Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara kembali menyelenggarakan kegiatan NGOPI ASIK (Ngobrol Pagi Bahas IKPA) pada 12 November 2025 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga menjelang akhir tahun. Kegiatan yang dilaksanakan secara tatap muka di Aula Kanwil DJPb Sultra ini menghadirkan delapan satuan kerja dengan capaian atau permasalahan IKPA yang perlu mendapat pendampingan khusus.
NGOPI ASIK dirancang sebagai forum diskusi mendalam antara Kanwil DJPb dan satuan kerja secara one on one , membahas realisasi anggaran, progres kontrak, deviasi Halaman III DIPA, pemanfaatan kanal digitalisasi pembayaran APBN, serta kesiapan penggunaan mekanisme RPATA di akhir tahun.
Beberapa temuan penting dari kegiatan ini antara lain:
* UPP Lapuko mencatat realisasi yang tinggi dengan kategori IKPA “Baik”, namun masih menghadapi kendala pemanfaatan KKP dan Digipay serta deviasi rencana penarikan dana akibat faktor cuaca.
* Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan menunjukkan perbaikan signifikan dari sisi realisasi meskipun sebelumnya berada di angka 0%. Masalah utama berada pada validasi lokasi lahan, mobilisasi alat berat, dan ketertinggalan penyampaian data kontrak.
* Kanwil Imigrasi menghadapi rendahnya penyerapan akibat perpindahan K/L dan keterlambatan Anggaran Belanja Tambahan. Selain itu, proses kontrak masih terkendala perbedaan nilai antara Inaproc dan SAKTI.
* BP3MI memiliki IKPA cukup baik, namun masih terdapat isu penyerapan dan ketergantungan pada pejabat pengadaan pusat karena pejabat lokal belum tersertifikasi.
* Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mencatat IKPA kategori “Kurang” akibat keterlambatan DIPA dan penyampaian dokumen vendor yang tidak lengkap.
Melalui kegiatan ini, Kanwil DJPb menegaskan pentingnya perencanaan yang akurat, percepatan proses pengadaan, optimalisasi digitalisasi pembayaran APBN, serta koordinasi intensif antar-satker agar penyerapan anggaran dapat lebih baik dan kualitas IKPA meningkat di penghujung tahun.
NGOPI ASIK kembali membuktikan perannya sebagai forum strategis dalam mendorong pelaksanaan anggaran yang efektif, akuntabel, dan tepat waktu di wilayah Sulawesi Tenggara.
