Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara sukses menyelenggarakan Kuliah Umum Keuangan Negara dan Diseminasi Kajian Fiskal Regional Sulawesi Tenggara Triwulan III Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 10 Desember 2025, bertempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Halu Oleo (UHO).
Tujuan dan Peran Strategis
Kegiatan ini merupakan implementasi sinergi antara Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist (RCE) dan Financial Advisor (FA) dengan institusi pendidikan. Tujuannya adalah menyebarluaskan informasi mengenai Keuangan Negara dan kondisi perekonomian Sulawesi Tenggara kepada mahasiswa dan tenaga pendidik. Pemilihan UHO didasarkan pada posisinya sebagai universitas terbesar di Sultra, yang diharapkan dapat memberikan dampak besar bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Sorotan Utama Materi
Kegiatan dibagi menjadi tiga sesi pembahasan utama yang disampaikan oleh pemateri dari Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara:
- Kuliah Umum Keuangan Negara: Disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Bapak Dwitya Estu Nurpramana. Materi ini mengulas peran DJPb sebagai "juru bayar" negara , pengertian dan ruang lingkup Keuangan Negara (berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003) , serta perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan negara pasca-diterbitkannya paket Undang-Undang Keuangan Negara (seperti transparansi, penganggaran berbasis kinerja, dan modernisasi sistem).
- Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Sultra Triwulan III 2025: Dipresentasikan oleh Bapak Harwanto. Data makroekonomi Sultra Triwulan III 2025 menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,65% (yoy), melampaui pertumbuhan nasional (5,04%). Namun, inflasi mengalami kenaikan signifikan menjadi 3,68%. Dari sisi fiskal, pendapatan daerah Sultra masih sangat didominasi oleh Transfer ke Daerah (TKD), yang mencapai sekitar 81,11% dari total pendapatan.
- Analisis Tematik Peran Investasi: Hasil analisis tematik dalam KFR menunjukkan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) secara konsisten berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sultra, yang diperkuat oleh adanya efek crowding-out terhadap pelaku lokal dan tingginya tingkat leakage. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terbukti signifikan positif dalam meningkatkan produktivitas, terutama di kluster daratan.
Rekomendasi Kebijakan
Beberapa rekomendasi yang disampaikan mencakup:
- Pemerintah Daerah: Melakukan diversifikasi ekonomi lokal untuk mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif dan mendorong penguatan linkage PMA dengan ekonomi lokal melalui kebijakan kemitraan UMKM.
- Pemerintah Pusat: Memperbaiki desain DAK Kepulauan dengan formula pembiayaan yang mempertimbangkan faktor high cost economy dan menguatkan kebijakan hilirisasi agar investasi asing menghasilkan nilai tambah dalam negeri.
Acara ditutup dengan sesi kuis interaktif yang meriah, menegaskan komitmen Kanwil DJPb Sultra untuk terus meningkatkan literasi keuangan negara di kalangan akademisi.
