Kendari - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan forum internalisasi policy brief analisis fiskal dan ekonomi regional untuk periode April 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan peran Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist dan Financial Advisor bagi pemangku kepentingan di wilayah Sulawesi Tenggara.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar forum internalisasi policy brief analisis fiskal dan ekonomi regional periode April 2026. Pertemuan lintas bidang ini digelar untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan tidak hanya tajam secara teori, tetapi juga implementatif dan relevan dengan kondisi riil di lapangan.
Forum ini mengidentifikasi sejumlah isu strategis yang memerlukan perhatian serius. Di sektor pariwisata, ekspansi rute Indonesia AirAsia dinilai berpotensi mendorong peningkatan PAD, namun harus diimbangi dengan perbaikan konektivitas dan tingkat keterisian penerbangan. Di sektor pertanian, ancaman kemarau dini 2026 mendesak perlunya infrastruktur yang lebih adaptif untuk melindungi program cetak sawah dari risiko fiskal.
Pada isu keuangan daerah, Kanwil DJPb memberikan catatan kritis atas kebijakan dividen Bank Sultra sebesar 75% yang berpotensi menghambat penguatan modal inti, serta mengangkat kekhawatiran serius atas rencana pinjaman daerah senilai Rp250 miliar yang dipandang tidak sebanding dengan kapasitas PAD sekitar Rp100 miliar.
Melalui internalisasi ini, Kanwil DJPb Sultra menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai mitra strategis pemerintah daerah melalui pendampingan berbasis data, analisis yang tajam, dan rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada mitigasi risiko fiskal secara preventif.
