Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Rapat Komite Assets and Liabilities Committee (ALCo) Regional dan Monitoring Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) periode November 2025 pada Rabu, 19 November 2025. Rapat berlangsung secara hybrid dan dihadiri unit-unit vertikal Kementerian Keuangan di wilayah Sulawesi Tenggara, termasuk DJP, DJBC, DJKN, KPPN, serta unsur akademisi dari Universitas Haluoleo.
Pertemuan ini bertujuan memperkuat koordinasi antarunit Kemenkeu guna menjaga stabilitas fiskal regional, mengakselerasi penyaluran anggaran, memperbaiki kualitas belanja, serta mengoptimalkan penerimaan negara menjelang akhir tahun anggaran.
Penguatan Sinergi Antar-Unit Kemenkeu Sulawesi Tenggara
Dalam sambutan pembuka, Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara, Iman Widhiyanto, menegaskan pentingnya sinergi data dan analisis antarunit Kemenkeu untuk mengawal perekonomian daerah. Dengan masih tersisa potensi belanja sekitar Rp6 triliun hingga akhir tahun, peluang untuk memperkuat daya dorong fiskal masih terbuka lebar. Oleh karena itu, kolaborasi lintas unit menjadi kunci untuk memastikan realisasi APBN dan APBD dapat memberikan dampak optimal terhadap perekonomian Sultra.
Gambaran Ekonomi dan Fiskal Sulawesi Tenggara
Kanwil DJPb memaparkan perkembangan makroekonomi regional, yang menunjukkan pertumbuhan positif pada triwulan III-2025. PDRB Sultra tumbuh 5,65% (y-on-y) dengan kontribusi terbesar dari sektor pertambangan dan konstruksi. Dari sisi fiskal:
- Realisasi pendapatan negara tumbuh tipis namun stabil.
- Belanja negara masih menunjukkan kontraksi sehingga membutuhkan percepatan pada kuartal akhir.
- APBD konsolidasi berada dalam kondisi surplus, namun realisasi belanja daerah masih relatif rendah.
Paparan ini menjadi dasar bagi pemangku kebijakan untuk merumuskan langkah penguatan koordinasi fiskal jelang penutupan tahun anggaran.
Perkembangan Penerimaan dari DJP, DJBC, dan DJKN
1. DJP – Dinamika Penerimaan dan Tantangan Coretax
KPP Pratama Kendari, Baubau, dan Kolaka memaparkan kondisi penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2025. Sejumlah tantangan yang menjadi sorotan antara lain:
- Penurunan penerimaan sebagai dampak implementasi Coretax, terutama munculnya Deposit Pajak pada instansi pemerintah.
- Tingginya nilai restitusi pada sektor perdagangan dan konstruksi.
- Penurunan aktivitas ekonomi di sektor-sektor strategis seperti tambang nikel dan industri pengolahan.
Upaya percepatan aktivasi akun Coretax dan pendampingan kepada pemda terus dilakukan agar aliran data perpajakan lebih akurat dan penerimaan dapat terserap optimal.
2. DJBC – Ekspor-Impor dan Kontribusi Penerimaan
KPPBC Kendari melaporkan:
- Nilai ekspor nikel menurun akibat penurunan harga global, sehingga pelaku industri menahan pengapalan.
- Impor barang modal meningkat seiring pembangunan smelter dan proyek nasional.
- Diversifikasi ekspor mulai terlihat dari komoditas kepiting, udang, hingga kerang.
- Target penerimaan kepabeanan dan cukai telah terlampaui.
DJBC juga mendorong percepatan ekspor UMKM dari wilayah Baubau dan Muna dengan mengatasi kendala logistik dan infrastruktur kontainer.
3. DJKN dan KPKNL – Optimalisasi BMN dan PNBP
KPKNL Kendari melaporkan kinerja PNBP yang melampaui target setelah penyesuaian pada Oktober. Kontribusi terbesar berasal dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), khususnya pemindahtanganan barang rampasan negara. DJKN menegaskan komitmennya dalam mendukung analisis fiskal melalui data aset, pemanfaatan BMN, dan peningkatan penerimaan negara non-pajak.
Penyaluran TKD dan Kinerja Belanja Pemerintah Daerah
KPPN Kendari, Kolaka, Raha, dan Baubau memaparkan perkembangan realisasi anggaran:
- DAK Fisik masih memerlukan akselerasi karena banyak subbidang belum memenuhi syarat salur.
- Dana Desa sebagian besar daerah sudah berada pada tahap penyaluran akhir.
- Belanja modal di sejumlah satker masih rendah sehingga perlu dikawal hingga tenggat akhir tahun.
- Program UMi dan koperasi desa terus didorong untuk memperluas inklusi keuangan.
Informasi ini menjadi dasar bagi pemda dan kementerian/lembaga untuk mengambil langkah strategis sebelum penutupan anggaran.
Perspektif Akademisi dan Tantangan Ekonomi Daerah
Local Expert Universitas Haluoleo memberikan pandangan mengenai kondisi makro Sultra, antara lain:
- Pertumbuhan ekonomi stabil, namun belum cukup untuk menurunkan pengangguran dan kemiskinan.
- Penurunan TKD tahun depan akan menekan kapasitas fiskal pemda.
- Penerimaan pajak daerah belum optimal karena lemahnya administrasi dan pemetaan potensi, terutama pada sektor pertambangan dan alat berat.
- Pajak kendaraan dan alat berat banyak yang tidak tercatat, sehingga menimbulkan potensi kehilangan penerimaan daerah.
Pandangan ini menegaskan perlunya sinergi lintas institusi untuk memperbaiki basis pendapatan daerah ke depan.
Penutup: Penguatan Integritas dan Kolaborasi
Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara menutup rapat dengan menekankan bahwa seluruh unit Kementerian Keuangan memiliki peran yang saling terkait dalam menjaga stabilitas fiskal daerah. Penguatan koordinasi, integritas, serta profesionalisme menjadi fondasi utama dalam menjaga kredibilitas fiskal menjelang akhir tahun anggaran.
Rapat Komite ALCo Regional ini diharapkan dapat memperkuat analisis fiskal, meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran, serta memastikan kinerja penerimaan dan belanja berjalan optimal demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.
