Kendari, 6 Mei 2026 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) hingga awal Mei 2026 telah menjangkau 667.305 penerima manfaat yang terdiri dari peserta didik, balita, ibu hamil/menyusui, serta tenaga kependidikan. Program ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi yang optimal.
Pelaksanaan MBG di Sulawesi Tenggara didukung oleh 273 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 17 kabupaten/kota, dengan konsentrasi terbesar berada di Kota Kendari. Program ini juga melibatkan kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan dari TNI dan Polri, serta telah menyerap sekitar 12.600 tenaga kerja.
Dari sisi realisasi anggaran, hingga 1 Mei 2026, penyaluran MBG telah mencapai Rp725,41 miliar. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memastikan keberlangsungan program prioritas nasional yang berdampak langsung pada masyarakat.
Sebaran penerima manfaat terbesar berada di Kota Kendari dengan lebih dari 102 ribu penerima, disusul Kabupaten Konawe dan Kabupaten Muna. Secara keseluruhan, program ini telah menjangkau seluruh wilayah kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara sejak April 2026.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil sinergi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh mitra pelaksana di lapangan.
“Program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah melalui keterlibatan tenaga kerja dan pelaku usaha lokal. Kami akan turut mendukung agar program ini berjalan optimal, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Meskipun telah menunjukkan capaian yang signifikan, pelaksanaan MBG masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah memastikan ketersediaan bahan baku yang sesuai dengan perencanaan di tengah fluktuasi harga pasar, serta keterbatasan pasokan di beberapa wilayah. Selain itu, perlu perhatian khusus dalam perluasan layanan ke daerah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis tersendiri.
Aspek lain yang menjadi perhatian adalah pemenuhan standar kesehatan dan lingkungan, seperti kewajiban Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Ketersediaan energi, khususnya pasokan gas dan bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional SPPG di luar wilayah perkotaan, juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan layanan.
Di sisi ekonomi, optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal dan peningkatan keterlibatan UMKM menjadi fokus utama. Hal ini diharapkan dapat memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Ke depan, arah kebijakan pelaksanaan MBG di Sulawesi Tenggara akan difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu peningkatan kualitas layanan, perluasan jangkauan penerima manfaat, serta penguatan keberlanjutan program.
Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara menambahkan, “Kami berharap pelaksanaan MBG semakin efektif, tepat sasaran dan disiplin dalam pengelolaan keuangannya sesuai ketentuan yang berlaku. Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar program ini terus berkembang dan adaptif terhadap berbagai tantangan.”
Melalui upaya berkelanjutan ini, Program MBG diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan status gizi masyarakat sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kehumasan Kanwil DJPb Prov. Sultra
