Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan tren positif pada bulan Mei 2025. Berdasarkan data yang direlease KPPN Balige menyebutkan, realisasi belanja mencapai Rp1,61 Triliun, yang setara dengan 35.97% dari pagu total sebesar Rp4,46 triliun. Dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Dari total belanjayang terealisasi, belanja pegawai mencatatkan realisasi mencapai Rp148,09 miliar dari pagu Rp345,88 miliar, atau sebesar 42,82%. Belanja barang telah terealisasi mencapai Rp69,95 miliar dari pagu Rp228,21 miliar atau sebesar 30,65%. Sementara itu, belanja modal mencapai Rp1,97 miliar dari pagu Rp29,93 miliar atau sebesar 6,57%, dan belanja bantuan sosial (bansos) terealisasi Rp5,58 miliar dari pagu Rp11,55 miliar atau sebesar 48,34% .

Pada pos belanja pemerintah pusat (BPP) lingkup wilayah kerja KPPN Balige, satuan kerja Komisi Pemilihan umum memiliki realisasi yang paling besar yaitu sebesar Rp78,50 miliar yang setara dengan 36,17% dari total realisasi belanja pemerintah pusat. Realisasi yang paling rendah terdapat pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yaitu sebesar Rp0,11 miliar atau 10,26% dari total realisasi. Rendahnya persentase realisasi pada BMKG juga disebabkan oleh kecilnya pagu belanja di lingkup kerja KPPN Balige yaitu hanya Rp1,08 miliar.

Telah terealisasi TKD pada Kabupaten Toba, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Samosir masing-masing menerima alokasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Pada Realisai belanja TKD Kab.Tapanuli Utara, Penyaluran Dana Bagi Hasil mencapai Rp20,42 miliar dari pagu Rp69,45 miliar atau yang setara dengan 29,41%, Dana Alokasi Umum telah mencapai Rp359,72 miliar dari pagu Rp698,16 miliar yang setara dengan 51,52%, DAK Fisik belum terealisai , dengan pagu sebesar Rp39,21 miliar ( 0.00% realisasi), DAK NonFisik mencapai Rp71,58 miliar dari pagu Rp225,08 miliar yang setara dengan 31,80%, Dana Desa mencapai Rp41,77 miliar dari pagu sebesar Rp193,02 miliar dari pagu yang setara dengan 21,64%, sementara Dana Insentif Fiskal telah terealisasi sebesar Rp7,48 miliar dari pagu Rp14,96 miliar atau yang setara dengan 50,00%. Pada realisasi Belanja TKD Kab. Samosir, Penyaluran Dana Bagi Hasil mencapai Rp5,10 miliar dari pagu Rp16,35 miliar atau yang setara dengan 31,18%, Dana Alokasi Umum  mencapai Rp183,78 miliar dari pagu Rp457,23 miliar atau yang setara dengan 40,19%, DAK Fisik belum terealisas, dengan pagu sebesar Rp30,60 miliar (0,00% realisasi), DAK NonFisik mencapai Rp34,46 miliar dari pagu sebesar Rp105,43 atau yang setara dengan 32,69%, Dana Desa belum terealisasi dari pagu sebesar Rp99,03 miliar (0,00 realisasi), tidak terdapat Alokasi Dana Insentif Fiskal. Pada realisasi Belanja TKD Kab. Humbang Hasundutan, penyaluran Dana Bagi Hasil mencapai Rp5,95 miliar dari pagu Rp18,41 miliar atau yang seyara dengan Rp32,31%, Dana Alokasi Umum telah mencapai Rp227,86 miliar dari pagu Rp537,11 miliar atau yang setara dengan 42,42%, DAK Fisik belum terealisasi, dengan pagu sebesar Rp53,28 miliar (0,00% realisasi), DAK NonFisik mencapai Rp48,08 miliar atau yang setara dengan Rp144,82 miliar yang setara dengan 33,20% , Dana Desa mencapai Rp64,41 miliar dari pagu sebesar Rp123,98 miliar atau yang setara dengan 51,95%, Dana Intensif Fiskal belum terealisasi dengan pagu sebesar Rp6,55 miliar (0,00% realisasi). Pada realisasi Belanja TKD Kab.Toba, Penyaluran Dana Bagi Hasil mencapai Rp6,76 miliar dari pagu Rp21,99 miliar atau yang setara dengan 30,72%, Dana Alokasi Umum mencapai Rp234,73 miliar dari pagu Rp586,76 miliar atau yang setara dengan 40,01%, DAK Fisik mencapai belum terealisasi dari pagu sebesar Rp80,90 miliar (0,00% realisasi), DAK NonFisik mencapai Rp49,53 miliar dari pagu Rp145,94 miliar atau yang setara dengan 33,94%, Dana Desa mencapai Rp23,34 miliar dari pagu 173,26 miliar atau yang setara dengan 13,47%, sedangkan Dana Insentif Fiskal belum terealisasi dari pagu Rp7,14 miliar (0,00% realisasi).

Sampai dengan 31 Mei 2025, total transaksi yang dilakukan melalui aplikasi Digipay Satu tercatat sebesar Rp395,55 juta dengan jumlah transaksi sebanyak 352 transaksi dari 19 satker. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa sebesar 37,25% dari total 51 satker pengelola Uang Persediaan (UP) di wilayah kerja KPPN Balige telah memanfaatkan aplikasi Digipay Satu dalam pelaksanaan transaksi. Selain itu, jumlah vendor yang telah bergabung mencapai 56 vendor yang tersebar di 4 kabupaten. Lima satuan kerja dengan jumlah transaksi terbanyak adalah BPTU-HPT Siborongborong sebanyak 89 transaksi dengan nominal Rp92.468.380, Kejari Samosir sebanyak 63 transaksi dengan nominal Rp20.414.000, BPS Samosir sebanyak 41 transaksi dengan nominal Rp29.611.500, Kejari Toba sebanyak 27 transaksi dengan nominal Rp10.327.500 dan KPPN Balige sebanyak 25 transaksi dengan nominal Rp11.001.000