Kendari, Juni 2025. Pertumbuhan ekonomi regional Sulawesi Tenggara pada triwulan I-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,66% (y-oy). Berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2025 mencapai Rp47,80 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 28,50 triliun. Kondisi harga-harga barang mengalami inflasi di angka 1,71% (y-o-y), didorong oleh naikknya indeks kelompok pengeluaran yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,29 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,60 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,91 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,52 persen; kelompok transportasi sebesar 0,39 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,08 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,50 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran  sebesar 2,57 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,89 persen. Perkembangan APBN regional Sulawesi Tenggara s.d 31 Mei 2025 terkontraksi sebesar 12,41%, dan pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 20,07% dibanding periode yang saman tahun lalu. Capaian ini akan terus didorong dan dioptimalkan untuk mendukung peran APBN bagi masyarakat, realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.588,40 miliar atau 29,21% dari target 2025 dan realisasi belanja negara mencapai Rp8.643,26 miliar atau 33,05% dari pagu tahun 2025.

PENDAPATAN NEGARA

Penerimaan Perpajakan

Realisasi penerimaan perpajakan di wilayah Sulawesi Tenggara s.d 31 Mei 2025 mencapai Rp1.190,27 miliar dengan rincian penerimaan pajak sebesar Rp1.072,17 miliar dan penerimaan kepabeanan dan cukai Rp118,10 miliar. Realisasi penerimaan pajak mengalami kontraksi sebesar -29,50% (y-o-y) atau Rp398,74 miliar. Di samping itu penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh cukup signifikan 37,23% y-o-y atau sebesar Rp32,04 miliar bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Penerimaan pajak di Sulawesi Tenggara s.d 31 Mei 2025, didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 61,24% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 24,52% sisanya adalah Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Pajak Lainnya. Proporsi PPh yang cukup besar, menjadikan pertumbuhan pajak secara keseluruhan tetap terjaga. Penurunan penerimaan pajak didorong oleh turunnya PPh yang disebabkan penarikan WP cabang menjadi WP Pusat dan SPMKP yang cukup besar mencapai Rp132 miliar. Selain itu harga komoditas pertambangan terutama nikel masih fluktuatif dan permintaan ekspor komoditas aspal buton yang berkurang karena kondisi pasar global yang tidak menentu.

Penerimaan  Kepabenan dan Cukai s.d 31 Mei 2025, disumbang oleh bea masuk sebesar Rp19,55 miliar (keseluruhan penerimaan Bea dan Cukai tersebut telah mencapai 80,96% dari target tahun 2025 yaitu sebesar Rp145,87 miliar). Selain dari bea masuk, penerimaan bea dan cukai juga berasal dari denda administrasi pabean, pendapatan pabean lain, dan denda administrasi cukai. Pertumbuhan penerimaan bea cukai disebabkan oleh dari importasi gula dari Brazil yang dilaksanakan oleh PT Prima Alam Gemilang di Kabupaten Bombana.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Sampai dengan 31 Mei 2025, penerimaan PNBP di Sulawesi Tenggara mencapai Rp398,13 miliar, penerimaan ini tumbuh mencapai 4,72% bila dibanding dengan penerimaan tahun lalu dan telah mencapai 57,51% target PNBP tahun 2025 sebesar Rp692,24 miliar. Capaian PNBP tersebut, terdiri dari penerimaan penerimaan PNBP lainnya sebesar Rp240,34 miliar dan penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp157,79 miliar. PNBP lainnya yang diterima bulan Mei 2025 antara lain berasal dari: pendapatan jasa transportasi Rp57,78 miliar, Pendapatan Pelayanan Kepolisian Rp36,40 miliar, dan Pendapatan Pendidikan Rp23,41 miliar.

BELANJA NEGARA

Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di wilayah Sulawesi Tenggara sampai dengan 31 Mei 2025 mencapai Rp1.917,39 miliar atau 28,45% dari pagu APBN. Realisasi Belanja tersebut meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp1.213,04 miliar (43,09% dari pagu APBN), Belanja Barang sebesar Rp540,20 miliar (20,44% dari pagu APBN), Belanja Modal sebesar Rp157,68 miliar (12,44% dari pagu APBN), dan Belanja Bantuan Sosial Rp6,47 miliar (47,21% dari pagu APBN).

Transfer ke Daerah (TKD)

Penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Mei 2025 mencapai Rp6.725,86 miliar (34,65% dari alokasi). Penyaluran TKD Sulawesi Tenggara terkontraksi sebesar 4,69% atau turun Rp330,71 miliar dibandingkan realisasi tahun 2024. Namun demikian, penurunan ini masih didorong oleh tumbuhnya komponen TKD Dana Alokasi Umum (DAU)  yang tumbuh sebesar 0,11%, disusul penyaluran DAK Fisik dan Dana Insentif Daerah masing masing tumbuh sebesar 217,59% dan 360,27% hal ini disebabkan mulai tersalurkannya DAK Fisik dan DID pada bulan Mei 2025.

Pembiayaan KUR dan UMi

Penyaluran kredit program dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit Ultra Mikro (UMi), juga memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian, di samping belanja pemerintah. Realisasi penyaluran UMi s.d 31 Mei 2025 mencapai Rp24,23 miliar untuk 4.974 debitur, penyaluran UMi dilakukan oleh Pegadaian, BAV, dan PT. PNM. Penyaluran UMi terbesar berada di Kab. Muna, dengan penyaluran mencapai sebesar Rp4,46 miliar. Di samping UMi, juga telah disalurkan KUR kepada 26.093 debitur dengan nilai salur Rp1.618,75 miliar.

Kerja sama para pihak yang terkait, baik dari OPD Pemda maupun perbankan, dapat terus ditingkatkan, sehingga semakin besar nilai KUR dan UMi yang dapat disalurkan sehingga dapat menstimulasi aktivitas perekonomian masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian APBN Regional Sulawesi Tenggara s.d 31 Mei 2025 dan dukungan pembiayaan KUR dan UMi telah terlaksana dengan baik. Pendapatan negara dan Belanja negara mengalami kontraksi yang perlu dikelola dengan penuh kehati-hatian, sehingga pertumbuhan ekonomi regional dapat terakselerasi melalui APBN. Pada akhirnya, pelaksanaan APBN regional yang baik akan memberikan dampak yang lebih besar kepada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.