Kendari - Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Rapat Komite ALCo Regional dan Monitoring Penyaluran Transfer ke Daerah untuk merespons dinamika ekonomi menjelang Hari Raya Idulfitri. Dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Sultra, Iman Widhiyanto, rapat daring ini menjadi ajang koordinasi strategis untuk memastikan bahwa instrumen fiskal negara dapat berjalan optimal di tengah tekanan global yang belum menentu.
Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Rapat Komite Asset and Liability Committee (ALCo) Regional sebagai forum strategis untuk membaca kondisi perekonomian terkini sekaligus memastikan kelancaran program-program prioritas menjelang Hari Raya Idulfitri. Dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Sultra, Iman Widhiyanto, rapat ini menjadi ajang penyelarasan langkah lintas unit vertikal Kementerian Keuangan dalam menghadapi tekanan ekonomi global yang terus bergerak dinamis, sekaligus mengawal percepatan belanja dan penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR).
Meski perekonomian Sulawesi Tenggara menunjukkan ketahanan dengan pertumbuhan PDRB sebesar 5,94%, Komite ALCo memperingatkan adanya penurunan surplus neraca perdagangan akibat perlambatan ekspor dan tekanan pada nilai tukar Rupiah. Namun di sisi lain, kinerja fiskal APBN justru mencatatkan lonjakan apik. Hingga Februari 2026, pendapatan negara tumbuh signifikan 50,72% menjadi Rp747,4 miliar. Pencapaian ini didorong oleh menguatnya penerimaan perpajakan serta gencarnya ekspor produk hilirisasi nikel seperti stainless steel yang menopang penerimaan bea cukai.
Fokus pembahasan kemudian bergeser pada aspek belanja pemerintah daerah. Dengan realisasi Transfer ke Daerah (TKD) yang telah menembus 20,73%, seluruh KPPN diinstruksikan untuk terus mendampingi pemda dalam mempercepat penyerapan anggaran. Hal paling krusial yang menjadi perhatian utama komite adalah pengawalan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Kanwil DJPb bersama jajaran KPPN secara aktif membantu menyelesaikan berbagai kendala administrasi dan ketersediaan dana di beberapa pemda, agar seluruh THR untuk aparatur pusat maupun daerah dapat tuntas tersalurkan sebelum lebaran.
Menutup rapat, Kepala Kanwil menekankan bahwa keberhasilan penyaluran THR bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen fiskal yang vital untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perputaran ekonomi regional. Dengan sinergi yang terjaga dan mitigasi risiko yang tepat, seluruh unit vertikal Kemenkeu di Sulawesi Tenggara diinstruksikan untuk terus bergerak cepat, akurat, dan tetap berorientasi pada pelayanan prima.
