Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan audiensi dengan Bupati Wakatobi pada 13 November 2025 sebagai bagian dari penguatan peran Regional Chief Economist (RCE) serta koordinasi potensi investasi daerah. Pertemuan ini berlangsung di Ruang Kerja Bupati Wakatobi dan dihadiri oleh Sekda, Kepala BPKAD, serta jajaran pimpinan OPD.
Audiensi ini menjadi momentum strategis untuk membahas kondisi fiskal daerah, capaian penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), serta tantangan pembangunan di Wakatobi. Kepala Kanwil DJPb menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemda menyalurkan Dana Desa 100%, yang menjadikan Wakatobi sebagai daerah dengan kinerja terbaik pertama di Sultra. Namun, tantangan masih terlihat dari menurunnya ruang fiskal akibat berkurangnya alokasi TKD tahun depan serta masih adanya dua subbidang DAK Fisik yang belum terselesaikan.
Dari sisi pembangunan manusia, Wakatobi mencatat capaian positif dengan IPM 72,03, Gini Ratio rendah (0,34), dan tingkat pengangguran terbuka 3,02%. Namun angka kemiskinan yang masih berada di level 14,36% menjadi prioritas penanganan bersama. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya optimalisasi Dana Desa sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi desa, dan mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bupati Wakatobi turut menyampaikan berbagai tantangan fiskal seperti belanja pegawai yang masih dominan, penurunan TKD yang dinilai belum mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, hingga perlunya percepatan penyaluran KUR sektor pertanian dan perikanan. Upaya efisiensi telah dilakukan, termasuk pengurangan TPP dan penyesuaian belanja operasional.
Kanwil DJPb menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis Pemda melalui kerangka RCE—mulai dari analisis fiskal berbasis data, pendampingan kualitas belanja daerah, hingga sinkronisasi kebijakan pengentasan kemiskinan dan percepatan program MBG. Pertemuan ditutup dengan penyerahan plakat dan Kajian Fiskal Regional sebagai bentuk apresiasi dan penguatan kolaborasi.
Audiensi ini memperkuat komitmen bersama bahwa pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan Wakatobi membutuhkan pengelolaan fiskal yang terintegrasi, responsif, dan didukung sinergi erat antara pemerintah pusat dan daerah.
