Kendari, 30 Juni 2025 - Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah yang andal, relevan, dan transparan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara kembali menyelenggarakan Workshop Kupas Akuntansi dan Cerdas Keuangan Sambil Mengobrol Sante (Kacang Mete) edisi Triwulan II. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 24 Juni 2025, secara hybrid, yaitu luring di Aula Kanwil DJPb Sultra dan daring melalui Microsoft Teams .

Workshop ini diikuti oleh para penyusun laporan keuangan dari 31 Satker UAPPA-W, seluruh UAKPA di wilayah Sulawesi Tenggara, serta perwakilan Kepala KPPN se-Sultra. Kegiatan ini menjadi forum penting dalam menyampaikan update kebijakan, mengevaluasi pelaporan keuangan tahun 2024 dan membekali peserta dalam persiapan pelaporan tahun 2025.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sultra, Bapak Iman Widhiyanto, menyampaikan apresiasi atas kerja keras Satker dalam menjaga kualitas laporan keuangan yang ditandai dengan kembali diraihnya opini WTP dari BPK untuk kesembilan kalinya. Beliau juga menegaskan pentingnya integritas dan kolaborasi semua pihak dalam mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kegiatan ini juga menjadi ajang pemberian penghargaan kepada Satker UAPPA-W dengan laporan keuangan terbaik tahun 2024. Penilaian dilakukan berdasarkan laporan Semester I, Triwulan III, hingga laporan tahunan audited dan unaudited . Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh Satker untuk terus menjaga kualitas pelaporan.

Sesi materi diisi oleh dua narasumber utama, yakni Bapak Fandi Zaenudinsyah (Kasi PSAPP) dan Bapak Ari Setiawan (Kasi SPB), dimoderatori oleh Kabid PAPK Kanwil DJPb Sultra, Bapak Wahyu Widhianto. Materi yang dibahas mencakup hasil pemeriksaan BPK, evaluasi pelaporan tahun 2024, penyusunan laporan tahun 2025, serta pembaruan kebijakan akuntansi. Tak ketinggalan, narasumber juga memperkenalkan kembali layanan konsultasi online KONAWE sebagai solusi cepat dan praktis bagi Satker.

Dalam sesi diskusi, peserta aktif mengajukan pertanyaan seputar jurnal balik atas belanja yang belum terbayar, perlakuan terhadap KDP yang tertunda akibat pemeriksaan hukum, serta penanganan rekening bendahara yang tidak lagi aktif. Narasumber memberikan jawaban teknis dan solutif, mendorong pemahaman yang lebih menyeluruh bagi seluruh peserta.

Melalui workshop ini, diharapkan seluruh peserta dapat lebih siap menghadapi tantangan pelaporan keuangan tahun 2025, serta terus berupaya memperbaiki kualitas laporan keuangan secara berkelanjutan. Workshop Kacang Mete bukan hanya ajang berbagi informasi, tetapi juga ruang untuk memperkuat sinergi dan semangat kolektif menuju tata kelola keuangan negara yang lebih baik.

Kendari, 30 Juni 2025 – Dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang lebih andal dan tepat waktu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara kembali melaksanakan kegiatan One on One Meeting Monitoring Tindak Lanjut MonSAKTI atau OM TOLAKI untuk Triwulan II Tahun 2025. Kegiatan ini digelar sepanjang periode April hingga Juni 2025, baik secara luring maupun daring, dengan melibatkan Satker UAPPA-W dan UAKPA yang masih memiliki permasalahan saldo tidak normal pada aplikasi MonSAKTI.TOLAKI merupakan inovasi Kanwil DJPb Sultra sebagai ruang konsultasi teknis antara tim Kanwil dan Satker, untuk bersama-sama mengidentifikasi, membahas, dan menyelesaikan permasalahan data transaksi keuangan yang termonitor di MonSAKTI. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk pembinaan langsung yang ditujukan untuk mendorong penyelesaian tindak lanjut secara periodik, serta mencegah penumpukan permasalahan di akhir tahun anggaran.

Berdasarkan evaluasi, masih banyak ditemukan kendala teknis seperti keterlambatan koreksi akun akibat tidak tersedianya pagu pada akun seharusnya, serta belum tuntasnya tindak lanjut atas saldo tidak normal. OM TOLAKI Triwulan II ini secara khusus memetakan dan membahas beberapa permasalahan yang terjadi pada Satker, antara lain:

- Sekretariat Bawaslu Provinsi Sultra, yang berhasil menyelesaikan permasalahan akun belanja pembulatan gaji (511119) melalui koreksi akun, sehingga saldo tidak normal telah hilang dari daftar to do list .
- Pengadilan Negeri Unaaha dan beberapa Kejaksaan Negeri (Buton, Wakatobi, Baubau), dengan permasalahan jurnal penyesuaian tahun 2024 yang belum dibalik di tahun 2025, menyebabkan saldo kas dan dana pihak ketiga menjadi tidak normal.
- Politeknik Kesehatan Kendari (Satker BLU), yang memiliki akun utang belum diterima tagihannya. Permasalahan ini kemungkinan terkait transaksi menggantung atau SPM ditolak tanpa penyesuaian data sebelumnya, dan perlu ditelusuri lebih lanjut secara historis.

Dengan keterlibatan langsung Satker dan koordinasi intensif bersama Kanwil, kegiatan ini tidak hanya menyasar penyelesaian teknis, tetapi juga membangun pemahaman menyeluruh tentang pentingnya pengelolaan data yang bersih sejak awal. Harapannya, kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik dan dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Melalui OM TOLAKI, Kanwil DJPb Sultra menegaskan komitmen untuk terus mendampingi Satker dalam penyelesaian masalah transaksi keuangan, sekaligus mendorong penguatan pengawasan internal dan kepatuhan terhadap standar pelaporan yang berlaku. Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam menjaga integritas data dan mendukung pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Kendari, 20 Juni 2025 – Dalam rangka mendorong budaya kerja yang sehat, produktif dan penuh semangat, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan kegiatan Senam Pagi Bersama yang dilaksanakan di halaman depan kantor.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Kanwil DJPb Prov. Sultra dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung keseimbangan antara kesehatan fisik, mental dan sosial. Dalam pelaksanaannya, Kanwil DJPb Prov. Sultra turut mengundang pejabat/pegawai perwakilan Kemenkeu Satu untuk ikut berpartisipasi, sekaligus mempererat jalinan silaturahmi.

Dipandu dengan semangat dan iringan musik yang enerjik, kegiatan senam pagi berlangsung meriah dan menyenangkan. Pejabat/pegawai terlihat antusias mengikuti gerakan demi gerakan yang dipandu oleh instruktur. Tidak hanya sebagai bentuk olahraga bersama, kegiatan ini juga menjadi momen berharga untuk memperkuat kekompakan serta membangun semangat kerja yang lebih solid.

Kepala Kanwil DJPb Sultra, Pak Iman, dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa kegiatan semacam ini akan terus diupayakan secara rutin sebagai bagian dari pendekatan pembinaan non-formal yang menyenangkan, namun berdampak positif terhadap produktivitas pegawai.

Melalui kegiatan ini, semangat kebersamaan dapat terus tumbuh dan berkembang serta diharapkan mampu mendukung terciptanya pelayanan publik yang semakin baik, inklusif dan berintegritas!!

Rabu (25/06) Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan kegiatan STRATA (Sultra Treasurer Talks) Triwulan II 2025, yang diselenggarakan secara daring bersama KPPN lingkup Sultra. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penguatan dan peningkatan pemahaman terkait pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN serta untuk menyamakan persepsi dan sebagai forum diskusi para pejabat/pegawai KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam kegiatan ini membahas beberapa topik, yaitu:
1. Tindak lanjut implementasi Keputusan Direktur JENDERAL Perbendaharaan Nomor KEP-30/PB/2025 tentang Implementasi Tahap Awal Simplifikasi Pembayaran Tagihan Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2. Tindak lanjut implementasi tata kerja Customer Service Officer (CSO) pada Instansi Vertikal DJPb
3. Pembinaan UPG Tingkat III Semester I Tahun 2025

Dalam diskusi yang dilaksanakan, KPPN telah menyampaikan kondisi terkini yang dihadapi KPPN dengan adanya perubahan workflow pada KPPN dan KPPN juga menyampaikan berbagai masukan yang dapat digunakan Kanwil sebagai bahan rekomendasi kebijakan kepada Kantor Pusat DJPb. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menyamakan persepsi dan dapat menjadi wadah untuk membahas kondisi terkini khususnya yang dialami KPPN dan berbagai masukan yang diperoleh, serta penyampaian informasi terkini yang dapat segera ditindaklanjuti KPPN sesuai ketentuan yang berlaku.

Kendari – Dalam rangka memperkuat pengendalian pelaksanaan anggaran dan mendukung pencapaian output strategis nasional, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan kegiatan One-on-One Meeting Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Triwulan II Tahun 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 dan tindak lanjut dari Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran serta undangan resmi dari Kepala Kanwil DJPb Sultra.

Fokus Evaluasi dan Tujuan Kegiatan
EPA Triwulan II ini bertujuan untuk:
- Menilai kinerja belanja triwulan sebelumnya;
- Mengidentifikasi kesiapan pelaksanaan anggaran di triwulan berjalan;
- Mengonfirmasi hambatan yang berpotensi mengganggu realisasi anggaran;
- Mengawal belanja prioritas nasional dan pemanfaatan aplikasi Sintesa untuk DAK Fisik;
- Menindaklanjuti isu-isu tertunda dari EPA sebelumnya.

Pertemuan yang dilaksanakan pada 19 Juni 2025 di Aula Kanwil DJPb Sultra ini menghadirkan perwakilan dari 10 satuan kerja (satker) dengan pagu terbesar di provinsi ini.

Tantangan yang Dihadapi Satker
Sebagian besar satker menunjukkan komitmen dalam menjaga stabilitas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), namun tidak terlepas dari berbagai kendala, antara lain:
- Kebijakan efisiensi belanja dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 menyebabkan penundaan kegiatan rutin dan keterlambatan proses pengadaan.
- Pembukaan blokir anggaran yang dilakukan di awal triwulan turut mengganggu Rencana Penarikan Dana (RPD).
- Ketidakpastian target realisasi karena menunggu revisi DIPA dan arahan pusat.

Beberapa catatan penting dari satker antara lain:
- Polda Sultra menghadapi ketidakpastian hibah dan proses akselerasi akibat blokir.
- Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan Negeri Kendari bergantung pada dinamika kasus, yang membuat realisasi fluktuatif.
- Satker infrastruktur seperti Pelaksanaan Jalan Nasional dan SNVT Air mengalami kendala pengadaan dan penyesuaian anggaran.
- Kementerian Agama menghadapi potensi defisit belanja pegawai dan sisa TPG Non-PNS.

Upaya Percepatan dan Rekomendasi
Untuk mengatasi hambatan tersebut dan mempercepat penyerapan anggaran, Kanwil DJPb Sultra merekomendasikan langkah-langkah berikut:
- Revisi dan prioritisasi kegiatan agar lebih fokus pada program strategis.
- Percepatan pengadaan melalui metode cepat seperti e- purchasing.
- Koordinasi internal yang efektif antar tim pengelola anggaran.
- Monitoring mingguan atas realisasi fisik dan keuangan.
- Efisiensi pemanfaatan PNBP dan percepatan penetapan MP PNBP.
- Komunikasi aktif dengan KPPN untuk penyelesaian kendala.
- Distribusi belanja yang merata guna menghindari penumpukan di akhir tahun.

Kegiatan evaluasi ini mencerminkan keseriusan Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara dan seluruh satker dalam menjaga kualitas pelaksanaan anggaran meskipun menghadapi tekanan efisiensi fiskal. Diharapkan melalui evaluasi berkelanjutan dan langkah-langkah strategis, kinerja pelaksanaan anggaran akan terus meningkat, sejalan dengan visi pengelolaan keuangan negara yang profesional dan akuntabel.

Kendari, Juni 2025. Pertumbuhan ekonomi regional Sulawesi Tenggara pada triwulan I-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,66% (y-oy). Berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2025 mencapai Rp47,80 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 28,50 triliun. Kondisi harga-harga barang mengalami inflasi di angka 1,71% (y-o-y), didorong oleh naikknya indeks kelompok pengeluaran yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,29 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,60 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,91 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,52 persen; kelompok transportasi sebesar 0,39 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,08 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,50 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran  sebesar 2,57 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,89 persen. Perkembangan APBN regional Sulawesi Tenggara s.d 31 Mei 2025 terkontraksi sebesar 12,41%, dan pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 20,07% dibanding periode yang saman tahun lalu. Capaian ini akan terus didorong dan dioptimalkan untuk mendukung peran APBN bagi masyarakat, realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.588,40 miliar atau 29,21% dari target 2025 dan realisasi belanja negara mencapai Rp8.643,26 miliar atau 33,05% dari pagu tahun 2025.

PENDAPATAN NEGARA

Penerimaan Perpajakan

Realisasi penerimaan perpajakan di wilayah Sulawesi Tenggara s.d 31 Mei 2025 mencapai Rp1.190,27 miliar dengan rincian penerimaan pajak sebesar Rp1.072,17 miliar dan penerimaan kepabeanan dan cukai Rp118,10 miliar. Realisasi penerimaan pajak mengalami kontraksi sebesar -29,50% (y-o-y) atau Rp398,74 miliar. Di samping itu penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh cukup signifikan 37,23% y-o-y atau sebesar Rp32,04 miliar bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Penerimaan pajak di Sulawesi Tenggara s.d 31 Mei 2025, didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 61,24% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 24,52% sisanya adalah Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Pajak Lainnya. Proporsi PPh yang cukup besar, menjadikan pertumbuhan pajak secara keseluruhan tetap terjaga. Penurunan penerimaan pajak didorong oleh turunnya PPh yang disebabkan penarikan WP cabang menjadi WP Pusat dan SPMKP yang cukup besar mencapai Rp132 miliar. Selain itu harga komoditas pertambangan terutama nikel masih fluktuatif dan permintaan ekspor komoditas aspal buton yang berkurang karena kondisi pasar global yang tidak menentu.

Penerimaan  Kepabenan dan Cukai s.d 31 Mei 2025, disumbang oleh bea masuk sebesar Rp19,55 miliar (keseluruhan penerimaan Bea dan Cukai tersebut telah mencapai 80,96% dari target tahun 2025 yaitu sebesar Rp145,87 miliar). Selain dari bea masuk, penerimaan bea dan cukai juga berasal dari denda administrasi pabean, pendapatan pabean lain, dan denda administrasi cukai. Pertumbuhan penerimaan bea cukai disebabkan oleh dari importasi gula dari Brazil yang dilaksanakan oleh PT Prima Alam Gemilang di Kabupaten Bombana.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Sampai dengan 31 Mei 2025, penerimaan PNBP di Sulawesi Tenggara mencapai Rp398,13 miliar, penerimaan ini tumbuh mencapai 4,72% bila dibanding dengan penerimaan tahun lalu dan telah mencapai 57,51% target PNBP tahun 2025 sebesar Rp692,24 miliar. Capaian PNBP tersebut, terdiri dari penerimaan penerimaan PNBP lainnya sebesar Rp240,34 miliar dan penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp157,79 miliar. PNBP lainnya yang diterima bulan Mei 2025 antara lain berasal dari: pendapatan jasa transportasi Rp57,78 miliar, Pendapatan Pelayanan Kepolisian Rp36,40 miliar, dan Pendapatan Pendidikan Rp23,41 miliar.

BELANJA NEGARA

Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di wilayah Sulawesi Tenggara sampai dengan 31 Mei 2025 mencapai Rp1.917,39 miliar atau 28,45% dari pagu APBN. Realisasi Belanja tersebut meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp1.213,04 miliar (43,09% dari pagu APBN), Belanja Barang sebesar Rp540,20 miliar (20,44% dari pagu APBN), Belanja Modal sebesar Rp157,68 miliar (12,44% dari pagu APBN), dan Belanja Bantuan Sosial Rp6,47 miliar (47,21% dari pagu APBN).

Transfer ke Daerah (TKD)

Penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Mei 2025 mencapai Rp6.725,86 miliar (34,65% dari alokasi). Penyaluran TKD Sulawesi Tenggara terkontraksi sebesar 4,69% atau turun Rp330,71 miliar dibandingkan realisasi tahun 2024. Namun demikian, penurunan ini masih didorong oleh tumbuhnya komponen TKD Dana Alokasi Umum (DAU)  yang tumbuh sebesar 0,11%, disusul penyaluran DAK Fisik dan Dana Insentif Daerah masing masing tumbuh sebesar 217,59% dan 360,27% hal ini disebabkan mulai tersalurkannya DAK Fisik dan DID pada bulan Mei 2025.

Pembiayaan KUR dan UMi

Penyaluran kredit program dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit Ultra Mikro (UMi), juga memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian, di samping belanja pemerintah. Realisasi penyaluran UMi s.d 31 Mei 2025 mencapai Rp24,23 miliar untuk 4.974 debitur, penyaluran UMi dilakukan oleh Pegadaian, BAV, dan PT. PNM. Penyaluran UMi terbesar berada di Kab. Muna, dengan penyaluran mencapai sebesar Rp4,46 miliar. Di samping UMi, juga telah disalurkan KUR kepada 26.093 debitur dengan nilai salur Rp1.618,75 miliar.

Kerja sama para pihak yang terkait, baik dari OPD Pemda maupun perbankan, dapat terus ditingkatkan, sehingga semakin besar nilai KUR dan UMi yang dapat disalurkan sehingga dapat menstimulasi aktivitas perekonomian masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian APBN Regional Sulawesi Tenggara s.d 31 Mei 2025 dan dukungan pembiayaan KUR dan UMi telah terlaksana dengan baik. Pendapatan negara dan Belanja negara mengalami kontraksi yang perlu dikelola dengan penuh kehati-hatian, sehingga pertumbuhan ekonomi regional dapat terakselerasi melalui APBN. Pada akhirnya, pelaksanaan APBN regional yang baik akan memberikan dampak yang lebih besar kepada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kanwil DJPb Sultra berkolaborasi dengan seluruh Kanwil DJPb Regional Sulawesi telah menyelenggarakan Refreshment PPK dan PPSPM Regional Sulawesi Periode Semester I Tahun 2025 kepada Satker pengelola APBN, yang diselenggarakan secara daring pada tanggal 17 s.d. 18 Juni 2025.

Berdasarkan PMK No. 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Satker Pengelola APBN, di tahun 2026 seluruh PPK dan PPSPM harus memiliki sertifikat kompetensi yang diperoleh melalui penilaian kompetensi. Dalam rangka akselerasi sertifikasi bagi PPK dan PPSPM tersebut, Kanwil DJPb Regional Sulawesi melaksanakan penilaian kompetensi melalui mekanisme pengakuan atas Sertifikat Penyegaran (Refreshment) bagi PPK dan PPSPM pada Satuan Kerja Pengelola APBN. Kegiatan ini diikuti oleh PPK dan PPSPM peserta penilaian kompetensi yang telah terdaftar di Aplikasi Simaspaten dengan status Refreshment.

Kegiatan Refreshment PPK dan PPSPM Regional Sulawesi Semester I Tahun 2025 dilaksanakan dengan kolaborasi antara:
1. Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara
3. Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah
4. Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat
5. Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara
6. Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo

Adapun dalam kegiatan Refreshment ini disampaikan beberapa materi, diantaranya:
1. Mekanisme Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN
2. Perpajakan Dalam Belanja Negara
3. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Penarikan Dana
4. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5. Pengujian dan Penyelesaian Tagihan Belanja Negara
6. Pengujian dan Perintah Pembayaran
7. Pembebanan dan Penerbitan SPM

Kegiatan ini diikuti oleh 96 orang PPK dan 106 orang PPSPM di lingkup Regional Sulawesi. Para peserta yang telah berhasil mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Refreshment akan mendapatkan Sertifikat PPK atau PPSPM yang diterbitkan pada aplikasi Simaspaten. Melalui kegiatan Refreshment PPK dan PPSPM ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi para pejabat perbendaharaan dalam mengelola APBN melalui pemahaman materi dan diskusi yang dilakukan selama kegiatan.

Pada Rabu, 16 Juni 2025, Kanwil DJPb Sultra melaksanakan bimbingan berkas perlombaan kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo sebagai Mahasiswa Tim Delegasi UHO yang sedang mengikuti perlombaan National Moot Court Competition (NMCC) Prof. Soedarto yang diadakan oleh Universitas Diponegoro berdasarkan permohonan bimbingan yang diajukan oleh Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo. Kegiatan bimbingan dihadiri oleh perwakilan Tim Delegasi UHO, Kepala Seksi SPB, Kepala Kasubbag Keuangan, dan Pejabat Fungsional PK APBN Kanwil DJPb Sultra.

Kegiatan bimbingan dilaksanakan melalui diskusi bersama dan pembahasan kasus yang akan diperlombakan. Pada kegiatan ini Kanwil DJPb Sultra memberikan pemahamanan mengenai sistematika pencairan dana APBN dan mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kementerian/Lembaga. Adapun dalam kegiatan diskusi Tim Deleasi UHO menyampaikan mekanisme perlombaan dan peran yang diambil dalam perlombaan tersebut.

Diharapkan melalui bimbingan ini dapat memberikan pemahaman kepada Tim Delegasi UHO, khususnya mengenai sistematika pencairan pencairan dana APBN dan mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kementerian dan Lembaga, sehingga dapat mengikuti perlombaan dengan lancar.