Konawe & Konawe Selatan, 30 September 2025 – Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan survei pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yakni SPPG Anggaberi di Kabupaten Konawe dan SPPG Mowila Mulyasari di Kabupaten Konawe Selatan. Survei ini bertujuan untuk memantau implementasi program, mengevaluasi rantai pasok bahan baku, serta memastikan keamanan dan kualitas pangan yang disalurkan kepada penerima manfaat.

SPPG Anggaberi melayani 3.078 porsi per hari bagi 2.545 siswa serta 533 penerima 3B (ibu hamil, menyusui, dan balita). Operasional didukung oleh 50 tenaga kerja dengan sistem distribusi menjangkau seluruh kecamatan. Sementara itu, SPPG Mowila menyediakan 3.016 porsi makanan per hari dengan distribusi maksimal 30 menit ke seluruh wilayah Mowila.

Kedua SPPG melaksanakan pengolahan makanan mulai dini hari hingga pagi, dengan pengawasan ahli gizi serta kerja sama Dinas Kesehatan dan Puskesmas setempat. Kendala yang ditemukan antara lain ketersediaan bahan baku lokal yang terbatas, distribusi tabung gas, serta pembelian BBM yang masih dilakukan secara eceran.

Secara umum, pelaksanaan program MBG di Konawe dan Konawe Selatan berjalan baik, dengan komitmen dari pengelola SPPG untuk terus meningkatkan kualitas layanan serta mencegah terulangnya kasus luar biasa (KLB) keracunan yang pernah terjadi di daerah lain.

Kendari, 18 September 2025 – Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan Rapat Komite ALCo Regional sekaligus Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) untuk periode September 2025. Rapat ini berlangsung secara daring melalui Ms. Teams dengan agenda utama pembahasan isu strategis perekonomian serta evaluasi realisasi penerimaan dan belanja negara.

Dalam pembukaan, Kepala Kanwil DJPb Sultra, Iman Widhiyanto, menekankan pentingnya dukungan seluruh insan Kemenkeu terhadap kebijakan APBN 2026 serta pengawalan program strategis nasional di daerah, termasuk Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan program ketahanan pangan maupun energi.

Kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian juga menjadi sorotan, mulai dari inflasi tinggi di sejumlah negara, konflik geopolitik, hingga perlambatan ekonomi di Amerika dan Eropa. Meski begitu, pertumbuhan ekonomi Sultra tercatat cukup positif, tumbuh 5,89% pada triwulan II 2025, lebih tinggi dari rata-rata nasional, dengan dominasi sektor pertanian dan pertambangan nikel.

Dari sisi kinerja fiskal, realisasi pendapatan negara di Sultra hingga Agustus 2025 mencapai Rp2,61 triliun (48,17% target), sementara belanja negara Rp15,49 triliun (57,08% pagu). Defisit tercatat Rp12,87 triliun. Beberapa tantangan yang dibahas meliputi rendahnya realisasi belanja modal di beberapa KPPN, kendala kontrak proyek, serta pemblokiran anggaran DAK Fisik di sejumlah daerah.

Rapat menghasilkan beberapa poin penting, antara lain perlunya percepatan belanja APBN/APBD menjelang akhir tahun, integrasi data ekspor-impor dan pajak untuk mendukung proyeksi penerimaan, serta peningkatan pendaftaran Wajib Pajak di aplikasi Coretax.

Dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang hampir menyentuh 6%, rapat menegaskan pentingnya sinergi fiskal dan moneter serta koordinasi lintas unit Kemenkeu guna menjaga stabilitas dan mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan di Sulawesi Tenggara.

Kendari, 16 September 2025 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan di KPPN Kendari sebagai upaya meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Kegiatan ini menekankan pentingnya rekonsiliasi eksternal antara KPPN dan satuan kerja (Satker) mitra, mengingat data rekonsiliasi menjadi dasar penyusunan laporan keuangan yang andal.

Dengan jumlah Satker mencapai 249, KPPN Kendari menghadapi tantangan besar dalam memastikan seluruh Satker melaksanakan rekonsiliasi tepat waktu. Evaluasi menunjukkan masih terdapat beberapa Satker yang terlambat secara berulang, terutama akibat kendala teknis aplikasi, pergantian pejabat pengguna SAKTI, maupun kurangnya respons koordinasi.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil DJPb mendorong peningkatan koordinasi, termasuk kunjungan langsung ke Satker yang kerap terlambat, guna membangun komitmen bersama. Selain itu, KPPN Kendari juga diingatkan untuk memperhatikan kriteria penilaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Daerah (LKBUND) serta pemenuhan aspek Continuous Improvement yang memiliki bobot tinggi.

Melalui pembinaan ini, diharapkan implementasi rekonsiliasi eksternal dapat semakin tertib dan efektif sehingga kualitas laporan keuangan pemerintah pusat di wilayah kerja KPPN Kendari semakin terjaga.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara mengadakan Gugus Kendali Mutu (GKM) Fungsi Treasury bertema Revisi Anggaran pada Jumat, 26 September 2025, bertempat di Aula Kanwil DJPb Sultra.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pelaksanaan fungsi TREFA (Treasury, Regional Economist, dan Financial Advisor) sekaligus tindak lanjut Nota Dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor ND-2168/PB.1/2025 tentang standardisasi manajemen, penguatan integritas, serta budaya organisasi.

Dalam sesi materi yang disampaikan oleh Muhammad Hamdy Sao-Sao dan Ilham Permadana dari Bidang Pelaksanaan Anggaran I, dibahas berbagai aspek penting revisi anggaran, mulai dari kewenangan, siklus APBN, jenis revisi, batas waktu, indikator IKPA, hingga permasalahan umum yang sering ditemui.

Melalui kegiatan ini, pejabat dan pegawai lingkup Kanwil DJPb Sultra diharapkan dapat meningkatkan kompetensi, memperkuat budaya organisasi, serta memiliki pemahaman yang sama terkait mekanisme revisi anggaran. Dengan demikian, kualitas pelaksanaan fungsi treasury dapat terus terjaga dan memberikan dukungan optimal bagi pengelolaan keuangan negara

Kanwil DJPb Sultra Jalani Field Evaluation Menuju WBBM 2025

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan Field Evaluation Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025 pada Selasa, 16 September 2025. Kegiatan ini berlangsung secara daring bersama Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kementerian PANRB serta didampingi perwakilan Kementerian Keuangan.

Dalam paparannya, Kepala Kanwil DJPb Sultra, Iman Widhiyanto, menegaskan komitmen Kanwil untuk terus menguatkan integritas dan meningkatkan kualitas layanan publik. Berbagai inovasi telah diimplementasikan, antara lain Wakatobi (Workshop Akselerasi Kompetensi), Ngopi Asik, Monaversa, Labengki, Konawe, serta Zona Integritas Desa (Zides).

Melalui inovasi tersebut, Kanwil DJPb Sultra berupaya memperkuat pembinaan terhadap satuan kerja, memastikan penyaluran dana desa lebih tepat waktu, serta menjaga transparansi pengelolaan APBN dan APBD. Selain itu, penerapan manajemen risiko, pencegahan kebocoran data, hingga pemetaan benturan kepentingan menjadi fokus utama dalam pengawasan internal.

TPN Kemenpan-RB menilai kegiatan berjalan baik dan lancar. Sebagai tindak lanjut, Kanwil DJPb Sultra diminta untuk melengkapi dokumen pendukung guna proses penilaian lebih lanjut. Dengan langkah ini, Kanwil DJPb Sultra optimis dapat meraih predikat WBBM 2025 sebagai wujud nyata birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani masyarakat secara optimal

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Evaluasi Nilai Maturity Rating BLU pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, Kamis, 25 September 2025. Kegiatan dipimpin oleh Kepala Bidang PPA I Kanwil DJPb Sultra dan dihadiri oleh jajaran manajemen rumah sakit.

Agenda utama kegiatan ini adalah mengevaluasi nilai Maturity Rating BLU tahun 2024 yang diinput melalui aplikasi BIOS. Berdasarkan self-assessment, RS Bhayangkara Kendari memperoleh nilai 3,67, meningkat dibanding tahun 2023 (3,09), meski masih menunggu proses review Dit. PPK BLU.

Hasil evaluasi menemukan beberapa catatan, antara lain masih adanya dokumen kosong/tidak terbuka, SOP yang belum sesuai standar PermenPANRB No. 35/2012, serta ketidaktelitian operator dalam proses unggah dokumen. Meski begitu, aspek layanan menunjukkan tren positif dengan kenaikan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari 84,76 (2022), 89,70 (2023), menjadi 91,05 (2024).

Kanwil DJPb Sultra merekomendasikan agar RS Bhayangkara Kendari meningkatkan awareness seluruh pegawai terhadap pemenuhan dokumen Maturity Rating BLU, menjadikan kegiatan ini bagian dari standar manajemen, serta memperkuat koordinasi dengan pembina BLU di Kanwil maupun Direktorat PPK BLU.

Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola keuangan dan meningkatkan kualitas layanan publik di RS Bhayangkara Kendari.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan Workshop Peningkatan Kompetensi Bagi Pengelola Keuangan Satker APBN (Wakatobi) pada 8–12 September 2025. Kegiatan yang berlangsung secara daring melalui Teams Meeting ini dibuka oleh Kepala Kanwil DJPb Sultra, Iman Widhiyanto, dan diikuti oleh seluruh pengelola keuangan Satker mitra kerja.

Workshop bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan pejabat perbendaharaan dalam mengelola keuangan negara, termasuk pengadaan barang/jasa, digitalisasi pembayaran, perpajakan, sertifikasi pejabat perbendaharaan, hingga kebijakan PNBP.

Materi disampaikan oleh narasumber dari berbagai instansi, antara lain:
- Pengadaan Barang dan Jasa oleh Mandar Trisno Hadisaputra (Pusdiklat AP BPPK).
- Digitalisasi Pembayaran/Digipay oleh Muhamad Dimas Pratama (KPPN Kolaka).
- Aspek Perpajakan Pemerintah oleh Hasbullah Ahiri (KPP Pratama Kendari).
- Sertifikasi Bendahara, PPK, dan PPSPM oleh Ari Setiawan (Kanwil DJPb Sultra).
- Kebijakan MP PNBP 2025 oleh Diapinar Reza (Kanwil DJPb Sultra).

Selain materi, peserta juga aktif berdiskusi terkait perpanjangan kontrak, mekanisme Digipay, kewajiban perpajakan, hingga teknis sertifikasi. Kegiatan ditutup dengan post test, di mana 17 peserta berhasil memperoleh nilai sempurna.

Melalui workshop rutin ini, Kanwil DJPb Sultra berharap kompetensi pengelola keuangan Satker semakin terasah sehingga mampu mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBN di daerah.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM) bertajuk Kode Etik dan Kode Perilaku, Bijak Bermedia Sosial, serta Sosialisasi Anti Korupsi pada 22 September 2025 di Aula Kanwil DJPb Sultra.

Acara ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Iman Widhiyanto, Triyanto, dan Fathur Rohman, serta diikuti oleh seluruh pegawai Kanwil DJPb Sultra. Kegiatan dibuka dengan penekanan pentingnya penguatan integritas dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan risiko keuangan negara.

Materi pertama mengenai Sosialisasi Anti Korupsi menyoroti hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Kementerian Keuangan yang mengalami sedikit penurunan. Temuan internal dan eksternal terkait praktik kolusi, pengadaan yang tidak transparan, hingga lemahnya fasilitasi speak up menjadi catatan penting yang harus segera diperbaiki.

Materi kedua, Bijak Bermedia Sosial, mengingatkan ASN untuk selalu menerapkan prinsip “Saring sebelum Sharing, Cek sebelum Kegocek”. ASN ditekankan agar tidak terjebak dalam konten negatif, ujaran kebencian, atau gaya hidup berlebihan di media sosial. Sebaliknya, media sosial harus menjadi sarana penyebaran informasi positif dan penguatan reputasi Kementerian Keuangan.

Sementara itu, materi ketiga mengenai Kode Etik dan Disiplin Pegawai menegaskan kembali nilai-nilai ASN BerAKHLAK sebagai pedoman perilaku, baik dalam kedinasan maupun kehidupan sehari-hari. ASN juga diingatkan untuk menjaga disiplin, menghindari gratifikasi, serta menjauhi benturan kepentingan, terlebih menjelang meningkatnya volume pekerjaan pada triwulan IV.

Kegiatan ini ditutup dengan penegasan komitmen pimpinan Kanwil DJPb Sultra untuk mendukung Unit Kepatuhan Internal, terbuka terhadap masukan, dan menindak setiap pelanggaran integritas. Seluruh pegawai diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga budaya kerja yang bersih, profesional, dan berintegritas.