Penulis : Ida Tiurma Siregar


A. Pendahuluan

Penerapkan konsep eco-office di kantor dapat berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Demikian dengan KPPN Balige, dalam rangka pengembangan dan penguatan kapasitas para pegawai, serta pengenalan sistem pengelolaan sampah sebagai salah satu langkah penguatan komitmen dan penerapan eco-office di KPPN Balige. Pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025, dilakukan penandatanganan kerjasama pengelolaan sampah anorganik dan penerapan Eco Office pada lingkungan kerja Kantor KPPN Balige bersama Bank Sampah Tarhilala dan tanggal 13 Juni 2025, dilakukan kegiatan capacity building dengan untuk mengenal lebih jauh pengelolaan sampah yang dilakukan di pada Bank Sampah Tarhilala Kabupaten Toba. Salah satu Penerapan Eco-Office adalah Pengelolaan sampah yaitu memisahkan sampah sesuai jenisnya (organik, anorganik, B3), menyediakan tempat sampah terpilah, dan membangun bank sampah.

Menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah seringkali mengacu kepada material sisa yang tidak diinginkan atau tidak bermanfaat bagi manusia setelah berakhirnya suatu kegiatan atau proses domestik. Untuk buangan industri, material yang tidak diinginkan biasanya disebut dengan limbah industri.

UU Nomor 18 Tahun 2008 mengatur tentang Pengelolaan Sampah di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, termasuk pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah. Dalam hal ini Bank Sampah Tarhilala Kabupaten Toba meupakan salah satu tempat yang menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, termasuk pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah. Kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan sampah sesuai jenis, jumlah, dan/atau sifatnya, pengumpulan sampah ke tempat pengolahan, pengangkutan sampah dari tempat pengolahan, pengolahan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan pemrosesan akhir dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Penanganan sampah sangat penting, sebab potensi yang dapat ditimbulkan sampah di bidang Kesehatan adalah penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat bercampur air minum. Penyakit demam berdarah dapat juga meningkat dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai.

Dengan Eco-office, atau kantor ramah lingkungan, adalah konsep penerapan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan dalam kegiatan perkantoran untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Ini mencakup berbagai aspek seperti pengelolaan sampah, penghematan energi dan air, serta penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan. 

Tujuan Eco-Office:

• Menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan sehat

Dengan menerapkan praktik-praktik ramah lingkungan, eco-office bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif aktivitas perkantoran terhadap kesehatan pegawai dan lingkungan sekitar. 

• Meningkatkan kinerja pegawaI

Lingkungan kerja yang bersih dan sehat dapat berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pegawai. 

• Mendukung kelestarian lingkungan

Eco-office berperan dalam mengurangi konsumsi sumber daya alam, emisi gas rumah kaca, dan limbah, sehingga mendukung upaya pelestarian lingkungan. 

• Membangun budaya peduli lingkungan

Penerapan eco-office dapat menumbuhkan kesadaran dan budaya peduli lingkungan di kalangan pegawai dan organisasi. 

Penerapan Eco-Office:

• Pengelolaan sampah:
• Memisahkan sampah sesuai jenisnya (organik, anorganik, B3), menyediakan tempat sampah terpilah, dan membangun bank sampah. 
• Penghematan energi:
• Mematikan lampu dan peralatan elektronik saat tidak digunakan, menggunakan peralatan hemat energi, dan memanfaatkan pencahayaan alami. 
• Penghematan air:
• Memperbaiki keran bocor, menggunakan kran otomatis, dan memanfaatkan air hujan untuk menyiram tanaman. 
• Penggunaan bahan ramah lingkungan:
• Mengurangi penggunaan kertas, menggunakan produk daur ulang, dan memilih peralatan kantor yang ramah lingkungan. 
• Penyediaan Ruang Terbuka Hijau:
• Menanam pohon dan tanaman di area kantor untuk menciptakan lingkungan yang lebih sejuk dan asri. 
• Penggunaan transportasi ramah lingkungan:
• Mendorong penggunaan transportasi umum, sepeda, atau kendaraan listrik untuk mengurangi emisi. 

Berikut adalah beberapa poin penting terkait implementasi Eco Office dan kaitannya dengan profesionalisme bekerja yaitu:

• Lingkungan Kerja yang Mendukung:

Eco Office menciptakan lingkungan kerja yang bersih, nyaman, dan sehat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan fokus, konsentrasi, dan produktivitas karyawan. 

• Efisiensi:

Praktik-praktik seperti penghematan energi, penggunaan air yang bijaksana, dan pengelolaan sampah yang baik dapat mengurangi biaya operasional kantor dan meningkatkan efisiensi. 

• Citra Positif:

Penerapan eco office menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, yang dapat meningkatkan citra perusahaan di mata karyawan, klien, dan masyarakat umum. 

• Kesehatan Karyawan:

Lingkungan kerja yang bersih dan sehat, dengan udara yang baik dan minim polusi, dapat berkontribusi pada kesehatan fisik dan mental karyawan, mengurangi absensi dan meningkatkan kinerja. 

• Peningkatan Kualitas Kerja:

Dengan lingkungan kerja yang lebih baik, karyawan cenderung lebih termotivasi, kreatif, dan inovatif, yang dapat menghasilkan kualitas kerja yang lebih baik. 

B. Permasalahan

1. Potensi bahaya sampah dilihat dari kesehatan yang dapat ditimbulkan sampah adalah penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat bercampur air minum. Penyakit demam berdarah dapat juga meningkat dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai.

 C. Solusi

1. Penerapan eco officedalam pengelolaan sampah dengan mengubah sampah anorganik menjadi barang daur ulang, menjadi solusi menjaga lingkungan untuk generasi mendatang, mulai pilah dan kelola sampahmu.
2. Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah dengan menekankan prinsip pengurangan sampah, penanganan sampah yang berwawasan lingkungan, dan pemanfaatan sampah sebagai sumber daya. 
3. Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah, termasuk penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan. 
4. Rumor untuk pengendalian sampah.

Mengingat masih ada aja orang yang buang sampah ke Danau Toba atau area sekitarnya, apa perlu kita kasih rumor atau mitos baru, seandainya buang sampah sembarangan bakal dihantuin “penghuni” Danau Toba.  Rumor tersebut antara lain Santabi Oppung dan Ikan Mas Raksasa

D. Simpulan

1. Implementasi Eco Office dan kaitannya dengan profesionalisme bekerja adalah dengan menciptakan lingkungan kerja yang bersih, nyaman, dan sehat, yang dapat meningkatkan fokus, konsentrasi, dan produktivitas karyawan.
2. Semoga semakin banyak masyarakat yang dapat bertanggung jawab serta peduli terhadap sampahnya, dan Bank Sampah Tarhilala juga dapat memberikan lebih banyak manfaat dan kontribusi terhadap lingkungan di sekitar danau Tobadengan menekankan prinsip pengurangan sampah, penanganan sampah yang berwawasan lingkungan, dan pemanfaatan sampah sebagai sumber daya, serta Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan. 

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan tren positif pada bulan Mei 2025. Berdasarkan data yang direlease KPPN Balige menyebutkan, realisasi belanja mencapai Rp1,61 Triliun, yang setara dengan 35.97% dari pagu total sebesar Rp4,46 triliun. Dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Dari total belanjayang terealisasi, belanja pegawai mencatatkan realisasi mencapai Rp148,09 miliar dari pagu Rp345,88 miliar, atau sebesar 42,82%. Belanja barang telah terealisasi mencapai Rp69,95 miliar dari pagu Rp228,21 miliar atau sebesar 30,65%. Sementara itu, belanja modal mencapai Rp1,97 miliar dari pagu Rp29,93 miliar atau sebesar 6,57%, dan belanja bantuan sosial (bansos) terealisasi Rp5,58 miliar dari pagu Rp11,55 miliar atau sebesar 48,34% .

Pada pos belanja pemerintah pusat (BPP) lingkup wilayah kerja KPPN Balige, satuan kerja Komisi Pemilihan umum memiliki realisasi yang paling besar yaitu sebesar Rp78,50 miliar yang setara dengan 36,17% dari total realisasi belanja pemerintah pusat. Realisasi yang paling rendah terdapat pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yaitu sebesar Rp0,11 miliar atau 10,26% dari total realisasi. Rendahnya persentase realisasi pada BMKG juga disebabkan oleh kecilnya pagu belanja di lingkup kerja KPPN Balige yaitu hanya Rp1,08 miliar.

Telah terealisasi TKD pada Kabupaten Toba, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Samosir masing-masing menerima alokasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Pada Realisai belanja TKD Kab.Tapanuli Utara, Penyaluran Dana Bagi Hasil mencapai Rp20,42 miliar dari pagu Rp69,45 miliar atau yang setara dengan 29,41%, Dana Alokasi Umum telah mencapai Rp359,72 miliar dari pagu Rp698,16 miliar yang setara dengan 51,52%, DAK Fisik belum terealisai , dengan pagu sebesar Rp39,21 miliar ( 0.00% realisasi), DAK NonFisik mencapai Rp71,58 miliar dari pagu Rp225,08 miliar yang setara dengan 31,80%, Dana Desa mencapai Rp41,77 miliar dari pagu sebesar Rp193,02 miliar dari pagu yang setara dengan 21,64%, sementara Dana Insentif Fiskal telah terealisasi sebesar Rp7,48 miliar dari pagu Rp14,96 miliar atau yang setara dengan 50,00%. Pada realisasi Belanja TKD Kab. Samosir, Penyaluran Dana Bagi Hasil mencapai Rp5,10 miliar dari pagu Rp16,35 miliar atau yang setara dengan 31,18%, Dana Alokasi Umum  mencapai Rp183,78 miliar dari pagu Rp457,23 miliar atau yang setara dengan 40,19%, DAK Fisik belum terealisas, dengan pagu sebesar Rp30,60 miliar (0,00% realisasi), DAK NonFisik mencapai Rp34,46 miliar dari pagu sebesar Rp105,43 atau yang setara dengan 32,69%, Dana Desa belum terealisasi dari pagu sebesar Rp99,03 miliar (0,00 realisasi), tidak terdapat Alokasi Dana Insentif Fiskal. Pada realisasi Belanja TKD Kab. Humbang Hasundutan, penyaluran Dana Bagi Hasil mencapai Rp5,95 miliar dari pagu Rp18,41 miliar atau yang seyara dengan Rp32,31%, Dana Alokasi Umum telah mencapai Rp227,86 miliar dari pagu Rp537,11 miliar atau yang setara dengan 42,42%, DAK Fisik belum terealisasi, dengan pagu sebesar Rp53,28 miliar (0,00% realisasi), DAK NonFisik mencapai Rp48,08 miliar atau yang setara dengan Rp144,82 miliar yang setara dengan 33,20% , Dana Desa mencapai Rp64,41 miliar dari pagu sebesar Rp123,98 miliar atau yang setara dengan 51,95%, Dana Intensif Fiskal belum terealisasi dengan pagu sebesar Rp6,55 miliar (0,00% realisasi). Pada realisasi Belanja TKD Kab.Toba, Penyaluran Dana Bagi Hasil mencapai Rp6,76 miliar dari pagu Rp21,99 miliar atau yang setara dengan 30,72%, Dana Alokasi Umum mencapai Rp234,73 miliar dari pagu Rp586,76 miliar atau yang setara dengan 40,01%, DAK Fisik mencapai belum terealisasi dari pagu sebesar Rp80,90 miliar (0,00% realisasi), DAK NonFisik mencapai Rp49,53 miliar dari pagu Rp145,94 miliar atau yang setara dengan 33,94%, Dana Desa mencapai Rp23,34 miliar dari pagu 173,26 miliar atau yang setara dengan 13,47%, sedangkan Dana Insentif Fiskal belum terealisasi dari pagu Rp7,14 miliar (0,00% realisasi).

Sampai dengan 31 Mei 2025, total transaksi yang dilakukan melalui aplikasi Digipay Satu tercatat sebesar Rp395,55 juta dengan jumlah transaksi sebanyak 352 transaksi dari 19 satker. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa sebesar 37,25% dari total 51 satker pengelola Uang Persediaan (UP) di wilayah kerja KPPN Balige telah memanfaatkan aplikasi Digipay Satu dalam pelaksanaan transaksi. Selain itu, jumlah vendor yang telah bergabung mencapai 56 vendor yang tersebar di 4 kabupaten. Lima satuan kerja dengan jumlah transaksi terbanyak adalah BPTU-HPT Siborongborong sebanyak 89 transaksi dengan nominal Rp92.468.380, Kejari Samosir sebanyak 63 transaksi dengan nominal Rp20.414.000, BPS Samosir sebanyak 41 transaksi dengan nominal Rp29.611.500, Kejari Toba sebanyak 27 transaksi dengan nominal Rp10.327.500 dan KPPN Balige sebanyak 25 transaksi dengan nominal Rp11.001.000

Intergenerational atau berbagai generasi yang berkumpul dalam satu tempat yang sama kini menjadi fenomena umum di dunia kerja dan memunculkan suatu kondisi yang disebut generation gap.  Pada tahun 2025, jika melihat usia produktif sebagai angkatan kerja, kita akan menemukan generasi X, millennials, dan generasi Z dalam satu kantor yang sama.

Perbedaan generasi dalam lingkungan kerja menjadi salah subyek yang selalu muncul dalam perkembangan manajemen sumber daya manusia, dan konsep perbedaan generasi terus  berkembang dari waktu ke waktu.

GAP Generation adalah perbedaan nilai, keyakinan, dan pendapat yang ada di antara anggota generasi yang berbeda. Kesenjangan ini dapat menimbulkan kesalahpahaman dan perdebatan.

Setiap generasi memiliki karakteristik dan pola kerja yang dapat menjadi kelebihan jika dapat dikolaborasikan dengan baik dalam satu tim. Oleh karena itu diperlukan komunikasi lintas generasi untuk memperkuat hubungan sosial, mewariskan nilai-nilai positif, dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan produktif.

SDM KPPN Balige 2025

SDM KPPN Balige 2025

SDM KPPN Balige 2025

SDM KPPN Balige 2025

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan tren positif pada bulan April 2025. Berdasarkan data yang direlease KPPN Balige menyebutkan,  realisasi belanja mencapai Rp1,25 triliun, yang setara dengan 27,95% dari pagu total sebesar Rp4,47 triliun. Dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Dari total belanja yang terealisasi, belanja pegawai mencatatkan realisasi mencapai Rp121,47 miliar dari pagu Rp345,09 miliar, atau sebesar 35,20%. Belanja barang telah terealisasi mencapai Rp55,93 miliar dari pagu Rp235,21 miliar atau sebesar 23,78%.  . Sementara itu, belanja modal masih relative kecil yaitu dengan realisasi Rp1,34 miliar dari pagu Rp29,53 miliar atau sebesar 4,47%., dan belanja bantuan sosial (bansos) terealisasi  Rp5,56 miliar dari pagu Rp11,55 miliar atau sebesar 48,11%..

Pada pos belanja pemerintah pusat (BPP) lingkup wilayah kerja KPPN Balige, satuan kerja Kementerian Agama memiliki realisasi yang paling besar yaitu sebesar Rp65,07 miliar yang setara dengan 30,16% dari total realisasi belanja pemerintah pusat. Realisasi yang paling rendah terdapat pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yaitu sebesar Rp0,09 miliar atau 8,25% dari total realisasi. Rendahnya persentase realisasi pada BMKG juga disebabkan oleh kecilnya pagu belanja di lingkup kerja KPPN Balige yaitu hanya Rp1,08 miliar.

Telah terealisasi TKD pada Kabupaten Toba, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Samosir masing-masing menerima alokasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Penyaluran Dana Bagi Hasil mencapai Rp29,03 miliar dari pagu Rp126,20 miliar atau yang setara dengan 23,00%,Dana Alokasi Umum telah mencapai Rp809,07 miliar dari pagu Rp2.279,26 miliar yang setara dengan 35,50%, DAK Fisik belum terealisai , dengan pagu sebesar Rp203,99 miliar ( 0.00% realisasi), DAK NonFisik mencapai Rp162,07 miliar dari pagu Rp621,28 miliar yang setara dengan 26,12%, Dana Desa  terealisasi Rp47,88 dari pagu sebesar Rp589,29 miliar yang setara dengan 8,13%,, sementara Dana Insentif Fiskal terealisasi sebesar Rp7,48 dengan pagu Rp28,64 miliar yang setara dengan 2,61%.

Sebagai salah satu inisiatif strategis, KPPN Balige berupaya meningkatkan penggunaan cashless society dan transaksi digital dengan memanfaatkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), CMS, dan digipay. Sampai dengan 30 April 2025, total transaksi pada Digipay Satu sebesar Rp152,81 juta dengan jumlah transaksi sebesar 178 transaksi pada 12 satker.dengan .Jumlah vendor yang telah bergabung sebanyak 56 vendor pada 4 kabupaten wilayah kerja KPPN Balige.Sedangkan Jumlah satker yang telah melakukan transaksi Digipay Satu sebanyak 12 satker atau 23,53% dari total satker pengelola UP (51 satker).