Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lingkup KPPN Balige sampai dengan 31 Juli 2025 menunjukkan perbaikan penyerapan anggaran. Berdasarkan data yang direlease KPPN Balige menyebutkan, realisasi belanja tercatat sebesar Rp2,42 triliun atau 54% dari pagu total Rp4,47 triliun untuk wilayah kerja yang meliputi 4 kabupaten dan 73 satuan kerja.
Belanja Pegawai tercatat dengan pagu Rp351,91M dan realisasi Rp227,84M (sisa Rp124,06M), sementara Belanja Barang dengan pagu Rp223,56M dan realisasi Rp101,74 M, Belanja Modal dipaparkan dengan pagu Rp29,89M dan realisasi Rp3,36M; sedangkan Belanja Bansos dengan pagu dan realisasi masing-masing adalah pagu Rp11,55M dan realisasi Rp5,60M.
Perkembangan pemanfaatan kanal pembayaran digital sampai dengan 31 Juli 2025, total transaksi melalui aplikasi Digipay Satu tercatat Rp307,42 juta dengan 546 transaksi yang dilakukan oleh 36 satker (setara 50% dari 54 satker pengelola UP), ada pula 60 transaksi pada 8 satker yang menggunakan mekanisme Kartu Kredit Pemerintah (KKP), serta 44 vendor yang telah bergabung di keempat kabupaten wilayah kerja KPPN Balige. Data ini menunjukkan adanya perluasan penggunaan saluran digital dalam pelaksanaan transaksi pemerintah daerah dan satker.
Dalam hal penyaluran transfer ke daerah (TKD), presentasi menyatakan bahwa penyaluran telah dilaksanakan untuk Kabupaten Toba, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Samosir sesuai kebutuhan alokasi masing-masing daerah; detail realisasi per komponen transfer (DAU, DAK, Dana Desa, Insentif, dll.) adalah sebagai berikut: Dana Alokasi Umum telah mencapai Rp1.395,35 miliar dari pagu 2.279,25 miliar yang setara dengan 61%, DAK Fisik belum terealisai, dengan pagu sebesar Rp203,98 miliar ( 0.00% realisasi), DAK Non Fisik mencapai Rp304,09 miliar dari pagu Rp621,27 miliar yang setara dengan 49%, Dana Desa mencapai Rp315,94 miliar dari pagu sebesar Rp589,28 miliar dari pagu yang setara dengan 54%, sementara Dana Insentif Fiskal telah terealisasi sebesar Rp14,32 miliar dari pagu Rp28,64 miliar atau yang setara dengan 50,00%.
Dari sisi kepatuhan dan administrasi anggaran, penilaian IKPA periode Juli 2025 menunjukkan peringkat satuan kerja dengan skor tertinggi dan terendah, serta menunjukkan bahwa sampai 31 Juli 2025 terdapat 14 satuan kerja yang memiliki nilai deviasi Halaman III DIPA di bawah 70 (kategori “kurang”), yang menjadi fokus perbaikan agar pengelolaan DIPA dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran meningkat.
Secara keseluruhan, presentasi menegaskan bahwa posisi sampai akhir Juli 2025 merefleksikan akselerasi penyerapan anggaran dibandingkan posisi sebelumnya, namun masih memerlukan perhatian pada percepatan realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal serta perbaikan deviasi administrasi DIPA pada satker-satker yang belum memenuhi standar, sekaligus mendorong perluasan penggunaan kanal pembayaran elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi transaksi. Lima Satuan Kerja dengan Nilai Deviasi Halaman III DIPA Terendah adalah: 436005 Stasiun Meteorologi Silangit (49,1), 440529 Kantor Kementerian Agama Kab. Samosir (53,66), 440530 Kantor Kementerian Agama Kab. Samosir (56,57), 440598 Kantor Kementerian Agama Kab. Humbang Hasundutan (57,18), 440596 Kantor Kementerian Agama Kab. Humbang Hasundutan(57,44).
Diakhir paparannya Bapak Oktana Yudha Sakti menyampaikan bahwa pada saat ini KPPN Balige dalam proses penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dimana kami berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan memberikan pelayanan terbaik sebagaimana janji layanan kami yaitu Mantap Ma Hita : Mampu, Arif, Netral, Tanggap, Andal, Profesional dan Melayani Hingga Tuntas, serta segala pelayanan kami transparan dan bebas biaya.
