Kendari, 6 November 2025 — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Kemenkeu Satu Sultra kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat literasi fiskal masyarakat melalui kegiatan Kuliah Umum Keuangan Negara dan Diseminasi Kajian Fiskal Regional yang digelar di Ruang Amphitheater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, Iman Widhiyanto, Wakil Rektor III IAIN Kendari Sitti Fauziah, Dekan FEBI Muhammad Hadi, serta para dosen dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).
Memperluas Wawasan Keuangan Negara
Dalam sambutannya, Wakil Rektor III IAIN Kendari menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini yang dinilai sangat relevan dengan kebutuhan mahasiswa untuk memahami dinamika perekonomian dan kebijakan fiskal nasional maupun daerah. Beliau mendorong para mahasiswa untuk aktif berdiskusi dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan.
Kegiatan diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kanwil DJPb Sultra dan IAIN Kendari, disertai dengan penyerahan plakat sebagai simbol kolaborasi antara dunia akademik dan pemerintah. Melalui kerja sama ini, kedua institusi berkomitmen memperkuat sinergi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Peran Strategis DJPb dan Kondisi Ekonomi Daerah
Dalam sesi utama, Kepala Kanwil DJPb Sultra Iman Widhiyanto memaparkan materi bertema Pengelolaan Keuangan Negara. Ia menjelaskan bahwa keuangan negara tidak hanya terbatas pada APBN, tetapi juga mencakup seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang.
Beliau menguraikan empat sisi keuangan negara — objek, subjek, proses, dan tujuan — serta menegaskan pentingnya prinsip akuntabilitas, profesionalitas, dan transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan APBN. “Presiden berperan sebagai CEO, sementara Menteri Keuangan bertindak sebagai CFO dalam mengelola keuangan negara,” jelasnya.
Materi kedua disampaikan oleh Dwitya Estu Nurpramana, Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Sultra, yang membawakan hasil Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II Tahun 2025. Ia memaparkan bahwa ekonomi Sulawesi Tenggara tumbuh sebesar 5,89% (yoy), melampaui pertumbuhan nasional 5,12%. Namun, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya inklusif karena tingkat kemiskinan masih berada di angka 10,54%.
Dwitya juga menyoroti ketimpangan antara wilayah daratan dan kepulauan, di mana 72,55% PDRB Sulawesi Tenggara masih didominasi oleh wilayah daratan. Ia menegaskan perlunya strategi pembangunan yang lebih merata serta peningkatan kapasitas fiskal daerah agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Diskusi Interaktif dan Kuis Edukatif
Sesi tanya jawab berlangsung hangat dengan antusiasme tinggi dari mahasiswa. Beberapa isu yang muncul antara lain dampak investasi pertambangan terhadap kesejahteraan masyarakat, transparansi pajak, hingga legalitas dan perpajakan aset kripto.
Bapak Iman menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan serta optimalisasi potensi lokal seperti aspal Buton dan nikel. Sementara itu, Bapak Dwitya menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diiringi dengan pemerataan manfaat agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial.
Acara juga dimeriahkan dengan sesi kuis interaktif seputar keuangan negara dan ekonomi daerah. Enam mahasiswa dengan nilai tertinggi mendapatkan hadiah souvenir dari Kanwil DJPb Sultra.
Sinergi Akademisi dan Pemerintah untuk Ekonomi Berkelanjutan
Melalui kegiatan ini, Kanwil DJPb Sultra menegaskan komitmennya menjalankan fungsi Regional Chief Economist (RCE) dan Financial Adviso r (FA) dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah dan akademisi. Kegiatan serupa diharapkan dapat terus memperluas literasi fiskal di kalangan mahasiswa dan menciptakan generasi muda yang memahami tata kelola keuangan negara secara transparan dan bertanggung jawab.
“Mahasiswa adalah bagian penting dari ekosistem fiskal yang sehat. Mereka bukan hanya calon ekonom, tetapi juga calon pengawas sosial bagi kebijakan publik,” pungkas Kepala Kanwil DJPb Sultra menutup kegiatan.
