Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan Rapat Komite Asset and Liability Committee (ALCo) Regional Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) Bulan Desember 2025 pada Selasa, 16 Desember 2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid sebagai bagian dari upaya penguatan koordinasi dan sinergi Kemenkeu Satu di wilayah Sulawesi Tenggara.
Rapat dibuka oleh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II selaku moderator dan dilanjutkan dengan sambutan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara/Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam pemaparannya, disampaikan bahwa kondisi perekonomian global dan nasional menunjukkan tren perbaikan meskipun masih dibayangi ketidakpastian. Di tingkat regional, perekonomian Sulawesi Tenggara tumbuh solid dengan kontribusi utama dari sektor pertambangan dan konstruksi, serta inflasi yang relatif terjaga.
Dari sisi fiskal, realisasi APBN regional hingga November 2025 menunjukkan fungsi ekspansif APBN masih berjalan, meskipun terdapat kontraksi pada penerimaan dan belanja dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi APBD konsolidasi juga mencatat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang signifikan, namun belanja daerah masih relatif tertahan sehingga perlu didorong akselerasinya menjelang akhir tahun anggaran.
Kinerja penerimaan perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta PNBP turut menjadi perhatian dalam rapat ini. Seluruh unit vertikal Kementerian Keuangan menyampaikan perkembangan capaian kinerja, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah strategis yang dilakukan, termasuk penguatan komunikasi, pendampingan kepada pemerintah daerah, dan percepatan penyaluran TKD seperti DAK Fisik dan Dana Desa.
Melalui forum ALCo Regional ini, seluruh pemangku kepentingan sepakat untuk terus memperkuat kolaborasi dan koordinasi lintas unit dalam mengawal pelaksanaan APBN hingga akhir Tahun Anggaran 2025. Sinergi Kemenkeu Satu diharapkan mampu menjaga kualitas belanja, memperkuat penerimaan negara, serta memastikan APBN tetap berperan optimal sebagai instrumen fiskal yang berkelanjutan bagi perekonomian Sulawesi Tenggara.
