Baubau, 23–26 September 2025 – Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan audiensi dengan Walikota Baubau dalam rangka koordinasi potensi investasi daerah sekaligus penajaman tugas dan fungsi Regional Chief Economist (RCE).

Kegiatan diawali dengan kunjungan ke PT WIKA Aspal, BUMN strategis pengelola aspal Buton. Dalam pertemuan tersebut, dibahas kondisi penambangan aspal yang melibatkan tenaga kerja lokal, potensi hilirisasi melalui pembangunan pabrik pengolahan, serta peluang peningkatan daya saing produk aspal di pasar nasional dan global.

Audiensi dengan Walikota Baubau yang dihadiri Wakil Walikota, Sekda, jajaran OPD, dan KPPN Baubau menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari potensi pariwisata dan peternakan, ketergantungan fiskal daerah pada pusat, hingga progres penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan DAK Fisik. Kepala Kanwil DJPb Sultra juga menyerahkan Kajian Fiskal Regional sebagai bentuk dukungan penguatan kebijakan ekonomi daerah.

Pertemuan ini menegaskan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong kemandirian fiskal, pengelolaan APBD yang akuntabel, serta pengembangan investasi lokal. Melalui peran RCE, Kanwil DJPb Sultra siap mendukung penguatan potensi ekonomi Baubau agar mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian regional maupun nasional.

Kendari – Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan rutin SULTRA (Selasa Kumpul Tentukan Strategi) dan SINONGGI (Sesi Nongkrong Pagi-pagi) di Aula Kanwil. Kegiatan ini dihadiri seluruh pegawai lintas bidang dan bagian, dengan agenda utama berbagi capaian sepekan terakhir, rencana kerja ke depan, serta arahan pimpinan.

Acara dimulai dengan doa bersama, menyanyikan Mars Kemenkeu dan Mars DJPb, hingga penyampaian kisah inspiratif dari film Laskar Pelangi yang menekankan semangat pantang menyerah dan pentingnya pendidikan. Selanjutnya, tiap bidang menyampaikan ringkasan kegiatan, mulai dari penyelesaian revisi DIPA, penguatan inovasi ANOA, evaluasi WBBM, hingga rencana audiensi dan kegiatan ke pemangku kepentingan.

Kepala Kanwil DJPb Sultra, Iman Widhiyanto, memberikan arahan penting, antara lain apresiasi atas kerja keras semua pihak, dorongan peningkatan rekonsiliasi eksternal, penyusunan buku dokumentasi, serta pengembangan inovasi ANOA. Beliau juga menekankan agar seluruh pegawai lebih memperhatikan penyusunan dokumen kinerja individu dan mempersiapkan diri menghadapi lomba dalam rangka HORI 2025.

Kegiatan ini menegaskan pentingnya komunikasi, kolaborasi, dan inovasi berkelanjutan sebagai fondasi penguatan kinerja Kanwil DJPb Sultra dalam mendukung implementasi kebijakan fiskal di daerah.

Kendari – Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara terus berinovasi dalam memberikan layanan konsultasi kepada pemangku kepentingan melalui program KONAWE (Konsultasi APBN di Wilayah secara Elektronik). Inovasi ini hadir untuk menjawab tantangan jarak dan waktu, dengan menyediakan layanan konsultasi daring terkait pelaksanaan APBN secara cepat, efektif, dan efisien.

Sepanjang Triwulan III 2025, tercatat delapan instansi telah memanfaatkan layanan KONAWE, antara lain Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV, BPK Provinsi Sultra, Balai Prasarana Permukiman Wilayah, KPU Provinsi Sultra, KSOP Baubau, KPU Buton Tengah, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari, dan Balai Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. Permasalahan yang dikonsultasikan beragam, mulai dari penyusunan laporan keuangan, aplikasi SAKTI, peningkatan kualitas nilai IKPA, pengelolaan hibah, hingga revisi DIPA.

Dengan hadirnya KONAWE, stakeholders dapat mengajukan konsultasi secara daring maupun luring sesuai kebutuhan. Proses ini difasilitasi oleh tim lintas bidang Kanwil DJPb Sultra yang memastikan tindak lanjut dilakukan secara tepat dan responsif.

KONAWE menjadi bukti komitmen Kanwil DJPb Sultra dalam memperkuat peran pembinaan dan pendampingan kepada mitra kerja, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di daerah.

Konawe & Konawe Selatan, 30 September 2025 – Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan survei pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yakni SPPG Anggaberi di Kabupaten Konawe dan SPPG Mowila Mulyasari di Kabupaten Konawe Selatan. Survei ini bertujuan untuk memantau implementasi program, mengevaluasi rantai pasok bahan baku, serta memastikan keamanan dan kualitas pangan yang disalurkan kepada penerima manfaat.

SPPG Anggaberi melayani 3.078 porsi per hari bagi 2.545 siswa serta 533 penerima 3B (ibu hamil, menyusui, dan balita). Operasional didukung oleh 50 tenaga kerja dengan sistem distribusi menjangkau seluruh kecamatan. Sementara itu, SPPG Mowila menyediakan 3.016 porsi makanan per hari dengan distribusi maksimal 30 menit ke seluruh wilayah Mowila.

Kedua SPPG melaksanakan pengolahan makanan mulai dini hari hingga pagi, dengan pengawasan ahli gizi serta kerja sama Dinas Kesehatan dan Puskesmas setempat. Kendala yang ditemukan antara lain ketersediaan bahan baku lokal yang terbatas, distribusi tabung gas, serta pembelian BBM yang masih dilakukan secara eceran.

Secara umum, pelaksanaan program MBG di Konawe dan Konawe Selatan berjalan baik, dengan komitmen dari pengelola SPPG untuk terus meningkatkan kualitas layanan serta mencegah terulangnya kasus luar biasa (KLB) keracunan yang pernah terjadi di daerah lain.

Kendari, 18 September 2025 – Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan Rapat Komite ALCo Regional sekaligus Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) untuk periode September 2025. Rapat ini berlangsung secara daring melalui Ms. Teams dengan agenda utama pembahasan isu strategis perekonomian serta evaluasi realisasi penerimaan dan belanja negara.

Dalam pembukaan, Kepala Kanwil DJPb Sultra, Iman Widhiyanto, menekankan pentingnya dukungan seluruh insan Kemenkeu terhadap kebijakan APBN 2026 serta pengawalan program strategis nasional di daerah, termasuk Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan program ketahanan pangan maupun energi.

Kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian juga menjadi sorotan, mulai dari inflasi tinggi di sejumlah negara, konflik geopolitik, hingga perlambatan ekonomi di Amerika dan Eropa. Meski begitu, pertumbuhan ekonomi Sultra tercatat cukup positif, tumbuh 5,89% pada triwulan II 2025, lebih tinggi dari rata-rata nasional, dengan dominasi sektor pertanian dan pertambangan nikel.

Dari sisi kinerja fiskal, realisasi pendapatan negara di Sultra hingga Agustus 2025 mencapai Rp2,61 triliun (48,17% target), sementara belanja negara Rp15,49 triliun (57,08% pagu). Defisit tercatat Rp12,87 triliun. Beberapa tantangan yang dibahas meliputi rendahnya realisasi belanja modal di beberapa KPPN, kendala kontrak proyek, serta pemblokiran anggaran DAK Fisik di sejumlah daerah.

Rapat menghasilkan beberapa poin penting, antara lain perlunya percepatan belanja APBN/APBD menjelang akhir tahun, integrasi data ekspor-impor dan pajak untuk mendukung proyeksi penerimaan, serta peningkatan pendaftaran Wajib Pajak di aplikasi Coretax.

Dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang hampir menyentuh 6%, rapat menegaskan pentingnya sinergi fiskal dan moneter serta koordinasi lintas unit Kemenkeu guna menjaga stabilitas dan mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan di Sulawesi Tenggara.

Kendari, 16 September 2025 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan di KPPN Kendari sebagai upaya meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Kegiatan ini menekankan pentingnya rekonsiliasi eksternal antara KPPN dan satuan kerja (Satker) mitra, mengingat data rekonsiliasi menjadi dasar penyusunan laporan keuangan yang andal.

Dengan jumlah Satker mencapai 249, KPPN Kendari menghadapi tantangan besar dalam memastikan seluruh Satker melaksanakan rekonsiliasi tepat waktu. Evaluasi menunjukkan masih terdapat beberapa Satker yang terlambat secara berulang, terutama akibat kendala teknis aplikasi, pergantian pejabat pengguna SAKTI, maupun kurangnya respons koordinasi.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil DJPb mendorong peningkatan koordinasi, termasuk kunjungan langsung ke Satker yang kerap terlambat, guna membangun komitmen bersama. Selain itu, KPPN Kendari juga diingatkan untuk memperhatikan kriteria penilaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Daerah (LKBUND) serta pemenuhan aspek Continuous Improvement yang memiliki bobot tinggi.

Melalui pembinaan ini, diharapkan implementasi rekonsiliasi eksternal dapat semakin tertib dan efektif sehingga kualitas laporan keuangan pemerintah pusat di wilayah kerja KPPN Kendari semakin terjaga.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara mengadakan Gugus Kendali Mutu (GKM) Fungsi Treasury bertema Revisi Anggaran pada Jumat, 26 September 2025, bertempat di Aula Kanwil DJPb Sultra.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pelaksanaan fungsi TREFA (Treasury, Regional Economist, dan Financial Advisor) sekaligus tindak lanjut Nota Dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor ND-2168/PB.1/2025 tentang standardisasi manajemen, penguatan integritas, serta budaya organisasi.

Dalam sesi materi yang disampaikan oleh Muhammad Hamdy Sao-Sao dan Ilham Permadana dari Bidang Pelaksanaan Anggaran I, dibahas berbagai aspek penting revisi anggaran, mulai dari kewenangan, siklus APBN, jenis revisi, batas waktu, indikator IKPA, hingga permasalahan umum yang sering ditemui.

Melalui kegiatan ini, pejabat dan pegawai lingkup Kanwil DJPb Sultra diharapkan dapat meningkatkan kompetensi, memperkuat budaya organisasi, serta memiliki pemahaman yang sama terkait mekanisme revisi anggaran. Dengan demikian, kualitas pelaksanaan fungsi treasury dapat terus terjaga dan memberikan dukungan optimal bagi pengelolaan keuangan negara

Kanwil DJPb Sultra Jalani Field Evaluation Menuju WBBM 2025

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan Field Evaluation Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025 pada Selasa, 16 September 2025. Kegiatan ini berlangsung secara daring bersama Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kementerian PANRB serta didampingi perwakilan Kementerian Keuangan.

Dalam paparannya, Kepala Kanwil DJPb Sultra, Iman Widhiyanto, menegaskan komitmen Kanwil untuk terus menguatkan integritas dan meningkatkan kualitas layanan publik. Berbagai inovasi telah diimplementasikan, antara lain Wakatobi (Workshop Akselerasi Kompetensi), Ngopi Asik, Monaversa, Labengki, Konawe, serta Zona Integritas Desa (Zides).

Melalui inovasi tersebut, Kanwil DJPb Sultra berupaya memperkuat pembinaan terhadap satuan kerja, memastikan penyaluran dana desa lebih tepat waktu, serta menjaga transparansi pengelolaan APBN dan APBD. Selain itu, penerapan manajemen risiko, pencegahan kebocoran data, hingga pemetaan benturan kepentingan menjadi fokus utama dalam pengawasan internal.

TPN Kemenpan-RB menilai kegiatan berjalan baik dan lancar. Sebagai tindak lanjut, Kanwil DJPb Sultra diminta untuk melengkapi dokumen pendukung guna proses penilaian lebih lanjut. Dengan langkah ini, Kanwil DJPb Sultra optimis dapat meraih predikat WBBM 2025 sebagai wujud nyata birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani masyarakat secara optimal