Kendari – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara terus berinovasi dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara di daerah. Melalui inovasi bernama OM TOLAKI (One-on-One Meeting Monitoring Tindak Lanjut MonSAKTI), Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara menggelar pertemuan evaluasi secara daring pada 30 Maret 2026.

Kegiatan ini merupakan forum strategis yang bertujuan untuk menyampaikan hasil penelaahan Laporan Keuangan (LK) Unaudited Tahun 2025, sekaligus membangun kesadaran (awareness) Satuan Kerja (Satker) terhadap pentingnya disiplin dalam menyelesaikan to do list pada aplikasi pelaporan keuangan.

Tiga Pokok Temuan Utama dalam Laporan Keuangan 2025
Dalam pertemuan yang dilakukan secara tatap muka virtual satu per satu dengan lima Satker koordinator UAPPA-W, terdapat beberapa pola permasalahan umum yang menjadi catatan utama untuk diperbaiki pada penyusunan LK Audited mendatang, yaitu:

Ketidaksesuaian Data : Masih ditemukannya perbedaan angka antara LK face manual dengan cetakan aplikasi MonSAKTI. Padahal, data di MonSAKTI yang telah dijaga keandalannya harusnya menjadi rujukan utama.
Pengungkapan CaLK yang Kurang Memadai : Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) banyak yang hanya mencantumkan nominal tanpa dilengkapi narasi uraian yang komprehensif, khususnya pada penjelasan akun koreksi dan transaksi antar entitas.
Kelengkapan Administratif : Masih ada saja kekurangan seperti lampiran yang belum dilengkapi, ketiadaan tanda tangan pada halaman Pernyataan Tanggung Jawab, hingga akun-akun yang seharusnya sudah dihapus atau dibuatkan jurnal penyesuaian (akrual) namun belum dilakukan.
Kelima Satker yang menjadi fokus pembahasan OM TOLAKI periode ini meliputi KPU Provinsi Sultra, Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sultra, BKSDA Sultra, dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sultra.

Dorongan Percepatan Rekonsiliasi: BKSDA Jadi Contoh
Selain membahas laporan tahun lalu, OM TOLAKI juga menjadi momen untuk mendorong percepatan rekonsiliasi eksternal penutupan buku Triwulan I 2026 yang batas waktunya jatuh pada 31 Maret 2026.

Berdasarkan progres yang dipantau pada pagi hari sebelum batas waktu, tingkat kelancaran rekonsiliasi antar Satker berbeda-beda. Sebuah apresiasi layak diberikan kepada BKSDA Sultra yang berhasil menyelesaikan rekonsiliasi 100% untuk seluruh UAKPA di bawah koordinasinya. Sementara itu, Satker lainnya masih terus diingatkan untuk mengejar target, di mana Kanwil DJPb mencatat masih ada beberapa UAKPA yang belum tuntas, seperti di lingkungan Imigrasi dan BPJN yang progresnya baru mencapai 50%.

Arahan untuk Tahun Anggaran 2026
Menghadapi tahun anggaran berjalan, Kanwil DJPb Sultra menekankan beberapa langkah strategis kepada para koordinator Satker, antara lain:

1. Segera melakukan pendaftaran dan optimalisasi user koordinator wilayah pada aplikasi MyIntress untuk memudahkan pemantauan.
2. Tidak mengabaikan to do list non-periodik; setiap temuan di aplikasi harus segera ditindaklanjuti, bukan hanya yang berkaitan dengan syarat terbitnya Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR).
3. Melakukan monitoring ketat terhadap potensi pagu minus belanja pegawai.

Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kanwil DJPb Sultra menegaskan bahwa OM TOLAKI bukanlah sekadar forum untuk mencari kesalahan, melainkan wujud pendampingan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh Satker di Sulawesi Tenggara semakin disiplin dalam mengelola data transaksi keuangan, sehingga menghasilkan laporan keuangan negara yang akurat, transparan, dan berkualitas tinggi.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Rapat Komite ALCo (Alih Likuiditas Komitmen) Regional dan Monitoring serta Evaluasi (Monev) Penyaluran Transfer ke Daerah pada Kamis, 12 Maret 2026. Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Sultra, Iman Widhiyanto, ini menjadi forum strategis untuk memetakan kondisi perekonomian global hingga lokal, sekaligus memastikan kesiapan fiskal menjelang momentum Hari Raya Idulfitri.

Dinamika Ekonomi: Tantangan Global dan Resiliensi Sulawesi Tenggara
Dalam sambutannya, Iman Widhiyanto menggarisbawahi bahwa ketidakpastian ekonomi global masih menjadi bayang-bayang, terutama akibat konflik geopolitik yang berdampak pada fluktuasi harga minyak dan tekanan pada nilai tukar Rupiah. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 tercatat positif di angka 5,11%, kewaspadaan tetap diperlakan.

Menyerap dampak global, perekonomian Sulawesi Tenggara pada triwulan IV-2025 menunjukkan ketahanan yang cukup baik dengan pertumbuhan PDRB sebesar 5,94% (y-on-y), ditopang oleh sektor pertambangan dan konstruksi. Namun, tantangan nyata terjadi di sektor perdagangan, di mana surplus neraca perdagangan Sultra pada Januari 2026 mengalami penurunan signifikan sebesar 56,45% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penerimaan Negara Tumbuh Positif, Namun Waspadai Restitusi
Di tengah tekanan global, kinerja penerimaan negara di wilayah Sultra justru menunjukkan performa yang menggembirakan. Hingga Februari 2026, realisasi pendapatan negara tumbuh pesat sebesar 50,72% (yoy) menjadi Rp747,4 miliar.

Kepala KPP Pratama Kendari melaporkan pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 15%, dengan sektor pertambangan masih menjadi penopang utama. Sementara itu, KPPBC TMP C Kendari mencatat kenaikan nilai devisa ekspor sebesar 13% (menjadi USD281 juta) yang didominasi oleh produk hilirisasi nikel seperti stainless steel dan ferronickel. Kontribusi PNBP dari KPKNL Kendari dan KPPN Baubau juga berjalan optimal, terutama dari sektor pemanfaatan aset negara dan jasa kepelabuhanan.

Meski begitu, terdapat catatan khusus dari KPP Pratama Kolaka terkait tingginya angka restitusi pajak pada awal tahun yang mencapai Rp46,27 miliar, sehingga realisasi penerimaan netto secara keseluruhan mengalami kontraksi. Selain itu, risiko perpindahan Wajib Pajak ke unit vertikal lain dan kebijakan penertiban kawasan hutan juga menjadi perhatian bersama.

Percepatan Penyaluran THR dan Transfer ke Daerah
Menghadapi momentum Hari Raya Idulfitri, rapat ini sangat menyoroti progres penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR). KPPN Kendari melaporkan bahwa pembayaran THR untuk satuan kerja pemerintah pusat sudah mencapai hampir 90% dan berjalan lancar. Sementara itu, penyaluran THR untuk pemerintah daerah masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai dasar hukum pelaksanaan. Kendala spesifik yang terjadi di Pemerintah Daerah Bombana, yang menunggu penyelesaian dokumen DBH Pajak, telah ditindaklanjuti dengan percepatan rekonsiliasi.

Dari sisi Transfer ke Daerah (TKD), secara umum penyaluran sudah berjalan sesuai arus, dengan rata-rata realisasi di atas 15%. Namun, terdapat beberapa komponen yang belum tersalurkan, seperti Dana Desa di wilayah KPPN Raha dan Baubau. Di Baubau, sebanyak 70 desa dari Kabupaten Wakatobi saat ini sedang dalam proses verifikasi dokumen untuk penyaluran tahap I.

Rekomendasi Ahli: Diversifikasi dan Penguatan Fiskal Daerah
Local Expert dari Universitas Haluoleo memberikan perspektif yang mendalam mengenai ke depan. Meskipun belanja pemerintah dan kebijakan domestik (seperti kenaikan upah minimum dan penyaluran THR) menjadi motor penggerak konsumsi, ketergantungan Sultra pada sektor pertambangan dan ekspor membuatnya rentan terhadap guncangan eksternal.

Menariknya, pola inflasi di Sultra kini mengalami pergeseran; jika sebelumnya didominasi oleh komoditas pangan seperti beras, tekanan inflasi saat ini lebih banyak dipicu oleh tarif listrik, harga emas, dan biaya angkutan udara. Untuk jangka panjang, pemerintah daerah diimbau untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan inovasi pengelolaan keuangan, guna mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat.

Rapat ditutup dengan pesan optimisme dari Kepala Kanwil DJPb Sultra. Ia mengapresiasi sinergi seluruh unit vertikal Kementerian Keuangan dan menekankan pentingnya pengawalan yang solid agar seluruh proses penyaluran THR dan TKD dapat berjalan tepat waktu. Turut disampaikan ucapan selamat kepada pejabat yang mendapat penugasan baru, diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara.

Kendari,   Maret   2026.   Pertumbuhan    ekonomi regional Sulawesi Tenggara pada triwulan IV 2025  mengalami  pertumbuhan  sebesar  5,94% (y-on-y) atau meningkat 0,29  persen poin  dari  triwulan  III  2025.  Berdasarkan   besaran   Produk   Domestik Regional  Bruto  (PDRB)  atas  dasar  harga berlaku triwulan IV 2025  mencapai Rp55,03 triliun dan atas dasar  harga  konstan   2010    mencapai   Rp32,28 triliun.  Pada  Februari  2026,  Sulawesi  Tenggara mengalami   inflasi  sebesar   5,41   persen  (y-on-y) dengan   IHK  111,09.  Inflasi   tertinggi   terjadi   di Kabupaten   Kolaka   sebesar   7,77    persen   (IHK 113,83),   sedangkan    terendah    di    Kabupaten Konawe sebesar 3,57  persen (IHK 109,89). Angka inflasi  ini  terjadi  karena  adanya  kenaikan  harga yang ditunjukkan  oleh  naiknya  indeks  kelompok pengeluaran, yaitu: makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,99%; perumahan, air,  listrik, dan bahan  bakar rumah tangga sebesar  21,68%; kesehatan    sebesar  0,46%;  transportasi sebesar  1,25%; rekreasi,  olahraga,  dan budaya sebesar  1,96  %;  pendidikan  sebesar  4,34%; penyediaan  makanan dan minuman/restoran  sebesar  1,53%; dan  perawatan pribadi  dan jasa lainnya sebesar 13,68%. Kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi y-on-y,  yaitu: pakaian dan alas kaki sebesar 0,21%; perlengkapan,  peralatan,  dan pemeliharaan  rutin  rumah tangga sebesar  0,26%; dan  informasi,  komunikasi,  dan  jasa  keuangan  sebesar  0,31%.  Sulawesi Tenggara juga mencatat inflasi m-to-m  0,65  persen dan y-to-d sebesar 1,35  persen.

Perkembangan belanja  APBN  regional  Sulawesi  Tenggara s.d. 28  Februari  2026  mencapai Rp3.462,97 miliar atau sebesar 16,68% dari pagu yang ditetapkan, belanja negara ini meningkat sebesar   10,34%  (y-on-y)   mengingat   bahwa  tahun  anggaran   2026   pemerintah   tidak   lagi menerbitkan kebijakan efisiensi anggaran seperti pada awal tahun anggaran 2025, disamping itu belanja di awal tahun anggaran 2026  didahului oleh Penyaluran TKD DAU Block Grant sebesar Rp703 miliar dari pagu 8,51  triliun atau 8,25% (sesuai rekomendasi), namun terkait penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut.

PENDAPATAN NEGARA

Penerimaan Perpajakan

Realisasi penerimaan perpajakan di wilayah Sulawesi Tenggara s.d. 28 Februari 2026 mencapai Rp551,09 miliar  dengan rincian  penerimaan  pajak  sebesar  Rp449,69 miliar  dan  penerimaan kepabeanan  Rp101,40 miliar.  Realisasi  penerimaan  pajak  tumbuh  sebesar 52,06% (y-on-y), didukung juga oleh penerimaan Kepabeanan yang tumbuh signifikan sebesar 573,07% (y-on-y).

Penerimaan   pajak   di   Sulawesi   Tenggara  s.d.  28   Februari   2026    semuanya   mengalami pertumbuhan. Komponen pajak yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Pajak Bumi dan Bangunan yaitu sebesar 269,69%; selanjutnya diikuti oleh Pajak Lainnya sebesar 148,87%. Hal ini  sangat  wajar   mengingat   penerimaan   perpajakan   dari   sektor   administrasi   pemerintah terdongkrak oleh kondisi belanja negara yang juga meningkat pada awal tahun anggaran 2026, namun demikian penerimaan perpajakan dari kegiatan pertambangan belum optimal dikarenakan masih menunggu terbitnya RKAB Tambang.

Penerimaan Kepabeanan s.d. 28 februari 2026, disumbang oleh bea masuk sebesar Rp101,18 miliar. Capaian ini cukup besar mengingat bahwa penerimaan tersebut telah mencapai 63,30% dari target yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2026. Pertumbuhan penerimaan kepabeanan dan cukai  yang signifikan  ini didorong  oleh  adanya  pembangungan smelter  dimana  mayoritas perangkatnya harus diimpor.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan PNBP di Sulawesi Tenggara sampai dengan 28 februari 2026  mencapai Rp196,31 miliar atau sebesar 26,87% dari target yang ditetapkan. Penerimaan PNBP ini tumbuh sebesar

47,06% bila  dibanding  dengan penerimaan  tahun lalu.  Capaian  PNBP tersebut,  terdiri  dari penerimaan  penerimaan  PNBP  lainnya  sebesar  Rp82,48  miliar  yang  mengalami  kontraksi sebesar 33,85% serta dari pendapatan Badan Layanan Umum  (BLU) sebesar Rp113,83 miliar yang tumbuh signifikan  sebesar  1.194,34% dikarenakan  adanya  pendapatan UKT pada BLU rumpun Pendidikan.

BELANJA NEGARA

Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di wilayah Sulawesi Tenggara sampai dengan 28 Februari 2026  mencapai Rp643,51 miliar atau 8,99% dari pagu APBN. Realisasi Belanja tersebut meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp435,61 miliar (12,67% dari pagu APBN),  Belanja Barang sebesar Rp166,17 miliar  (7,40% dari  pagu APBN),  Belanja  Modal  sebesar  Rp41,74 miliar  (2,84% dari pagu APBN), dan Belanja Bantuan Sosial yang masih belum terdapat realisasi.

Transfer ke Daerah (TKD)

Penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) sampai dengan 28 Februari 2026  mencapai Rp2.819,46 miliar  (20,73%  dari  alokasi).  Penyaluran  TKD  Sulawesi  Tenggara  tumbuh  sebesar  6,21% dibandingkan  realisasi  dengan periode  yang sama  pada  tahun lalu.  Komponen  TKD  yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah DAK Nonfisik yang tumbuh sebesar 61,92%; diikuti oleh realisasi  Dana Alokasi  Umum  yang tumbuh sebesar  2,27%.  Sedangkan untuk  komponen lain yaitu  Dana Alokasi  Khusus Fisik  (DAK Fisik),  Insentif  Fiskal,  serta Dana Desa masih  belum terdapat realisasi sampai dengan akhir Februari 2026. Penyaluran TKD ini telah sesuai dengan rekomendasi  penyaluran,  sedangkan  untuk  penyaluran  DAK  Fisik  dan  Dana  Desa  masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM) dalam rangka internalisasi peningkatan kompetensi SDM di bidang teknologi informasi sebagai katalis transformasi treasury. Kegiatan ini dilaksanakan pada 27 Februari 2026 di Aula Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara dan diikuti oleh para pejabat administrator, pejabat pengawas, serta seluruh pelaksana di lingkungan Kanwil DJPb Sultra.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM IT dalam mendukung transformasi sistem perbendaharaan negara, khususnya melalui implementasi Core System BUN SPAN 2.0. Transformasi ini merupakan bagian dari upaya modernisasi sistem keuangan negara agar lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kepada para pemangku kepentingan.

Dalam sesi pemaparan materi, dijelaskan mengenai pengelolaan inovasi di lingkungan DJPb, kondisi inovasi yang telah berjalan, serta pembelajaran dari kompetisi inovasi yang pernah diselenggarakan. Inovasi dipandang sebagai elemen penting dalam pembinaan dan supervisi, karena mampu mendorong peningkatan kualitas layanan, efisiensi proses kerja, serta penguatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Selain itu, dibahas pula konsep Treasury Big Data dan Open Data, yang bertujuan menyediakan akses data perbendaharaan secara terintegrasi bagi pemangku kepentingan. Inisiatif ini diharapkan mampu mendukung pengambilan keputusan berbasis data serta mewujudkan Ditjen Perbendaharaan sebagai data-driven organization.

Kegiatan juga menyoroti pengembangan Enhancement SPAN 2.0 Tahap II, yang mencakup modernisasi database, pembaruan aplikasi inti, serta penguatan integrasi sistem melalui arsitektur berbasis layanan (Service Oriented Architecture). Pengembangan ini bertujuan meningkatkan efisiensi proses bisnis perbendaharaan dan mempercepat layanan kepada satuan kerja, bahkan hingga target penyelesaian layanan dalam waktu yang lebih singkat.

Sebagai bagian dari evaluasi kegiatan, seluruh peserta mengikuti post-test untuk mengukur tingkat pemahaman terhadap materi yang disampaikan. Hasilnya menunjukkan nilai rata-rata yang sangat baik, yaitu 95,7, yang menandakan peningkatan pengetahuan pegawai terkait sistem dan inovasi layanan perbendaharaan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pegawai Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara dapat memaksimalkan pemanfaatan berbagai aplikasi dan inovasi yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan tugas. Ke depan, juga akan dibentuk tim monitoring dan evaluasi inovasi guna memastikan setiap inovasi yang telah dikembangkan dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas layanan kepada mitra kerja.

Menjelang perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948 dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas dan mencegah praktik gratifikasi di lingkungan kerja. Komitmen ini sejalan dengan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi pada momentum hari raya keagamaan.

Melalui pengumuman resmi, seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah Sulawesi Tenggara diingatkan untuk tetap menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, serta budaya antikorupsi dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Komitmen ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Dalam pengumuman tersebut ditegaskan bahwa seluruh pegawai berkomitmen untuk menolak segala bentuk gratifikasi, termasuk pemberian uang, hadiah, bingkisan, maupun parsel yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Sikap ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

Melalui langkah ini, Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk turut mendukung terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas. Momentum hari raya diharapkan menjadi kesempatan untuk mempererat silaturahmi tanpa diiringi praktik gratifikasi, sehingga nilai-nilai integritas tetap terjaga dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Monitoring Program Strategis Pemerintah di Sulawesi Tenggara: Mendorong Efektivitas Pembangunan Daerah

Dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan program strategis pemerintah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan kegiatan monitoring pada sejumlah perangkat daerah dan satuan kerja di wilayah Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran aktual mengenai progres pelaksanaan program, capaian kinerja, serta berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan.

Monitoring dilaksanakan pada tanggal 18–20 Februari 2026 dengan mengunjungi beberapa instansi, yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara, serta Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini juga menjadi sarana koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program pembangunan.

Hasil monitoring pada Dinas ESDM menunjukkan bahwa pengembangan energi baru terbarukan (EBT) terus didorong di wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya melalui pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Program ini menjadi solusi penting bagi wilayah kepulauan yang masih menghadapi keterbatasan jaringan listrik konvensional.

Beberapa wilayah telah memanfaatkan PLTS sebagai sumber energi utama, termasuk kawasan kepulauan dan fasilitas pemerintahan. Selain itu, pengembangan energi terbarukan diharapkan dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, meningkatkan rasio elektrifikasi, serta menekan biaya listrik masyarakat hingga sekitar 30 persen.

Meski demikian, pengembangan sektor energi masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan anggaran, kendala distribusi logistik di wilayah kepulauan, serta kompleksitas perizinan di kawasan konservasi seperti Taman Nasional Wakatobi.

Monitoring pada DPMPTSP menunjukkan bahwa realisasi investasi di Sulawesi Tenggara hingga Triwulan IV tahun 2025 mencapai sekitar Rp28,97 triliun, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp13,28 triliun. Hal ini menunjukkan daya tarik investasi yang semakin meningkat di wilayah tersebut.

Investasi di Sulawesi Tenggara masih didominasi oleh sektor industri logam dasar, terutama pengolahan nikel yang mendukung kebijakan hilirisasi mineral nasional. Selain itu, sektor pertambangan, pembangunan kawasan industri, serta sektor logistik juga mengalami pertumbuhan yang signifikan.

Beberapa perusahaan besar yang berkontribusi terhadap investasi di daerah ini antara lain perusahaan pengolahan nikel dan pengelola kawasan industri yang beroperasi di Kabupaten Konawe dan Kolaka. Perkembangan investasi tersebut juga mendorong pertumbuhan sektor pendukung seperti perumahan, transportasi, dan layanan logistik.

Pada sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan program strategis Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Program ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa melalui pengembangan koperasi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat.

Hingga Februari 2026 tercatat 896 koperasi telah beroperasi, atau sekitar 39,21 persen dari total koperasi yang direncanakan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Program ini didukung oleh pelatihan manajemen koperasi, digitalisasi usaha, serta pendampingan oleh tenaga pendamping yang ditunjuk oleh Kementerian Koperasi.

Namun demikian, beberapa tantangan masih ditemukan dalam pengelolaan koperasi, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengurus, tingkat kepercayaan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, serta persaingan dengan jaringan minimarket yang telah lebih dahulu berkembang.

Pada sektor pendidikan, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sulawesi Tenggara berperan dalam mendukung pelaksanaan Program Revitalisasi Sekolah. Pada tahun 2025, program ini menargetkan 350 sekolah dan berhasil menyelesaikan revitalisasi pada 348 sekolah atau hampir seluruh target yang ditetapkan.

Untuk tahun 2026, kuota program meningkat signifikan menjadi 1.374 sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta. Program ini dilaksanakan secara swakola oleh sekolah dengan pendampingan teknis dari perguruan tinggi serta pengawasan dari berbagai pihak untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program.

Walaupun demikian, terdapat beberapa isu yang masih perlu menjadi perhatian, seperti standar biaya pembangunan di wilayah terpencil, kelengkapan dokumen administrasi, serta validitas data pendidikan yang digunakan dalam penentuan prioritas program.

Kegiatan monitoring ini memberikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara langsung di lapangan, diharapkan berbagai kendala yang dihadapi dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan di wilayah Sulawesi Tenggara.

Kendari – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan kegiatan Treasury Dialogue antara Kanwil DJPb dan KPPN pada bulan Maret 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai forum koordinasi dan komunikasi antara Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara dengan seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di wilayah Sulawesi Tenggara dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas perbendaharaan.

Dalam kegiatan tersebut dibahas berbagai isu strategis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi perbendaharaan, termasuk penguatan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan fiskal di daerah, peningkatan kualitas layanan kepada satuan kerja, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing KPPN. Forum ini juga menjadi sarana untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan sekaligus merumuskan solusi bersama guna meningkatkan kinerja organisasi.

Selain pelaksanaan Treasury Dialogue, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Entry Meeting Pembinaan dan Supervisi KPPN Semester I Tahun 2026. Entry meeting ini bertujuan untuk menyampaikan rencana kegiatan pembinaan dan supervisi yang akan dilakukan oleh Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara kepada seluruh KPPN di wilayah kerjanya. Melalui kegiatan ini diharapkan proses pembinaan dapat berjalan lebih terarah, terstruktur, dan mampu mendorong peningkatan kinerja serta kepatuhan dalam pelaksanaan tugas perbendaharaan.

Melalui forum koordinasi ini, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara berharap sinergi antara Kanwil dan KPPN dapat terus terjaga dan semakin kuat, sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan negara di wilayah Sulawesi Tenggara dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Kendari – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM) Internalisasi Pengawalan Result Output (RO) Khusus dan Pengawalan Program Strategis Pemerintah serta Strategi Pengendalian Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Tahun 2026 pada Kamis, 5 Maret 2026 bertempat di Aula Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi pegawai terhadap kebijakan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun Anggaran 2026, khususnya terkait pengawalan RO Khusus, program strategis pemerintah, serta strategi pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta keselarasan pemahaman pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi perbendaharaan secara efektif, tertib, dan akuntabel.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini meliputi kebijakan belanja K/L Tahun Anggaran 2026, mekanisme pembentukan dan pengalokasian RO Khusus, refocusing dan realokasi belanja, serta langkah-langkah percepatan pelaksanaan anggaran. Selain itu, dibahas pula strategi pengendalian inflasi melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, pendekatan pengendalian inflasi, serta dinamika kondisi makroekonomi yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I, Hariyatmoko Nurcahyo Nugroho, dan Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Dwitya Estu Nurpramana. Peserta kegiatan terdiri dari pejabat dan pegawai di lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara.

Melalui kegiatan GKM ini, diharapkan seluruh pegawai dapat semakin memahami arah kebijakan fiskal pemerintah serta mampu mengimplementasikan kebijakan tersebut secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas perbendaharaan dan penguatan stabilitas ekonomi di daerah.