Kendari, 2 Juni 2025 - Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni 2025, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara turut mengikuti upacara bendera yang dilaksanakan di halaman Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kendari.

Upacara tersebut diikuti secara khidmat oleh para pejabat/pegawai Kanwil DJPb bersama perwakilan dari unit-unit Kemenkeu Satu lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini menjadi bentuk nyata penghormatan terhadap nilai-nilai luhur Pancasila yang telah menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara sejak masa kemerdekaan hingga kini.

Dengan mengusung tema nasional “Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045”, peringatan ini menjadi momentum penting untuk merenungkan kembali makna Pancasila dalam konteks kekinian. Di tengah berbagai tantangan global dan domestik, nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial dan persatuan bangsa tetap relevan dan menjadi pedoman moral bagi seluruh aparatur negara dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Kepala KPPN Kendari, Pak Agung Mulyono menyampaikan bahwa semangat kebangsaan harus terus dijaga melalui tindakan nyata yang mencerminkan semangat persatuan dan pengabdian. Kehadiran lintas unit vertikal dalam upacara tersebut sekaligus dapat memperkuat semangat sinergi dan kolaborasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Sebagai bagian dari keluarga besar Kemenkeu Satu, seluruh peserta diingatkan untuk senantiasa menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap pelaksanaan tugas. Nilai-nilai tersebut selaras dengan semangat Pancasila yang menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya.

Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila ini, diharapkan seluruh pejabat/pegawai semakin memperkokoh komitmen untuk menjadikan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap dan bertindak dalam mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045.

Kendari, 22 Mei 2025 – Dalam rangka memperkuat efektivitas penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD), khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik untuk Tunjangan Guru ASN Daerah, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik dari sisi pemerintah pusat maupun daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid -luring di Aula Kanwil DJPb dan daring melalui platform Microsoft Teams dan menjadi wadah penting untuk membahas strategi, kendala, serta inovasi dalam penyaluran dana pendidikan yang menyentuh langsung kesejahteraan para guru.

Antisipasi Retur, Perkuat Validasi Data
Dalam sambutannya, Plt. Kepala Kanwil DJPb Sultra, Adib Adli, S.E., M.S.E., menyampaikan bahwa pada tahun 2024, total penyaluran TKD di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai hampir Rp19 triliun, sedangkan pada tahun 2025 terdapat sedikit penurunan menjadi sekitar Rp18 triliun. Selain itu hingga pertengahan bulan Mei, dana yang telah tersalurkan mencapai Rp5 triliun.

Beliau menekankan perubahan penting dalam skema penyaluran tunjangan guru: kini dana disalurkan langsung ke rekening masing-masing guru, tanpa melalui rekening kas umum daerah. Meski langkah ini mempercepat proses dan meningkatkan akuntabilitas, potensi retur akibat data rekening yang tidak valid harus diantisipasi dengan validasi yang lebih ketat dan koordinasi lintas instansi yang solid.

Penghargaan untuk Kinerja Terbaik Daerah
Sebagai bentuk apresiasi, Kanwil DJPb Prov. Sultra memberikan penghargaan kepada daerah dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa tahun 2024. Berikut penerima penghargaan:

🏆 DAK Fisik:
Terbaik I: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Terbaik II: Kabupaten Bombana

Terbaik III: Kabupaten Buton Selatan

🏆 Dana Desa:
Terbaik I: Kabupaten Kolaka Timur

Terbaik II: Kabupaten Konawe

Terbaik III: Kabupaten Wakatobi

Evaluasi Penyaluran dan Strategi Percepatan
Pak Andi Khairuddin, Kabid PPA II Kanwil DJPb Sultra, memaparkan bahwa tingkat penyaluran TKD tahun 2024 sangat tinggi, mencapai 99,07%. Namun, tahun 2025 mengalami penurunan alokasi, terutama untuk DAK Fisik dan Dana Desa.

Beberapa hambatan yang mempengaruhi antara lain adalah:
1.) Keterlambatan kontrak kegiatan
2.) Ketidaklengkapan dokumen penyaluran
3.) Tidak terserapnya uang muka oleh rekanan.

Beliau mendorong seluruh pemda agar lebih proaktif dalam penyusunan dokumen syarat salur serta memperhatikan waktu penyaluran yang ketat, khususnya tahap I.

Pemahaman Mekanisme Penyaluran Tunjangan Guru
Materi selanjutnya disampaikan oleh Pak Aditia, Kepala Seksi PPA II-A, memaparkan mekanisme penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG), dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) berdasarkan KMK No. 8/KM.7/2025. Penyaluran kini dilakukan langsung melalui sistem integrasi DJPb dan Kemendikbudristek.

Namun, hingga Mei 2025, realisasi penyaluran masih rendah, yakni TPG: baru 15,81% dari total pagu, TKG: baru 17,11% dan Tamsil: belum tersalurkan karena rekomendasi belum tersedia. Beliau juga menjelaskan mekanisme retur dana dan peran masing-masing pihak, mulai dari Dinas Pendidikan, satuan pendidikan, hingga KPPN dan bank penyalur.

Suara dari Daerah: Tantangan Nyata di Lapangan
Diskusi berlangsung aktif dan dinamis. Beberapa isu penting yang disampaikan oleh pemerintah daerah antara lain:
1.) Validasi data yang belum sinkron memicu keterlambatan THR dan tekanan psikologis bagi guru.
2.) Pemotongan iuran BPJS 1% yang tidak otomatis dapat menyebabkan penolakan layanan kesehatan.
3.) Ketidakjelasan status desa terpencil yang berdampak pada kelayakan TKG.
4.) Dukungan terhadap pembangunan layanan radioterapi RSUD Bahteramas yang memerlukan fasilitasi koordinasi lintas kementerian.

Tanggapan dari Kanwil DJPb Prov. Sultra menegaskan pentingnya kolaborasi dan pemahaman teknis yang menyeluruh dari seluruh pihak. Solusi seperti pemotongan iuran melalui gaji, bukan dari tunjangan, serta pentingnya data yang valid dan terintegrasi juga kembali ditekankan.

Rapat Teknis dan Laporan Pengembangan Penyaluran
Pada sesi berikutnya, dilakukan Rapat Teknis Monitoring Penyaluran TKD bersama seluruh Seksi Bank KPPN di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sampai 22 Mei 2025, dana TKD yang telah disalurkan mencapai Rp5,56 triliun (30,59%). KPPN Kendari, Baubau, dan Raha menyampaikan progres dan tantangan dari masing-masing wilayah.

Teridentifikasi beberapa kendala penyaluran, mulai dari progres pengadaan yang terlambat, hingga pergeseran anggaran akibat efisiensi awal tahun. Namun, komitmen pemda untuk mempercepat proses terus diperlihatkan melalui koordinasi intensif bersama KPPN.

Kolaborasi untuk Efektivitas dan Keadilan
Melalui kegiatan tersebut memperlihatkan bahwa sinergi antara DJPb, KPPN, dan pemda adalah kunci keberhasilan penyaluran dana yang efektif, akuntabel, dan berdaya guna. Meski dihadapkan pada tantangan teknis dan kebijakan, semua pihak menunjukkan komitmen kuat untuk memperbaiki, menyesuaikan, dan mempercepat penyaluran demi kesejahteraan masyarakat, khususnya tenaga pendidik di daerah. Dengan demikian, melalui forum-forum dialog seperti kegiatan ini, diharapkan aspirasi dari lapangan dapat menjadi bagian dari pembentukan kebijakan yang lebih adaptif, responsif dan berpihak pada kebutuhan nyata di daerah.

Kendari, 14 Mei 2025 – Dalam rangka mendukung harmonisasi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan kegiatan Transfer Knowledge yakni “Penilaian Keselarasan KEM PPKF dengan Rancangan KUA PPAS”. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari internalisasi pegawai Kanwil DJPb melalui forum Gugus Kendali Mutu (GKM) hingga audiensi langsung dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mengurai Tantangan dan Membangun Keselarasan
Dalam forum GKM tersebut, Kepala Bagian Umum, Bapak Adib Adli, membuka kegiatan dengan menekankan pentingnya sinergi kebijakan fiskal nasional dalam memperkuat tiga fungsi utama kebijakan fiskal: alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Materi utama disampaikan oleh Pak Aditia, Kepala Seksi PPA II A, yang memaparkan berbagai isu yang masih menjadi hambatan dalam penyelarasan kebijakan fiskal pusat-daerah.

Terdapat beberapa tantangan utama antara lain adalah:
- Ketidaksesuaian timeline antara penetapan RKPD daerah dan RKP nasional;
- Belum digunakannya KEM PPKF sebagai acuan dalam penyusunan KUA-PPAS di banyak daerah;
- Kurangnya akses informasi mengenai pagu indikatif saat penyusunan RKPD.

Peran Strategis Kanwil DJPb dalam Sinergi Fiskal
Dalam pemaparannya, Pak Aditia menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2024, Kanwil DJPb memiliki peran kunci dalam membantu Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk menilai keselarasan antara rancangan KUA-PPAS kabupaten/kota dengan dokumen KEM PPKF.

Penilaian ini mencakup lima aspek penting:
1.) Target kinerja makro,
2.) Program prioritas nasional,
3.) Arah kebijakan fiskal,
4.) Pemenuhan belanja wajib dan aspek penilaian lainnya.

Pelaksanaan penilaian tersebut ke depannya akan menggunakan Aplikasi SIKD Next Generation melalui Modul Sinerfis yang memungkinkan monitoring oleh user Kanwil maupun Pemprov.

Membangun Dialog Strategis: Audiensi Bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
Kelanjutan dari kegiatan internal, pada siang harinya Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara bersama KPPN Kendari melaksanakan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang diterima langsung oleh Plt. Kepala BPKAD sekaligus Kepala Bidang Perencanaan Makro Bappeda Provinsi, Bapak Hasrullah, S.STP., M.Si.

Pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi terbuka tentang peran strategis DJPb dalam mengawal penyelarasan dokumen perencanaan anggaran daerah agar selaras dengan kebijakan fiskal nasional. Dalam diskusi tersebut, Pak Hasrullah menyampaikan salah satu kendala yang dihadapi pemerintah daerah, yaitu belum finalnya referensi program prioritas nasional dalam sistem SIPD RI yang menghambat proses tagging program pemerintah daerah terhadap prioritas nasional. Meski demikian, beliau menyambut positif inisiatif Kanwil DJPb dan menyatakan kesiapannya untuk bersinergi lebih erat guna menyukseskan implementasi harmonisasi fiskal.

Sinergi Nyata, Dampak Nyata
Kegiatan Transfer Knowledge ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran Kanwil DJPb sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah. Dengan pemahaman yang menyeluruh mengenai keselarasan antara KEM PPKF dan KUA-PPAS, diharapkan Pemda dapat menyusun kebijakan anggaran yang lebih responsif, akuntabel dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan komitmennya untuk terus menjadi fasilitator dan penghubung yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah, serta mendorong sinergi kebijakan fiskal yang berkelanjutan demi pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Kendari, 16 Mei 2025 – Dalam upaya memperkuat nilai-nilai integritas dan kesetaraan di lingkungan kerja, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan kegiatan yakni “Penguatan Integritas, Pengendalian Gratifikasi, dan Implementasi Budaya Egaliter” di Aula Kanwil DJPb Prov. Sultra. Acara tersebut dikemas dalam suasana dialog terbuka dan partisipatif melalui format Townhall Meeting yang menghadirkan Plt. Kepala Kanwil DJPb Prov. Sultra, Bapak Supendi, sebagai narasumber utama.

Kegiatan ini bukan hanya menjadi ruang penyampaian materi formal, tetapi juga ajang refleksi bersama seluruh pegawai untuk memperkuat pondasi nilai integritas dan menciptakan iklim kerja yang inklusif dan adil.

Menerapkan Budaya Egaliter dalam Birokrasi
Dalam sesi obrolan tersebut, Bapak Supendi menyampaikan pentingnya budaya egaliter, budaya yang menekankan kesetaraan, menghapus sekat jabatan dan membuka ruang kolaborasi lintas generasi. Tantangan seperti menurunnya semangat gotong-royong, komunikasi yang kaku dan jarak antargolongan menjadi alasan mendesak untuk menghadirkan sistem kerja yang lebih terbuka, partisipatif dan harmonis.

Beliau menjabarkan strategi konkret dalam membangun budaya ini:
- Tidak adanya protokoler berlebihan terhadap pimpinan;
- Fasilitas dan tempat duduk yang setara saat kegiatan bersama;
- Penerapan konsep Activity Based Working Space untuk mengurangi sekat sosial dan fisik;
- Keterbukaan pimpinan dalam berdiskusi untuk mendengarkan aspirasi dari para pejabat/pegawai

Memperkuat Integritas dan Menolak Gratifikasi
Lebih lanjut, Bapak Supendi memaparkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024 yang menunjukkan adanya peningkatan secara nasional, namun tetap menyisakan tantangan yang serius, seperti praktik kolusi, penyalahgunaan dokumen, serta lemahnya budaya mengemukakakn pendapat ( speak up ). Untuk menjawab tantangan tersebut, diperkenalkan kembali Kerangka Kerja Integritas (KKI) yang memuat nilai-nilai seperti keteladanan pimpinan, kesadaran pribadi dan budaya malu terhadap pelanggaran.

Terdapat lima poin krusial menjadi sorotan utama, yaitu:
- Gratifikasi: Pegawai diminta menolak segala bentuk gratifikasi dan melaporkan secara terbuka melalui Unit Pengendalian Gratifikasi.
- Benturan Kepentingan: Ditekankan pentingnya menyusun Deklarasi Benturan Kepentingan (DBK) dan laporan penghindaran risiko.
- Whistleblowing System (WISE): Pegawai diajak untuk berani melaporkan pelanggaran dengan jaminan perlindungan hukum.
- Etika Bermedia Sosial: Mengelola jejak digital dengan bijak, termasuk dalam lingkup keluarga, sebagai representasi citra institusi.
- Laporan Harta Kekayaan (LHK): Disiplin dalam pelaporan yang faktual dan tepat waktu.

Satu Meja, Banyak Suara: Pegawai Bicara, Pimpinan Mendengar
Sesi dialog terbuka menjadi momen yang paling mengesankan dalam kegiatan ini. Tidak ada podium tinggi, tidak ada mikrofon eksklusif. Semua duduk sejajar, pimpinan dan pegawai berbagi ruang dan waktu yang sama. Suasana santai, namun bermakna terasa begitu kental ketika satu per satu pegawai memperkenalkan diri, menyampaikan unek-unek, memberikan masukan hingga melontarkan pertanyaan dengan penuh keterbukaan.

Plt. Kepala Kanwil, Bapak Supendi, menyambut setiap suara dengan penuh perhatian dan respons yang jujur. Ia menekankan bahwa komunikasi dua arah seperti ini adalah fondasi penting dalam membangun organisasi yang sehat. Pegawai tidak hanya dituntut untuk bekerja, tetapi juga diberi ruang untuk tumbuh dan didengar.

Dalam suasana penuh empati itu, terungkap berbagai hal mulai dari tantangan pekerjaan hingga harapan terhadap lingkungan kerja yang lebih suportif. Bapak Supendi pun tak lupa mengingatkan pentingnya menentukan prioritas kerja agar tidak membebani mental, sekaligus mengajak seluruh pegawai untuk menumbuhkan rasa syukur atas profesi yang dimiliki.

Dengan menyadari bahwa pekerjaan ini adalah amanah dan peluang, seluruh pegawai diingatkan untuk menjalankan tugasnya dengan penuh semangat, integritas dan kebanggaan. Momen ini bukan hanya ajang curhat, tapi cermin bahwa organisasi ini sedang tumbuh ke arah yang lebih terbuka, manusiawi dan profesional. Kegiatan yang digelar dalam suasana santai, namun penuh makna ini membuktikan bahwa penguatan integritas tidak selalu harus bersifat formal dan kaku, justru dengan melalui pendekatan humanis, dialogis dan terbuka seperti ini, nilai-nilai integritas dan kesetaraan dapat meresap lebih dalam dalam budaya organisasi.

Dengan menjadikan integritas sebagai karakter, bukan sekadar kewajiban dan membangun budaya egaliter tanpa sekat, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara meneguhkan komitmennya menjadi institusi yang bersih, inklusif dan profesional dalam tata kelola keuangan negara.

Kendari, 16 Mei 2025 – Dalam upaya memperkuat budaya integritas dan meningkatkan kepedulian sosial di lingkungan instansi pemerintah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan kegiatan kolaboratif yakni “Penguatan Integritas melalui Senam Bersama dan Bakti Sosial”. Kegiatan ini dilaksanakan di kawasan Kendari Water Sport, Tipulu, dan menghadirkan sinergi antara pegawai Kementerian Keuangan, mitra kerja daerah, serta komunitas generasi muda yang peduli pariwisata dan lingkungan.

Berlandaskan semangat " Mens sana in corpore sano — dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat" kegiatan ini menjadi wujud nyata pelaksanaan arahan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-467/MK.1/2023 serta Surat Edaran Nomor SE-4/MK.1/2024 tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran sebagai bagian dari pembinaan mental pegawai. Di tengah rutinitas kerja, program ini menjadi ruang jeda yang produktif dan inspiratif.

Olahraga, Sinergi dan Kontribusi Sosial
Acara dimulai sejak pagi hari dengan titik kumpul di halaman Kanwil DJPb Sultra, dilanjutkan dengan kegiatan jalan santai bersama menuju lokasi senam. Setibanya di Kendari Water Sport, seluruh peserta yang terdiri dari pegawai Kanwil DJPb, perwakilan Kemenkeu Satu Kota Kendari, Dinas Pariwisata Provinsi Sultra, UPTD Kendari Water Sport serta relawan Generasi Pesona Indonesia (GENPI) Regional Sulawesi Tenggara bergabung dalam sesi senam jantung sehat yang berlangsung meriah dan penuh semangat.

Usai senam, kegiatan dilanjutkan dengan aksi bakti sosial berupa bersih-bersih area publik di sekitar Kendari Water Sport. Seluruh peserta tanpa terkecuali turut ambil bagian dari menyapu hingga memilah sampah. Hal ini menunjukkan bahwa semangat gotong-royong dan kepedulian terhadap lingkungan bukan sekadar slogan, tetapi telah menjadi bagian dari budaya kerja yang dijalankan secara nyata. Kehadiran Plt. Kepala Kanwil DJPb Sultra, Bapak Supendi, membuka dan mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir dengan harapan dapat menambah semangat para peserta yang terlibat aktif dalam kegiatan tersebut.

Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas olahraga, tetapi juga wujud tanggung jawab sosial instansi terhadap lingkungan sekitar. Lebih dari itu, kegiatan ini membangun ruang komunikasi informal yang sehat antarpegawai dan memperkuat sinergi dengan mitra strategis daerah. Keberadaan perwakilan instansi daerah dan komunitas muda seperti GENPI juga mencerminkan pendekatan lintas generasi dan lintas sektor dalam membangun Indonesia yang lebih baik.

Hasil Positif dan Dampak yang Dirasakan
Beberapa hasil positif yang dapat dicatat dari kegiatan ini antara lain:
- Terbangunnya budaya hidup sehat dan mental positif di kalangan pegawai;
- Meningkatnya kepedulian sosial dan kecintaan terhadap kebersihan lingkungan publik;
- Terjalinnya kolaborasi yang erat dengan instansi pemerintah daerah dan komunitas;
- Tumbuhnya rasa kebersamaan dan solidaritas lintas unit kerja di lingkungan Kemenkeu Satu Kendari.

Kesehatan, integritas dan kolaborasi bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi untuk membangun birokrasi yang tangguh dan terpercaya. Kegiatan senam bersama dan bakti sosial ini menjadi refleksi nyata bahwa nilai-nilai tersebut hidup dan dijalankan dalam keseharian pegawai di lingkungan Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara. Semoga kegiatan ini menjadi inspirasi dan motivasi untuk terus melangkah bersama dalam membangun Indonesia yang lebih baik, dimulai dari langkah kecil yang penuh makna. Dengan demikian, kegiatan serupa diharapkan dapat dilaksanakan secara berkala, bahkan dengan skala yang lebih luas dan keterlibatan lebih banyak instansi atau komunitas. Kegiatan ini dapat menjadi medium strategis untuk memperkuat reputasi institusi, mempererat jaringan kerja, sekaligus memberi kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.

Kendari, Mei 2025. Pertumbuhan ekonomi regional Sulawesi Tenggara pada triwulan I-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,66% (y-oy). Berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2025 mencapai Rp47,80 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 28,50 triliun. Kondisi harga-harga barang mengalami inflasi di angka 1,96% (y-o-y), didorong oleh naikknya indeks kelompok pengeluaran yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,01 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,92 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,81 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,26 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,65 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,43 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran  sebesar 2,74 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,99 persen. Perkembangan APBN regional Sulawesi Tenggara s.d 30 April 2025 terkontraksi sebesar 19,36%, dan pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 22,30% dibanding periode yang saman tahun lalu. Capaian ini akan terus didorong dan dioptimalkan untuk mendukung peran APBN bagi masyarakat, realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.214,79 miliar atau 22,34% dari target 2025 dan realisasi belanja negara mencapai Rp6.627,24 miliar atau 25.55% dari pagu tahun 2025.

PENDAPATAN NEGARA

Penerimaan Perpajakan

Realisasi penerimaan perpajakan di wilayah Sulawesi Tenggara s.d 30 April 2025 mencapai Rp 994,31 miliar dengan rincian penerimaan pajak sebesar Rp896,52 miliar dan penerimaan kepabeanan dan cukai Rp97,79 miliar. Realisasi penerimaan pajak mengalami kontraksi sebesar Rp323,88 miliar atau -26,54% (y-o-y). Di samping itu penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh cukup signifikan 32,69% y-o-y atau sebesar Rp24,09 miliar bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Penerimaan pajak di Sulawesi Tenggara s.d 30 April 2025, didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 64,89% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 21,27% sisanya adalah Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Pajak Lainnya. Proporsi PPh yang cukup besar, menjadikan pertumbuhan pajak secara keseluruhan tetap terjaga. Penurunan penerimaan pajak didorong oleh turunnya PPh yang disebabkan penarikan WP cabang menjadi WP Pusat dan SPMKP yang cukup besar mencapai Rp132 miliar.

Penerimaan  Kepabenan dan Cukai s.d 30 April 2025, disumbang oleh bea masuk sebesar Rp76,72 miliar (keseluruhan penerimaan Bea dan Cukai tersebut telah mencapai 67,04% dari target tahun 2025 yaitu sebesar Rp145,87 miliar). Selain dari bea masuk, penerimaan bea dan cukai juga berasal dari denda administrasi pabean, pendapatan pabean lain, dan denda administrasi cukai. Pertumbuhan penerimaan bea cukai disebabkan oleh dari importasi gula dari Brazil yang dilaksanakan oleh PT Prima Alam Gemilang di Kabupaten Bombana.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Sampai dengan 30 April 2025, penerimaan PNBP di Sulawesi Tenggara mencapai Rp220,47 miliar, penerimaan ini terkontraksi mencapai 18,15% bila dibanding dengan penerimaan tahun lalu dan telah mencapai 31,85% target PNBP tahun 2025 sebesar Rp692,24 miliar. Capaian PNBP tersebut, terdiri dari penerimaan penerimaan PNBP lainnya sebesar Rp203,41 miliar dan penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp17,06 miliar. PNBP lainnya yang diterima bulan April 2025 antara lain berasal dari: pendapatan jasa transportasi Rp43,45 miliar, Pendapatan Pelayanan Kepolisian Rp27 miliar, dan Pendapatan Pendidikan Rp22,46 miliar.

BELANJA NEGARA

Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di wilayah Sulawesi Tenggara sampai dengan 30 April 2025 mencapai Rp1.447,90 miliar atau 22,18% dari pagu APBN. Realisasi Belanja tersebut meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp996,98 miliar (35,48% dari pagu APBN), Belanja Barang sebesar Rp369,07 miliar (15,17% dari pagu APBN), Belanja Modal sebesar Rp75,38 miliar (5,93% dari pagu APBN), dan Belanja Bantuan Sosial Rp6,47 miliar (47,21% dari pagu APBN).

Transfer ke Daerah (TKD)

Penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) sampai dengan 30 April 2025 mencapai Rp5.179,33 miliar (26,69% dari alokasi). Penyaluran TKD Sulawesi Tenggara terkontraksi sebesar 13,66% atau turun Rp819,76 miliar dibandingkan realisasi tahun 2024. Namun demikian, penurunan ini masih didorong oleh tumbuhnya komponen TKD Dana Alokasi Umum (DAU)  yang tumbuh sebesar 1,78% atau tumbuh sebesar Rp63,36 miliar.

Pembiayaan KUR dan UMi

Penyaluran kredit program dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit Ultra Mikro (UMi), juga memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian, di samping belanja pemerintah. Realisasi penyaluran UMi s.d 30 April 2025 mencapai Rp13,38 miliar untuk 2.709 debitur, penyaluran UMi dilakukan oleh Pegadaian, BAV, dan PT. PNM. Penyaluran UMi terbesar berada di Kab. Muna, dengan penyaluran mencapai sebesar Rp2,23 miliar. Di samping UMi, juga telah disalurkan KUR kepada 20.707 debitur dengan nilai salur Rp1.280,37 miliar.

Kerja sama para pihak yang terkait, baik dari OPD Pemda maupun perbankan, dapat terus ditingkatkan, sehingga semakin besar nilai KUR dan UMi yang dapat disalurkan sehingga dapat menstimulasi aktivitas perekonomian masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian APBN Regional Sulawesi Tenggara s.d 30 April 2025 dan dukungan pembiayaan KUR dan UMi telah terlaksana dengan baik. Pendapatan negara dan Belanja negara mengalami kontraksi yang perlu dikelola dengan penuh kehati-hatian, sehingga pertumbuhan ekonomi regional dapat terakselerasi melalui APBN. Pada akhirnya, pelaksanaan APBN regional yang baik akan memberikan dampak yang lebih besar kepada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kendari, 15 Mei 2025 - Dalam rangka memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama stakeholder, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara sukses menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Sosialisasi Anti Korupsi secara daring. Kegiatan tersebut dihadiri oleh lebih dari 250 peserta yang berasal dari unsur satker, pemerintah daerah, akademisi, pelaku UMKM, media massa, LSM hingga tokoh masyarakat.

Adapun kegiatan tersebut mengusung tema “Dengan semangat peningkatan kualitas pelayanan publik, kita wujudkan Stabilitas, Inklusifitas dan Keberlanjutan Pembangunan Sulawesi Tenggara.”

Kolaborasi untuk Layanan Publik yang Lebih Baik

Plt. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Supendi, membuka acara dengan menyampaikan pentingnya kegiatan forum tersebut sebagai ruang dialog terbuka. Hal ini dikarenakan diperlukannya inovasi seperti ini  untuk hadir menjawab tantangan geografis dan memperluas jangkauan pelayanan Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara kepada seluruh mitra kerja di wilayah Sulawesi Tenggara.

Tak hanya itu, beliau menekankan bahwa transformasi pelayanan publik harus terus diperkuat. Salah satunya melalui berbagai inovasi unggulan milik Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara seperti:

1. NGOPI ASIK (Ngobrol Pagi Bahas IKPA)
2. KONAWE (Konsultasi APBN Wilayah Elektronik)
3. WAKATOBI (Workshop Akselerasi Kompetensi)
4. MONAFERSA (Monitoring Dana Transfer Daerah)

Pemaparan Materi oleh Narasumber

Acara dilanjutkan dengan sesi pemaparan oleh para pejabat di lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara yang memaparkan antara lain adalah Layanan Pembinaan Anggaran dan Peningkatan Kapasitas SDM, Inovasi layanan KONAWE sebagai kanal konsultasi daring, Standar dan prosedur keamanan pengguna aplikasi SAKTI dan OM-SPAN serta Materi Anti Korupsi dengan penekanan pada peran serta masyarakat dalam menumbuhkan budaya integritas.

Selain itu, Plt. Kepala Kanwil DJPb menegaskan bahwa gratifikasi dalam bentuk apapun wajib ditolak dan dilaporkan, serta mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan saluran pengaduan resmi seperti:

1. kanal lapor.go.id
2. kanal wise.kemenkeu.go.id
3. kanal linktr.ee/Punggolaka_Sultra

Diskusi dan Rekomendasi

Sesi diskusi berlangsung aktif. Berbagai masukan konstruktif disampaikan peserta, antara lain mengenai validasi anggaran, mekanisme revisi DIPA dan penyaluran DAK Fisik. Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara merespons seluruh masukan dengan komitmen kuat untuk menindaklanjuti melalui koordinasi berjenjang dengan kantor pusat.

Komitmen Perbaikan Layanan

Sebagai penutup, dilakukan penandatanganan berita acara sebagai simbol komitmen bersama untuk mengakselerasi layanan revisi anggaran, meningkatkan pelayanan konsultasi daring dan luring dengan menyesuaikan mekanisme penyaluran anggaran sesuai karakteristik daerah.

Dengan demikian, acara ini menjadi bukti nyata komitmen Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara untuk membangun sistem pelayanan publik yang inklusif, adaptif dan berintegritas demi tata kelola keuangan negara yang semakin baik.

Kendari, April 2025. Pertumbuhan ekonomi regional Sulawesi Tenggara pada triwulan IV-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,08% (y-oy). Berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan IV-2024 mencapai Rp189,48 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 113,99 triliun. Kondisi harga-harga barang mengalami inflasi di angka 1,53% (y-o-y), didorong oleh naikknya indeks kelompok pengeluaran yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,24 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,99 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,16 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,17 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,22 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran  sebesar 3,08 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,76 persen. Perkembangan APBN regional Sulawesi Tenggara s.d 31 Maret 2025 terkontraksi sebesar 5,63%, dan pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 30,56% dibanding periode yang saman tahun lalu. Capaian ini akan terus didorong dan dioptimalkan untuk mendukung peran APBN bagi masyarakat, realisasi pendapatan negara mencapai Rp696,28 miliar atau 12,81% dari target 2025 dan realisasi belanja negara mencapai Rp5.087,93 miliar atau 19,83% dari pagu tahun 2025.

PENDAPATAN NEGARA

Penerimaan Perpajakan

Realisasi penerimaan perpajakan di wilayah Sulawesi Tenggara s.d 31 Maret 2025 mencapai Rp 511,49 miliar dengan rincian penerimaan pajak sebesar Rp490,90 miliar dan penerimaan bea dan cukai Rp20,59 miliar. Realisasi penerimaan pajak mengalami kontraksi sebesar Rp232,42 miliar atau -32,13% (y-o-y). Di samping itu penerimaan bea dan cukai juga mengalami kontraksi yang cukup signifikan -62,52% y-o-y atau sebesar Rp34,35 miliar bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Penerimaan pajak di Sulawesi Tenggara s.d 31 Maret 2025, didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 59,26% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 23,30% sisanya adalah Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Pajak Lainnya. Proporsi PPh yang cukup besar, menjadikan pertumbuhan pajak secara keseluruhan tetap terjaga. Penurunan penerimaan pajak didorong oleh turunnya PPh yang disebabkan penarikan WP cabang menjadi WP Pusat dan SPMKP yang cukup besar mencapai Rp132 miliar.

Penerimaan  Bea dan Cukai s.d 31 Maret 2025, disumbang oleh bea masuk sebesar Rp3,94 miliar (keseluruhan penerimaan Bea dan Cukai tersebut telah mencapai 14,12% dari target tahun 2025 yaitu sebesar Rp145,87 miliar). Selain dari bea masuk, penerimaan bea dan cukai juga berasal dari denda administrasi pabean, pendapatan pabean lain, dan denda administrasi cukai. Perlambatan penerimaan bea cukai salah satu penyebabnya adalah kegiatan impor gula dan beras yang ditahan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Sampai dengan 31 Maret 2025, penerimaan PNBP di Sulawesi Tenggara mencapai Rp184,80 miliar, penerimaan ini terkontraksi mencapai 17,66% bila dibanding dengan penerimaan tahun lalu dan telah mencapai 26,70% target PNBP tahun 2025 sebesar Rp692,23 miliar. Capaian PNBP tersebut, terdiri dari penerimaan penerimaan PNBP lainnya sebesar Rp169,95 miliar dan penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp14,87 miliar. PNBP lainnya yang diterima bulan Maret 2025 antara lain berasal dari: pendapatan jasa transportasi Rp35,98 miliar, Pendapatan Pelayanan Kepolisian Rp19,58 miliar, dan Pendapatan Pendidikan Rp18,07 miliar.

BELANJA NEGARA

Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di wilayah Sulawesi Tenggara sampai dengan 31 Maret 2025 mencapai Rp1.077,23 miliar atau 17,22% dari pagu APBN. Realisasi Belanja tersebut meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp780,55 miliar (27,82% dari pagu APBN), Belanja Barang sebesar Rp255,40 miliar (10,84% dari pagu APBN), Belanja Modal sebesar Rp41,18 miliar (3,80% dari pagu APBN), dan Belanja Bantuan Sosial Rp0,08 miliar (0,75% dari pagu APBN).

Transfer ke Daerah (TKD)

Penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Maret 2025 mencapai Rp4.010,70 miliar (20,67% dari alokasi). Penyaluran TKD Sulawesi Tenggara tumbuh sebesar 7,98% atau turun Rp296,32 miliar dibandingkan realisasi tahun 2024. Capaian ini didorong oleh pertumbuhan seluruh komponen TKD yang telah disalurkan di Sulawesi Tenggara.

Pembiayaan KUR dan UMi

Penyaluran kredit program dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit Ultra Mikro (UMi), juga memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian, di samping belanja pemerintah. Realisasi penyaluran UMi s.d 31 Maret 2025 sebesar Rp2,76 miliar untuk 428 debitur, penyaluran UMi dilakukan oleh Pegadaian dan BAV. Penyaluran UMi terbesar berada di Kab. Kolaka mencapai sebesar Rp0,37 miliar. Di samping UMi, juga telah disalurkan KUR kepada 16.076 debitur dengan nilai salur Rp993,76 miliar.

Kerja sama para pihak yang terkait, baik dari OPD Pemda maupun perbankan, dapat terus ditingkatkan, sehingga semakin besar nilai KUR dan UMi yang dapat disalurkan sehingga dapat menstimulasi aktivitas perekonomian masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian APBN Regional Sulawesi Tenggara s.d 31 Maret 2025 dan dukungan pembiayaan KUR dan UMi telah terlaksana dengan baik. Pendapatan negara dan Belanja negara mengalami kontraksi yang perlu dikelola dengan penuh kehati-hatian, sehingga pertumbuhan ekonomi regional dapat terakselerasi melalui APBN. Pada akhirnya, pelaksanaan APBN regional yang baik akan memberikan dampak yang lebih besar kepada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.