KENDARI - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Rapat Komite ALCo Regional dan Monitoring serta Evaluasi (Monev) Penyaluran Transfer ke Daerah bulan April 2026. Rapat yang digelar secara daring ini menjadi ajang koordinasi strategis seluruh vertikal Kementerian Keuangan di Sultra untuk memetakan kondisi perekonomian dan mengawal kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di kuartal pertama tahun 2026.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, Iman Widhiyanto, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi perekonomian global yang masih penuh dengan ketidakpastian. Beberapa faktor yang menjadi perhatian antara lain konflik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak dunia hingga menyentuh angka USD108 per barel, hingga melemahnya nilai tukar Rupiah yang mencapai Rp17.000 per dolar AS. Meskipun demikian, Sulawesi Tenggara memiliki peluang yang cukup menjanjikan, seiring dengan tren kenaikan harga nikel sebagai komoditas andalan daerah. Secara makro, kondisi perekonomian Sultra ditopang oleh pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 5,94 persen pada triwulan IV 2025, yang ditopang terutama oleh sektor pertambangan dan konstruksi.
Hingga akhir Maret 2026, realisasi APBN di regional Sulawesi Tenggara menunjukkan progres yang terjaga. Dari sisi pendapatan negara, terealisasi sebesar Rp1,21 triliun atau 20,36 persen dari target, didominasi oleh penerimaan perpajakan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kinerja positif ini turut didorong oleh pertumbuhan penerimaan pajak yang signifikan di tiga KPP Pratama, yakni Kendari, Baubau, dan Kolaka. Sektor administrasi pemerintahan dan jasa keuangan menjadi motor penggerak utama pertumbuhan pajak, menggeser dominasi sektor pertambangan yang sedang mengalami dinamika, termasuk penyesuaian mekanisme restitusi pasca implementasi sistem Coretax.
Capaian gemilang justru datang dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP C Kendari yang berhasil melampaui target penerimaan tahunan lebih awal. Keberhasilan ini tidak lepas dari upaya extra effort dan pesatnya percepatan pembangunan kawasan industri, khususnya proyek smelter di Pomalaa dan Konawe Utara yang mendorong tingginya impor barang modal. Di sisi lain, ekspor komoditas non-tambang dari pelaku UMKM mulai menunjukkan diversifikasi yang sehat, melengkapi ketahanan ekspor daerah yang selama ini bergantung pada nikel.
Sementara itu, dari sisi belanja negara, KPPN di lingkungan Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara terus memastikan efektivitas penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) yang telah mencapai Rp3,91 triliun atau 28,75 persen dari pagu. Meski realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berjalan lancar, terdapat catatan strategis terkait penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa yang baru akan tergerak pada April 2026 menyusul finalisasi regulasi dan kelengkapan dokumen dari pemerintah daerah. Kanwil DJPb juga memperhatikan adanya penurunan pagu TKD di beberapa wilayah, seperti di KPPN Raha, yang memerlukan adaptasi kebijakan belanja daerah agar tidak menghambat laju pertumbuhan ekonomi lokal.
Sebagai penutup rapat, Iman Widhiyanto menegaskan bahwa volatilitas ekonomi global menuntut seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk tetap adaptif dan solid. Koordinasi lintas unit, meliputi DJPb, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melalui KPKNL, menjadi kunci utama. Sinergi “Kemenkeu Satu” di Sulawesi Tenggara ini diharapkan mampu memastikan bahwa APBN tidak hanya berfungsi sebagai shock absorber penyeimbang ekonomi, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat sebagai motor penggerak pembangunan daerah yang berkelanjutan.
