda Buton Selatan senilai Rp14 M yang tidak diajukan dikarenakan keterlambatan proses PBJ sehingga sisa waktu pengerjaan tidak memungkinkan utk penyelesaian, dan yang kedua adalah pembangunan ruang radioterapi RSUD Bahteramas oleh Pemprov Sultra senilai Rp22 M yang tidak diajukan dikarenakan keterlambatan proses PBJ sementara teknis pembangunan gedung membutuhkan proses khusus terkait risiko radiasi. Terkait dengan Dana Desa, Pemerintah Daerah terus dihimbau untuk meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Desa untuk memastikan bahwa penyaluran Dana Desa dapat dilakukan secara tepat waktu sesuai regulasi yang berlaku dan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kendari – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM) Sosialisasi Anti Korupsi dan Penguatan Integritas (Integrity Sharing) pada Rabu, 17 September 2025. Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Kanwil DJPb Sultra serta daring melalui Teams ini diikuti oleh para pejabat administrator lingkup Kanwil DJPb.

Kepala Kanwil DJPb Sultra, Iman Widhiyanto, membuka kegiatan dengan menegaskan pentingnya memperkuat budaya integritas dalam setiap lini organisasi. Dalam paparannya, beliau menyampaikan beberapa poin utama, antara lain hasil Field Evaluation (FE) WBBM yang telah dilaksanakan, dorongan bagi seluruh KPPN untuk terus membangun Zona Integritas (ZI), serta penekanan agar integritas menjadi benteng utama menghadapi meningkatnya beban kerja pada Triwulan IV.

Iman Widhiyanto juga menekankan peran penting pejabat administrator sebagai teladan dalam disiplin, profesionalisme, inovasi, dan kepedulian terhadap tim. Kepemimpinan berbasis keteladanan diyakini mampu memperkuat budaya kerja dan menjaga marwah organisasi sebagai birokrasi yang bersih dan melayani.

Melalui kegiatan ini, Kanwil DJPb Sultra meneguhkan komitmen untuk menjaga predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan melanjutkan langkah menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sosialisasi ini juga menjadi momentum kolektif dalam membangun budaya anti korupsi, transparansi, dan akuntabilitas yang berkesinambungan demi layanan publik yang optimal.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan Workshop Kupas Tuntas Akuntansi dan Cerdas Keuangan Sambil Ngobrol Sante (Kacang Mete) edisi Triwulan III pada Kamis, 11 September 2025. Kegiatan yang digelar secara daring ini diikuti oleh petugas pelaporan keuangan satuan kerja (satker) terdampak likuidasi, beserta perwakilan KPPN dari lingkup Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb Sultra, Iman Widhianto, menekankan bahwa restrukturisasi kementerian/lembaga melalui pembentukan Kabinet Merah Putih membawa konsekuensi penting berupa kewajiban likuidasi entitas akuntansi dan pelaporan. Proses ini harus diselesaikan sesuai aturan, agar transisi kelembagaan berjalan tertib, akuntabel, dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Beliau juga menegaskan komitmen Kanwil DJPb Sultra dalam menjaga integritas, menolak gratifikasi, serta terus mendorong pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2025.

Workshop menghadirkan narasumber dari Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (PSAPP), yaitu Fandi Zaenudinsyah dan Zahida Dunaya. Materi yang dipaparkan mencakup definisi dan kriteria likuidasi, penanggung jawab pelaksanaan, mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban, hingga penyusunan laporan keuangan terakhir yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), termasuk alih status penggunaan, pemindahtanganan, pemusnahan, maupun penghapusan.

Kegiatan ini turut menyoroti berbagai isu yang kerap muncul dalam pelaksanaan likuidasi, seperti pengusulan alih status BMN yang masih menunggu persetujuan, kendala monitoring ASP non-SIMAN, serta perlakuan khusus atas saldo KDP dan persediaan barang rusak atau usang. Untuk memastikan kelancaran proses, peserta juga dikenalkan dengan aplikasi MonSAKTI sebagai sarana monitoring detail terhadap laporan persediaan, aset tetap, piutang, hingga status akhir satuan kerja.

Menutup kegiatan, Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK), Wahyu Widhianto, kembali menegaskan target penyelesaian likuidasi satker di wilayah Sultra pada bulan September 2025. Ia juga menyampaikan bahwa Kanwil DJPb Sultra siap memberikan apresiasi kepada satuan kerja yang berhasil menyelesaikan proses dengan baik, serta membuka ruang untuk menerima masukan dari seluruh pemangku kepentingan.

Melalui workshop ini, peserta memperoleh pemahaman menyeluruh tentang kebijakan dan pedoman teknis likuidasi, sekaligus dibekali kemampuan praktis untuk mengimplementasikannya. Dengan bekal tersebut, diharapkan seluruh satker terdampak dapat menyelesaikan proses likuidasi secara tepat waktu, tertib, dan akuntabel, sehingga mendukung kelancaran transisi kelembagaan pemerintah dalam periode Kabinet Merah Putih 2024–2029.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar rapat pembahasan Laporan Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah (AEKD) secara daring pada Rabu, 3 September 2025. Rapat yang dipimpin oleh Kepala Bidang PAPK, Wahyu Widhianto, ini dihadiri oleh perwakilan Bidang PAPK, PPA II, serta KPPN lingkup Sulawesi Tenggara.

Dalam arahannya, Wahyu menekankan bahwa laporan AEKD menjadi bagian penting dalam mendukung peran Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist. Oleh karena itu, kualitas data dan analisis harus diperkuat, termasuk dengan pemanfaatan data analytics agar data mentah dapat diolah menjadi informasi yang lebih bermakna dan mampu menghasilkan rekomendasi bagi para pemangku kepentingan.

Diskusi berkembang pada isu utama mengenai penetapan cut off data yang akan digunakan. Beberapa peserta mengusulkan penggunaan data hingga Triwulan III (September 2025), meskipun diakui ada kendala terkait keterlambatan pembaruan data dari pemerintah daerah. Alternatif lain adalah menggunakan data Semester I atau Agustus 2025, yang dinilai lebih realistis dengan jadwal paparan pada awal Oktober. Selain itu, format laporan juga dibahas agar tidak memberatkan KPPN, namun tetap mengikuti modul analisis fiskal yang telah disusun sebelumnya.

Rapat juga menyepakati pembentukan grup komunikasi daring untuk memperlancar koordinasi antar-satuan kerja, serta penggunaan data yang tersedia dari DJPK guna menghindari keterlambatan akibat menunggu data Pemda. Seluruh peserta sepakat bahwa laporan yang disusun tidak hanya dalam bentuk slide, tetapi juga harus lebih komprehensif agar layak disampaikan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Sebagai tindak lanjut, paparan hasil analisis oleh masing-masing Kepala KPPN dijadwalkan pada awal Oktober 2025. Dengan persiapan yang lebih matang, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai kondisi ekonomi dan keuangan daerah, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk penguatan kebijakan fiskal di wilayah Sulawesi Tenggara.

Rabu, 10 September 2025 menjadi momentum spesial bagi Radio Republik Indonesia (RRI) Kendari yang tengah merayakan Hari Ulang Tahun ke-80. Dalam rangkaian perayaan tersebut, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, Pak Iman Widhiyanto, hadir langsung di Studio RRI Kendari untuk mengisi program khusus Bincang Inspiratif “Sultra Siang Ini” serta mengikuti sesi baca berita secara langsung.

Dalam bincang inspiratif tersebut, Pak Iman Widhiyanto menyampaikan pandangan mengenai peran strategis pengelolaan keuangan negara, khususnya bagaimana perbendaharaan negara hadir menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pembangunan di daerah. Kehadiran beliau di studio tidak hanya menambah semarak acara, tetapi juga menghadirkan perspektif baru bagi pendengar RRI terkait peran DJPb sebagai treasurer sekaligus regional chief economist .

Tak lupa, Kepala Kanwil juga memberikan apresiasi serta ucapan selamat ulang tahun kepada RRI yang memasuki usia 80 tahun. Ia berharap RRI senantiasa konsisten menjadi media publik yang independen, terpercaya, dan terus menginspirasi masyarakat melalui penyampaian informasi yang akurat, aktual, dan membangun.

Perayaan ini semakin meneguhkan motto RRI, “Sekali di Udara, Tetap di Udara”, sebagai simbol keteguhan RRI dalam mengabdi bagi bangsa. Dirgahayu ke-80 RRI, teruslah hadir menyuarakan informasi yang mencerahkan dan menumbuhkan semangat kebersamaan bagi masyarakat Indonesia.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM) Fungsi Dukungan Manajemen Triwulan III Tahun 2025 dengan tema “Tata Kelola Belanja Pegawai dan Kepegawaian”. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 9 September 2025 secara hybrid, menggabungkan tatap muka di Ruang Rapat Kanwil DJPb Sultra dan partisipasi daring melalui MS Teams.

Acara dibuka oleh Kasubbag Kepegawaian, Rangga Sakti Wardana, yang menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan narasumber. Ia menekankan bahwa GKM bukan hanya forum mendengar paparan, melainkan juga ruang interaktif untuk berdiskusi, bertukar pengalaman, dan memperkuat pemahaman praktis tentang pengelolaan belanja pegawai di lingkungan DJPb.

Narasumber dari Bagian Keuangan Setditjen Perbendaharaan, Christian Chandra Damanik, memaparkan sejumlah materi penting yang meliputi hak-hak pegawai, ketentuan gaji induk, mekanisme tunjangan kinerja, serta aturan terkait uang makan dan lembur. Ia juga menjelaskan prosedur persekot gaji dan pesangon pindah, serta menekankan pentingnya monitoring data gaji dan sewa rumah dinas agar setiap perubahan dapat tercatat dengan benar.

Sesi diskusi berlangsung aktif dengan sejumlah pertanyaan dari peserta, mulai dari proses bisnis pembayaran gaji dan rapel hingga kendala teknis dalam pengelolaan potongan BPJS pada sistem HRIS. Narasumber menjawab secara komprehensif, sekaligus mengingatkan bahwa setiap pegawai dapat memonitor sendiri penghasilan yang diterima melalui aplikasi gaji.kemenkeu.go.id sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Melalui kegiatan ini, GKM berhasil menegaskan kembali pentingnya tata kelola belanja pegawai yang tertib, akurat, dan sesuai regulasi. Selain itu, forum ini juga menjadi wadah untuk memperkuat budaya organisasi, meningkatkan integritas, serta memastikan kesejahteraan pegawai berjalan seiring dengan efisiensi pengelolaan keuangan negara.

Konawe Utara, 5 Agustus 2025 – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menggelar monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran dana Transfer ke Daerah (TKD) sekaligus audiensi dengan Wakil Bupati Konawe Utara. Kegiatan yang berlangsung di Balai Desa Muara Tinobu, Kecamatan Lasolo ini juga dirangkaikan dengan sosialisasi pembangunan Zona Integritas Desa oleh Kepala Kanwil DJPB Sulawesi Tenggara.

Tren Ekonomi Positif, Tantangan Masih Ada

Kepala Kanwil DJPb Sultra, Iman Widhiyanto, dalam paparannya menyebut bahwa beberapa indikator kesejahteraan Konawe Utara menunjukkan tren positif, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), harapan lama sekolah, hingga usia harapan hidup. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa meningkatnya tingkat pengangguran terbuka dan rasio gini yang mengindikasikan ketimpangan pendapatan.

Selain itu, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga Juni 2025 masih rendah. Pendapatan daerah baru mencapai Rp337,39 miliar atau 24,63 persen dari target, sementara belanja daerah sebesar Rp389,22 miliar atau 26,04 persen dari pagu. Keduanya mengalami kontraksi cukup dalam dibanding tahun sebelumnya.

Penyaluran Dana Desa Perlu Percepatan

Dari sisi transfer ke daerah, DJPb mencatat hingga 4 Agustus 2025, dana TKD yang tersalurkan mencapai Rp543,34 miliar atau 45,26 persen dari total pagu Rp1,200 triliun. Namun, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik masih minim, baru mencapai Rp4,95 miliar atau 7,68 persen dari pagu.

Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk mempercepat pemenuhan dokumen syarat penyaluran, terutama untuk DAK Fisik, dengan berkoordinasi intensif bersama KPPN Kendari.

Integritas dan Kemandirian Desa

Kegiatan juga dirangkaikan dengan sosialisasi pembangunan Zona Integritas Desa. Kepala KPPN Kendari, Agung Mulyono, menekankan pentingnya integritas dalam pengelolaan dana desa agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Sementara itu, Aditia dari Kanwil DJPb Sultra menyampaikan materi mengenai ketentuan penyaluran dana desa serta peluang pembiayaan melalui Koperasi Desa Merah Putih.

Sebagai wujud dukungan, KPPN Kendari menyerahkan penghargaan kepada Kepala Desa Muara Tinobu yang telah berkomitmen mendukung pembentukan koperasi desa, sekaligus menyerahkan banner pencanangan Zona Integritas Desa.

Harapan ke Depan

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mempercepat realisasi APBD, memperlancar penyaluran DAK Fisik, dan meningkatkan tata kelola dana desa. Melalui pembentukan koperasi dan pencanangan zona integritas, Desa Muara Tinobu diharapkan menjadi contoh dalam pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan masyarakat.