Gedung Keuangan Negara Palembang Lt.2. Jl. Kapten A. Rival No. 2, Palembang

Kinerja Pelaksanaan APBN Sumatera Selatan s.d. 30 April 2026

 Rapat Komite/Pleno ALCo Regional Sumsel Periode s.d. 30 April 2026 (20/05/2026)

 

Palembang, 26 Mei 2026 

       A. Ringkasan Eksekutif

  • Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Sumsel bulan April 2026 tetap berada di level optimis (>100) dengan kenaikan 0,95% (yoy) meski sedikit menurun 1,02% (mtm)​.
  • Ekonomi Sumatera Selatan triwulan I 2026 menunjukan performa yang cukup solid, yaitu tumbuh 5,34% (yoy).
  • Inflasi Sumsel bulan April 2026 terkendali 1,63% (yoy), lebih rendah dibanding bulan sebelumnya. Penyebab inflasi terutama didorong oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (andil 1,02%) dan makanan, minuman, dan tembakau (andil 0,29%). Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi yoy April 2026 terbesar adalah emas perhiasan, daging ayam ras, beras, minyak goreng dan ikan patin.
  • Nilai Tukar Petani (NTP) Sumsel bulan April menjadi 132,76, meningkat 1,07% (mtm) dan 7,52% (yoy) karena Indeks Harga Terima Petani (It) konsisten lebih tinggi (172,1) dibanding Indeks Harga Bayar Petani (Ib) sebesar 129,63.

 

       B. Kinerja APBN Regional Sumatera Selatan

       Pendapatan Negara:

       Pendapatan negara APBN Regional Sumsel per 30 April 2026 sebesar Rp5,29 triliun

  • Penerimaan pajak :

    Penerimaan Pajak s.d. April 2026 terkumpul sebesar Rp3.916,09 M atau tumbuh sebesar 15.3% berdasarkan Wajib Pajak terdaftar di Provinsi Sumatera Selatan, serta pencatatan penerimaan setelah implementasi coretax menggunakan deposit yang dapat menjadi pengurang tahun 2026. Terjadi peningkatan setoran PPN Pemungut Bendahara Pemerintah atas Belanja Modal Aktivitas Bidang Perumahan, restitusi yang tidak sebesar tahun lalu dan Pembayaran PPh Tahunan Badan dengan kontribusi terbesar dari Sektor Sawit.

    Dinamika kondisi penerimaan per Jenis Pajak utama s.d. April 2026 (yoy) sebagai berikut:

    • PPN DN tumbuh 54.53% dikarenakan peningkatan setoran PPN Pemungut Bendahara Pemerintah atas Belanja Modal Aktivitas Bidang Perumahan dan Restitusi yang tidak sebesar tahun lalu.
    • PPh Badan tumbuh 7.98% dikarenakan Peningkatan setoran atas PPh Tahunan Badan dengan kontribusi terbesar dari Aktivitas Sektor Sawit.
    • PPh 21 tumbuh 115.61% dikarenakan peningkatan setoran atas masa pembayaran Gaji/Bonus/Thr dengan kontirbusi terbesar dari Administrasi Pemerintah dan Aktivitas Keuangan.
    • PPh Final tumbuh 29.44% dikarenakan peningkatan setoran masa PPh Final aktivitas Pemerintahan di Bidang Perumahan dan Konstruksi.
    • PPh Orang Pribadi kontraksi -8.93% dikarenakan implementasi coretax satu kesatuan ekonomi dengan memakai NPWP Kepala Keluarga.
    • PPh 23 kontraksi -8.51% dikarenakan kebijakan ESDM terkait kuota produksi batubara yang mengakibatkan penurunan aktivitas jasa pengangkutan di pelabuhan.
    • PPN Impor tumbuh 34.02% dikarenakan peningkatan setoran masa PPN Impor Bahan Baku atas aktivitas perdagangan besar bahan Makanan Minuman dan Suku Cadang.

 

  • Penerimaan bea dan cukai :

    Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar 106,54 M (6,12% dari target 1,74 T) tumbuh negatif -48,44% (yoy)

    • Realisasi bea masuk s.d. bulan April 2026 adalah sebesar Rp39,55 M, namun dikarenakan terdapat restitusi sebesar Rp1,25 M sehingga capaian realisasi bea masuk hanya sebesar Rp38,30 M atau 33,81% dari target. Realisasi penerimaan BM tumbuh positif 619,98 (yoy), utamanya, ditopang oleh importasi beberapa jenis barang seperti mesin, mcb, stop kontak, dan baja lembaran lapis.
    • Realisasi Bea keluar s.d. bulan April 2026 adalah sebesar Rp67,81 M. Penerimaan BK tumbuh negatif -66,14% (yoy) selain dipengaruhi oleh penurunan HPE, juga dipengaruhi oleh penurunan volume eksportasi CPO dan produk turunannya sebesar -2,59%.
    • Realisasi cukai s.d. bulan April 2026 adalah sebesar Rp434,77 juta. Penerimaan cukai berasal dari denda administrasi cukai dengan rincian : Ultimum Remidium (UR) rokok sejumlah 113.400 batang dan MMEA sejumlah 171.550 mL dengan total besaran sanksi Rp304.767.000. Kemudian,denda administrasi MMEA sebesar Rp130.000.000.

  • Realisasi PNBP :

    Kinerja capaian PNBP wilayah Sumsel mengalami pertumbuhan positif sebesar 40,57% (yoy), dan mencapai Rp1,26 triliun. Pada periode ini, PNBP lainnya meningkat cukup signifikan sebesar 88,05%, didominasi oleh penerimaan kembali belanja TAYL.

    • Pendapatan PNBP BLU sebesar Rp573,93 miliar atau 30,69% dari target. Tiga realisasi tertinggi berasal dari jasa pelayanan rumah sakit 422,68 miliar, jasa pelayanan pendidikan 137,06 miliar dan jasa penyediaan barang/jasa lainnya 4,9 miliar.
    • Pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp690,7 miliar atau 114,84% dari target. Tiga realisasi tertinggi berasal dari penerimaan kembali belanja barang TAYL 388,73 miliar, jasa kepelabuhanan 49,71 miliar dan pendapatan uang pengganti Tipikor 30,16 miliar.

 

       Belanja Negara:

      Realisasi belanja negara sebesar Rp12,61 triliun atau 33,53% dari pagu.

  • Belanja K/L Rp12,61 triliun atau 33,53% dari pagu

    Peningkatan belanja K/L sampai dengan awal 30 April 2026 ditengah kebijakan penajaman belanja dipengaruhi oleh peningkatan belanja pegawai sebesar 21,48% (yoy) sebagai akibat dari kenaikan gaji pokok pegawai dan peningkatan formasi PPPK, pelaksanaan yang lebih akseleratif pada belanja barang (7,08%, yoy), serta peningkatan belanja modal sebesar 422,57% (yoy) akibat dari pengaruh efisiensi anggaran pada tahun sebelumnya (low base effect).

  • Transfer ke Daerah Rp8,37 Triliun (36,36% dari Pagu)

    Penyaluran TKD terkontraksi 11,60% (yoy) seiring dengan penurunan alokasi di tahun 2026. Meskipun terkontraksi, kinerja TKD hingga April,  khususnya DAU dan DAK Non Fisik masih tetap optimal dalam mendukung pemenuhan belanja pokok daerah, operasional pemerintahan, dan layanan publik.

       

       C. Penyampaian Kinerja Pelaksanaan APBD Sumatera Selatan

  • Kinerja APBD per Pemda s.d 30 April 2026 menunjukkan kontraksi. Beberapa Pemda menunjukkan defisit yang dalam seperti Kab. Banyuasin, Kab. OKU, Kab. OKU Selatan dan Kab, Muba.
  • Persentase realisasi pendapatan daerah tertinggi terdapat pada Prabumulih sebesar 25,87% sedangkan persentase realisasi terendah terdapat pada Banyuasin sebesar 2,91%.
  • Persentase realisasi belanja daerah tertinggi terdapat pada Prabumulih sebesar 22,26% sedangkan persentase realisasi belanja daerah terendah terdapat pada Lahat sebesar 5,39%.
  • Dari perbandingan (rasio) antara surplus/defisit dengan pendapatan daerah, secara rata-rata sebesar -2,38%. Terdapat 5 Pemda nilai rasio teratas yaitu Lahat (51,09%), Musi Rawas (30,99%), Ogan Ilir (23,26%), Pagaralam (17,80%), dan OKI (14,00%).

 

       D. Penyampaian Perkembangan penyaluran Kredit Program Sumsel dan Implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

  • Sampai dengan 30 April 2026, realisasi KUR di Sumsel mencapai 33,13% dari target dan masih terus tumbuh positif sebesar 0,14% (y-o-y) atau secara nominal yaitu sebesar Rp2.943,31 Miliar kepada 37.140 debitur.
  • Kinerja Pembiayaan UMi Wilayah Sumatera Selatan sampai dengan 30 April 2026 tumbuh Positif sebesar 152,44% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (y-o-y).
  • Perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih:
    • Seluruh desa dan kelurahan pada Provinsi Sumatera Selatan telah membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan total berjumlah 3.267 koperasi. Saat ini sedang dalam proses pembangunan gerai yang dilaksanakan oleh PT. Agrinas Palma Nusantara dan TNI.
    • Sebanyak 2.439 koperasi telah memiliki Nomor Induk Berusaha, 3.263 koperasi telah memiliki NPWP dan 1.785 koperasi telah melaksanakan rapat tahunan.
    • Total simpanan pokok sejumlah Rp769.088.559, simpanan wajib sejumlah Rp339.959.120 dan selama 2026 terdapat 5.225 transaksi dengan nilai Rp199.732.900.

Unduh dalam format PDF: Siaran Pers Kinerja APBN Regional Prov. Sumatera Selatan s.d. 30 April 2026

 

Narahubung Media:
Gisela Andriani
Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan
Jl. Kapten A. Rival No. 2, Palembang - 30 129, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30135

Saluran Pengaduan

Lapor SIPANDU WISE



 

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Keuangan Negara Palembang Lt.2 Jalan Kapten A. Rivai No. 2-4 Palembang
Tel: 0711-356534

IKUTI KAMI

Search