Kendari - Jelang penutupan Triwulan I Tahun 2026, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan perkembangan kinerja yang semakin dinamis. Melalui forum Dialog Kinerja Organisasi (DKO) yang diselenggarakan secara hybrid, seluruh elemen pimpinan Kanwil bersama 4 KPPN (Kendari, Kolaka, Raha, dan Baubau) melakukan konsolidasi untuk memetakan kondisi terkini. Hasilnya, proyeksi Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil tercatat stabil pada angka 116,83. Capaian positif ini turut didukung oleh kinerja KPPN Kolaka dan Baubau yang berhasil mencatatkan proyeksi di atas 116 poin.
Capaian positif tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan berdiri di atas rentetan capaian indikator yang terukur. Berbagai komponen strategis berhasil diselesaikan dengan nilai sempurna, di antaranya penyampaian Laporan Government Finance Statistic (GFS) yang tuntas sebelum batas waktu yang ditetapkan, operasional treasury yang berjalan tanpa hambatan, serta penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) di seluruh titik layanan, yang turut diperkuat oleh penguasaan aplikasi internal dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui implementasi Learning Organization yang menunjukkan grafik yang memuaskan.
Namun demikian, evaluasi bulan Maret ini menjadi momen self-correction bagi jajaran DJPb Sultra. Terdapat sejumlah celah yang harus segera ditambal, terutama terkait Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L yang masih bergantung pada finalisasi perekaman capaian output oleh satuan kerja. Selain itu, permasalahan klasik berupa penyelesaian kontrak pascakontrak (RPATA) yang tertahan di level kementerian pusat, serta kendala teknis akun satker baru yang belum tampil di sistem SAKTI, menjadi catatan merah yang langsung diidentifikasi untuk dicarikan jalan keluarnya secara struktural.
Menyikapi beragam temuan tersebut, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, Iman Widhiyanto, menyampaikan sejumlah arahan strategis. Ia menegaskan bahwa periode pasca-Lebaran bukanlah momentum untuk relaksasi, melainkan periode krusial bagi percepatan kontrak dan serapan belanja modal. Kepala Kanwil juga mendorong seluruh KPPN untuk memperkuat komunikasi bilateral dengan pemerintah daerah. Hal ini penting untuk mengantisipasi potensi pelemahan belanja APBD akibat penurunan pagu TKD, sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah yang tersedia mampu mendorong laju perekonomian regional.
Secara keseluruhan, pelaksanaan DKO bulan Maret ini berhasil meruntuhkan sekat-sekat birokrasi antar bidang dan KPPN. Forum ini membuktikan bahwa manajemen kinerja di DJPb Sultra berjalan transparan dan berbasis data. Dengan mengedepankan kedisiplinan pelaporan, mitigasi risiko atas pengelolaan aset negara, serta sinergi vertikal yang solid, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara terus mendorong optimalisasi pengelolaan keuangan negara di Bumi Anoa guna mencapai target kinerja secara maksimal hingga akhir tahun.
