Akselerasi Digital Payment: Kanwil DJPb Sumsel Catat Rekor Nasional Capaian KKP 198%
oleh Markus Yulianto Silitonga
Pelaksana Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal KPPN Baturaja
Palembang – Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan kembali membuktikan komitmennya dalam mengawal transformasi digital pengelolaan perbendaharaan. Melalui penguatan fungsi Financial Advisor, Kanwil DJPb Sumsel berhasil mencatatkan performa luar biasa dalam implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP), bahkan melampaui tren capaian nasional secara signifikan pada tahun anggaran 2025.
Eksponensialitas Data: Melawan Arus Tren Nasional
\Di tengah dinamika penyesuaian target dan moderasi penggunaan KKP di tingkat pusat, Kanwil DJPb Sumsel justru menunjukkan kurva pertumbuhan yang anomali (positif). Berikut adalah ringkasan performa KKP Sumatera Selatan dalam tiga tahun terakhir:
• Tahun 2023: Realisasi Rp21,72 miliar (110% dari target).
• Tahun 2024: Realisasi Rp37,74 miliar (132% dari target), tumbuh 74% secara year-on-year.
• Tahun 2025: Dengan target Rp18,35 miliar, realisasi mampu menyentuh Rp36,25 miliar.
Capaian 198% pada tahun 2025 ini memposisikan Sumatera Selatan sebagai top performer di skala nasional, mengungguli wilayah dengan basis digitalisasi kuat lainnya seperti Kanwil DJPb Bali (152%), DI Yogyakarta (143%), dan NTT (141%). Prestasi ini kian prestisius mengingat secara nasional, capaian KKP mengalami kontraksi dari 105% (2024) menjadi 91% (2025).
Maturitas Ekosistem Digital dan Peran TREFA
Tingginya angka penggunaan KKP di Bumi Sriwijaya mencerminkan bahwa digitalisasi pembayaran bukan lagi sekadar pemenuhan target administratif atau compliance check. Hal ini mengindikasikan telah terbentuknya maturitas ekosistem pembayaran nontunai pada satuan kerja di wilayah kerja Kanwil DJPb Sumsel.
Keberhasilan ini tidak lepas dari implementasi kerangka kerja TREFA (Treasurer, Regional Chief Economist, dan Financial Advisor). Melalui bimbingan teknis yang presisi dan asistensi berkelanjutan, Kanwil DJPb Sumsel berhasil:
1. Memitigasi resistensi penggunaan instrumen nontunai di level Satker.
2. Mendorong efisiensi likuiditas kas negara melalui reduksi idle cash di bendahara.
3. Meningkatkan akuntabilitas transaksi melalui digital footprint yang terukur.
Dengan konsistensi performa yang melampaui target nasional, Kanwil DJPb Sumatera Selatan mampu menjadi role model dalam akselerasi digitalisasi pembayaran APBN. Transformasi ini menjadi bukti nyata bahwa penguatan peran DJPb sebagai Regional Chief Economist mampu memberikan dampak langsung pada efisiensi birokrasi dan modernisasi sistem pembayaran pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel.
