Kendari - Laporan keuangan yang berkualitas adalah cerminan sejati dari akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Berangkat dari keyakinan tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara kembali menghadirkan inovasi One-on-One Meeting Monitoring Tindak Lanjut MonSAKTI atau yang akrab disebut “OM TOLAKI” untuk periode Triwulan I Tahun 2026. Forum dialog eksklusif ini dirancang sebagai ruang komunikasi personal antara Kanwil DJPb dengan para Satuan Kerja (Satker) koordinator wilayah (UAPPA-W), dengan agenda utama mengevaluasi hasil penelaahan Laporan Keuangan (LK) Unaudited Tahun 2025 sekaligus memperkuat kualitas pelaporan tahun berjalan.
Pertemuan yang digelar secara daring ini melibatkan lima Satker UAPPA-W, yaitu KPU, Imigrasi, Pemasyarakatan, BKSDA, dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tenggara. Evaluasi dilakukan secara mendalam hingga ke akar permasalahan yang selama ini kerap menjadi penghambat kualitas laporan. Temuan yang paling banyak ditemui adalah ketidaksesuaian antara data Laporan Keuangan manual dengan hasil cetakan aplikasi MonSAKTI. Di samping itu, pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dinilai masih belum memadai, di mana sejumlah Satker hanya mencantumkan angka tanpa dilengkapi narasi yang cukup khususnya dalam menjelaskan pos koreksi dan transaksi antar entitas.
Melampaui aspek substansi laporan, OM TOLAKI juga menjadi momentum strategis untuk membangun kesadaran kolektif yang lebih sistemik. Kanwil DJPb secara tegas mengingatkan para koordinator agar lebih disiplin dalam menuntaskan to-do list pada aplikasi MyIntress, baik untuk item periodik maupun non-periodik. Setiap temuan wajib diselesaikan, dan apabila terdapat kendala yang tidak memungkinkan penyelesaian segera, Satker diwajibkan memberikan penjelasan yang transparan di dalam CaLK. Kanwil DJPb juga mendorong percepatan rekonsiliasi eksternal antara Satker dengan KPPN, mengingat masih terdapat sejumlah Satker bawahan yang belum menuntaskan proses pembukuan di penghujung triwulan pertama.
Melalui pendekatan yang langsung dan personal ini, Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara berhasil memastikan setiap Satker memiliki peta jalan perbaikan yang konkret menjelang penyusunan LK Audited Tahun 2025. Lebih dari sekadar instrumen korektif, OM TOLAKI kini bertransformasi menjadi bagian dari budaya kerja preventif yang mengakar. Dengan semakin tertibnya pengelolaan data transaksi dan semakin kuatnya koordinasi lintas Satker, kualitas tata kelola keuangan negara di wilayah Sulawesi Tenggara diharapkan terus meningkat secara berkelanjutan dan konsisten.
