Kendari, 5 November 2025 — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal (SKKI) telah melaksanakan kegiatan Monitoring Evaluasi dan Tindak Lanjut Pembinaan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2025, Monitoring Digipay dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), serta Pemantauan Kode Etik KPPN Periode Triwulan IV Tahun 2025 pada KPPN Kolaka.
Kegiatan yang berlangsung secara on the spot pada 29 hingga 31 Oktober 2025 ini dipimpin langsung oleh Tim SKKI Kanwil DJPb Sultra, sesuai Surat Tugas Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor ST-287/WPB.28/2025. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam memastikan kualitas layanan, penerapan tata kelola internal, serta kepatuhan terhadap nilai-nilai Kementerian Keuangan di lingkungan KPPN.
Fokus Pembinaan dan Supervisi
Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi, tim melakukan pendalaman pada komponen treasurer yang mencakup empat aspek utama, yaitu:
1. Retur SP2D – Selama Triwulan III 2025, KPPN Kolaka mencatat 22 retur SP2D dari total 3.228 SP2D yang terbit. Meskipun masih terdapat beberapa kendala, rata-rata penyelesaian retur mencapai 4 hari kerja, masih sesuai dengan standar waktu maksimal 8 hari kerja. KPPN Kolaka juga aktif melakukan monitoring bulanan dan memberikan imbauan kepada satuan kerja (satker) untuk meningkatkan ketelitian dalam pengajuan SPM.
2. Validasi Rekening Penerima SP2D – KPPN dan satker telah memanfaatkan berbagai fitur validasi pada aplikasi SAKTI, Gaji Web, dan SPAN EXT guna memastikan keakuratan data supplier dan mencegah retur.
3. Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan – KPPN Kolaka mendorong seluruh pejabat perbendaharaan satker di wilayahnya untuk memperoleh sertifikasi kompetensi pada tahun 2025, serta aktif berkoordinasi dengan Kanwil DJPb Regional Sulawesi.
4. Pembinaan Pejabat Fungsional – Terdapat satu pejabat fungsional yang akan mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang. KPPN Kolaka turut mengidentifikasi kendala teknis dalam aplikasi e-Jafung dan menyampaikannya melalui mekanisme tiket HAI DJPb.
Monitoring Digipay dan Keamanan Informasi
Dalam aspek digitalisasi keuangan, KPPN Kolaka telah melakukan langkah-langkah peningkatan jumlah transaksi Digipay, termasuk konsultasi dan pendampingan teknis bersama Seksi PDMS. Sementara itu, pada aspek Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), tim melakukan pemeriksaan terhadap perangkat yang sebelumnya terindikasi terinfeksi malware SOGU. Semua perangkat telah diperbaiki dan kembali berfungsi normal, serta ruang server dipastikan sesuai dengan ketentuan keamanan informasi.
Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku
Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Keuangan di KPPN Kolaka menunjukkan bahwa seluruh pegawai telah mematuhi ketentuan yang berlaku. Selama proses observasi, tidak ditemukan indikasi pelanggaran, dan seluruh pegawai menunjukkan perilaku profesional yang mencerminkan nilai-nilai Kementerian Keuangan: Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan.
Kanwil DJPb Sultra memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran KPPN Kolaka atas upaya menjaga integritas dan disiplin kerja, serta mendorong agar pembinaan etika kedinasan terus diperkuat untuk mempertahankan budaya kerja yang berintegritas dan harmonis.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, kegiatan monitoring dan pembinaan ini menunjukkan bahwa KPPN Kolaka telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam hal pengelolaan perbendaharaan negara, penerapan sistem keamanan informasi, serta kepatuhan terhadap kode etik pegawai.
Kanwil DJPb Sultra berharap hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut ini dapat menjadi dasar peningkatan berkelanjutan guna memperkuat peran KPPN sebagai Treasury Office of Excellence di wilayah kerja Provinsi Sulawesi Tenggara.
