Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan tren positif pada bulan Maret 2025. Berdasarkan data yang direlease KPPN Balige menyebutkan,  realisasi belanja mencapai Rp926,58 miliar, yang setara dengan 20.71% dari pagu total sebesar Rp4,47 triliun. Dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Dari total belanja yang terealisasi, belanja pegawai mencatatkan realisasi mencapai Rp94,90 miliar dari pagu Rp345,09 miliar, atau sebesar 27,50%. Belanja barang telah terealisasi mencapai Rp42,14 miliar dari pagu Rp238,87 miliar . Sementara itu, belanja modal masih relative kecil yaitu dengan realisasi Rp0,95 miliar dari pagu Rp29,53 miliar, dan belanja bantuan sosial (bansos) terealisasi  Rp5,55 miliar dari pagu Rp11,55 miliar.

Pada pos belanja pemerintah pusat (BPP) lingkup wilayah kerja KPPN Balige, satuan kerja Kementerian Agama memiliki realisasi yang paling besar yaitu sebesar Rp51,38 miliar yang setara dengan 23,67% dari total realisasi belanja pemerintah pusat. Realisasi yang paling rendah terdapat pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yaitu sebesar Rp0,07 miliar atau 0,51% dari total realisasi. Rendahnya persentase realisasi pada BMKG juga disebabkan oleh kecilnya pagu belanja di lingkup kerja KPPN Balige yaitu hanya Rp1,08 miliar.

Telah terealisasi TKD pada Kabupaten Toba, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Samosir masing-masing menerima alokasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Penyaluran Dana Bagi Hasil mencapai Rp16,45 miliar dari pagu Rp126,20 miliar atau yang setara dengan 13,04%,Dana Alokasi Umum telah mencapai Rp652,50 miliar dari pagu Rp2.279,26 miliar yang setara dengan 28,63%, DAK Fisik belum terealisai , dengan pagu sebesar Rp203,99 miliar ( 0.00% realisasi), DAK NonFisik mencapai Rp114,07 miliar dari pagu Rp621,28 miliar yang setara dengan18,36%, Dana Desa belum terealisasi dari pagu sebesar Rp589,29 miliar ( 0,00% realisasi), sementara Dana Insentif Fiskal belum terealisasi dengan pagu Rp28,64 miliar ( 0,00%).

KPPN Balige telah menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp20.290.420.024 untuk 5.013 penerima yang mencakup THR Gaji PNS/TNI/POLRI/PPPK/PPNPN dan THR Tunkin.

Sebagai salah satu inisiatif strategis, KPPN Balige berupaya meningkatkan penggunaan cashless society dan transaksi digital dengan memanfaatkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), CMS, dan digipay. Pada bulan Maret tahun 2025 transaksi digipay yaitu sebanyak 61 satker (termasuk user yang terdaftarsebelum 2025.Jumlah vendor yang telah bergabung sebanyak 47 vendor pada 4 kabupaten wilayah kerja KPPN Balige.

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan tren positif pada bulan Februari 2025. Berdasarkan data yang direlease KPPN Balige menyebutkan,  realisasi belanja mencapai Rp625,34 miliar, yang setara dengan 14,06% dari pagu total sebesar Rp4,45 triliun. Dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Dari total belanja yang terealisasi, belanja pegawai mencatatkan realisasi mencapai Rp44,24 miliar dari pagu Rp345,09 miliar, atau sebesar 87,18%. Belanja barang telah terealisasi mencapai Rp16,49 miliar dari pagu Rp211,75 miliar . Sementara itu, belanja modal masih relative kecil yaitu dengan realisasi Rp0,63 miliar dari pagu Rp29,55 miliar, dan belanja bantuan sosial (bansos) belum terealisasi.

Pada pos belanja pemerintah pusat (BPP) lingkup wilayah kerja KPPN Balige, satuan kerja Kementerian Agama memiliki realisasi yang paling besar yaitu sebesar Rp20,48 miliar yang setara dengan 9,44% dari total realisasi belanja pemerintah pusat. Realisasi yang paling rendah yaitu pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yaitu sebesar Rp0,02 yang setara dengan 1,40% dari total realisasi. Rendahnya persentasi realisasi pada BMKG dibarengi oleh rendahnya pagu pada realisasi belanja di lingkup kerja KPPN Balige yaitu sebesar Rp1,08 miliar.

Telah terealisasi TKD pada Kabupaten Toba, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Samosir masing-masing menerima alokasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Penyaluran Dana Alokasi Umum mencapai Rp563, 97 miliar yang setara dengan 14,65% dari pagu, Dana bagi hasil mencapai Rp11,85  miliar yang setara dengan 9,39% dari pagu, Dana Alokasi Umum mencapai Rp469,70 miliar yang setara dengan 20,61% dari pagu, sementara Dana Transfer Khusus mencapai Rp82,42 miliar yang setara dengan 13,27% dari pagu. 

Pada pos Dana Desa dan Insentif Fiskal belum terdapat realisasi. Sementara yang bersumber dari  pendapatan, realisasi Pendapatan dan Hibah telah mencapai Rp27,76 miliar, terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp22,08 miliar dan PNBP sebesar Rp5,67 miliar. 

Sebagai salah satu inisiatif strategis, KPPN Balige berupaya meningkatkan penggunaan cashless society dan transaksi digital dengan memanfaatkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), CMS, dan digipay. Pada bulan Pebruari tahun 2025 transaksi digipay yaitu sebesar 234 transaksi dengan nominal transaksi sebesar Rp71.385.330. Telah terdapat 2 satuan kerja yang telah menggunakan KKP pada bulan Pebruari Tahun 2025 untuk bertansaksi belanja pemerintah.

 Materi PDF dapat diunduh melalui https://drive.google.com/file/d/1P6orfJ8UiFiIjm2WBcckTgjmeTOjIfg3/view?usp=sharing

Press Release Januari 2025

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan tren positif pada bulan Januari 2025. Berdasarkan data yang direlease KPPN Balige menyebutkan,  realisasi belanja mencapai Rp409,77 miliar, yang setara dengan 9,23% dari pagu yang atau mengalami penurunan sebesar 0,91% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Dari jumlah tersebut, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp22,71 miliar, atau sebesar 3,83% dari pagu, megalami penurunan sebesar 0,97% dari tahun lalu (yoy), sementara Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp387,06 miliar, yang setara dengan 10,07% dari pagu atau menurun 0,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pada pos belanja pemerintah pusat (BPP) lingkup wilayah kerja KPPN Balige, satuan kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki realisasi yang paling besar yaitu sebesar Rp8,86 miliar yang setara dengan 5,93% dari total realisasi belanja pemerintah pusat. Realisasi yang paling rendah yaitu pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yaitu sebesar Rp0 yang setara dengan 0% dari total realisasi. Rendahnya persentasi realisasi pada BMKG dibarengi oleh rendahnya pagu pada lembaga BMKG di lingkup kerja KPPN Balige yaitu sebesar Rp1,08 miliar.

Telah terealisasi TKD pada Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Samosir masing-masing menerima alokasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Penyaluran Dana Alokasi Umum mencapai Rp313,13 miliar yang setara dengan 13,74% dari pagu, Dana bagi hasil mencapai Rp3,06 miliar yang setara dengan 2,50% dari pagu, sementara Dana Transfer Khusus mencapai Rp70,87 miliar yang setara dengan 8,6% dari pagu. 

Pada pos Dana Desa dan Insentif Fiskal belum terdapat realisasi. Sementara yang bersumber dari  pendapatan, realisasi Pendapatan dan Hibah telah mencapai Rp27,76 miliar, terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp22,08 miliar dan PNBP sebesar Rp5,67 miliar. 

Sebagai salah satu inisiatif strategis, KPPN Balige berupaya meningkatkan penggunaan cashless society dan transaksi digital dengan memanfaatkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), CMS, dan digipay. Pada bulan Janauri tahun 2025 transaksi digipay yaitu sebesar 9 transaksi dengan nominal transaksi sebesar Rp3.628.000,00. Telah terdapat 2 satuan kerja yang telah menggunakan KKP pada bulan Januari Tahun 2025 untuk bertansaksi belanja pemerintah.

materi selengkapnya dapat diunduh melalui laman: https://docs.google.com/presentation/d/1DDyJnjCDmyX6p4jH3G51N33sMyF8TXSj/edit?usp=drive_link&ouid=100632932449364038121&rtpof=true&sd=true

Press Release: Kinerja APBN Tahun 2024

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan tren positif hingga Tahun 2024. Berdasarkan data yang dirilis oleh KPPN Balige, realisasi belanja mencapai Rp4.782,13 miliar, yang setara dengan 98,19% dari pagu, mengalami pertumbuhan sebesar 0,06% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp761,81 miliar atau sebesar 98,56% dari pagu, mengalami pertumbuhan sebesar 0,13% dari tahun lalu (yoy), sementara Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp4.020,31 miliar, yang setara dengan 98,12% dari pagu atau meningkat 0,05% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat

Pada pos Belanja Pemerintah Pusat (BPP), satuan kerja Kementerian Agama memiliki realisasi yang paling besar, yaitu sebesar Rp214,90 miliar atau setara dengan 28% dari total realisasi belanja pemerintah pusat. Sementara itu, realisasi terendah tercatat pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dengan realisasi sebesar Rp1,13 miliar atau setara dengan 0,15% dari total realisasi. Rendahnya persentase realisasi pada BMKG sejalan dengan rendahnya pagu anggaran yang dialokasikan untuk lembaga tersebut di lingkup kerja KPPN Balige, yaitu sebesar Rp1,25 miliar.

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Pada pos TKD, Dana Bagi Hasil telah terealisasi sebesar Rp4.020,31 miliar, mencakup Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Samosir, masing-masing menerima alokasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Penyaluran Dana Alokasi Umum mencapai Rp2.225,22 miliar atau setara dengan 98,5% dari pagu, Dana Bagi Hasil mencapai Rp115,33 miliar atau setara dengan 100% dari pagu, sementara Dana Transfer Khusus mencapai Rp1.023,46 miliar atau setara dengan 96,01% dari pagu.

Selain itu, Dana Desa telah tersalurkan sebesar Rp609,32 miliar secara langsung ke rekening desa di 753 desa yang tersebar di Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Samosir. Dana Insentif Fiskal juga telah tersalurkan sebesar Rp46,97 miliar guna mendukung berbagai program pembangunan di daerah.

Realisasi Pendapatan Negara

Dari sisi pendapatan, realisasi Pendapatan dan Hibah telah mencapai Rp483,55 miliar, terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp429,96 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp53,58 miliar. Peningkatan realisasi penerimaan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memperkuat sumber pendapatan negara guna mendukung program pembangunan nasional.

Digitalisasi Keuangan dan Cashless Society

Sebagai salah satu inisiatif strategis, KPPN Balige terus berupaya meningkatkan penggunaan transaksi non-tunai dan digitalisasi pembayaran dengan memanfaatkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Cash Management System (CMS), serta Digipay. Peningkatan signifikan dalam penggunaan Digipay terlihat pada triwulan IV, dengan jumlah transaksi mencapai 202 transaksi, dibandingkan triwulan III yang hanya mencatat 53 transaksi. Selain itu, terdapat 16 satuan kerja yang secara rutin telah menggunakan KKP untuk transaksi belanja pemerintah, mencerminkan komitmen dalam mewujudkan sistem pembayaran yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, kinerja APBN Tahun 2024 di lingkup KPPN Balige menunjukkan capaian positif dengan realisasi belanja yang optimal serta peningkatan dalam penerimaan negara. Digitalisasi transaksi juga semakin berkembang, sejalan dengan transformasi menuju sistem keuangan yang lebih modern dan akuntabel. Dengan tren positif ini, diharapkan kinerja pengelolaan APBN ke depan semakin efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

 Materi dapat diunduh melalui laman https://docs.google.com/presentation/d/1k1yoL8udfhUlPJ3JxhQwVab6JvKz3aoB/edit?usp=drive_link&ouid=100632932449364038121&rtpof=true&sd=true

Capaian Kinerja Realisasi Belanja Pemerintah di Lingkup KPPN Balige

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Balige mencatat capaian kinerja realisasi belanja pemerintah yang signifikan hingga akhir November 2024. Total realisasi belanja mencapai Rp4,39 triliun atau 89,88% dari total pagu anggaran sebesar Rp4,89 triliun. Anggaran ini mencakup empat wilayah kabupaten dengan total 73 satuan kerja yang tersebar di berbagai sektor.

Rincian Realisasi Belanja

1. Belanja Pegawai

   • Realisasi mencapai Rp316,99 miliar atau 84,9% dari pagu sebesar Rp373,38 miliar.

   • Peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya menunjukkan efektivitas dalam penyaluran dana untuk kesejahteraan aparatur negara.

2. Belanja Barang

   • Realisasi sebesar Rp303,04 miliar atau 74,89% dari pagu Rp404,62 miliar.

   • Alokasi ini digunakan untuk mendukung operasional pemerintahan, termasuk pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja.

3. Belanja Modal

   • Realisasi mencapai Rp13,91 miliar atau 84,99% dari pagu Rp16,37 miliar.

   • Anggaran ini dimanfaatkan untuk investasi dalam pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset negara guna mendukung pelayanan publik yang lebih baik.

4. Belanja Bantuan Sosial

   • Realisasi belanja bantuan sosial mencapai Rp11,21 miliar atau 99,94% dari pagu Rp11,22 miliar.

   • Penyerapan hampir maksimal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung kelompok masyarakat yang membutuhkan melalui berbagai program bantuan sosial.

5. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

   • Realisasi belanja transfer daerah mencapai Rp3,753 triliun atau 91,81% dari pagu Rp4,046 triliun.

   • Dana ini dialokasikan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan di tingkat daerah serta memperkuat program dana desa guna mendorong perekonomian masyarakat setempat.

Perbandingan Tahun 2023 dan 2024

Perbandingan antara realisasi belanja pada periode 30 November 2023 dan 30 November 2024 menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengeluaran belanja pegawai dan belanja barang. Hal ini mencerminkan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan anggaran serta optimalisasi penggunaan dana untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik.

Implementasi Digitalisasi Keuangan

Dalam mendukung transformasi digital di bidang keuangan negara, KPPN Balige juga mencatat capaian positif dalam penggunaan instrumen pembayaran digital, yaitu:

• Realisasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

  • Jumlah transaksi yang tercatat sebanyak 288 dengan total nilai transaksi mencapai Rp1.592.199.702,00 oleh 16 satuan kerja.

• Realisasi Digipay

  • Jumlah transaksi sebanyak 197 dengan nilai Rp286.448.084,00 oleh 20 satuan kerja.

  • Implementasi ini mempercepat proses transaksi keuangan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, realisasi belanja pemerintah di lingkup KPPN Balige menunjukkan tren yang positif dengan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi. Dengan adanya peningkatan realisasi dibandingkan tahun sebelumnya serta implementasi pembayaran digital yang semakin luas, diharapkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara dapat terus ditingkatkan guna mendukung pembangunan nasional yang lebih baik.


Materi selengkapnya dapat dilihat melalui laman https://docs.google.com/presentation/d/1pgTk2CM26HXP34VSO8Il2Sh0BjpcZXi6/edit?usp=drive_link&ouid=100632932449364038121&rtpof=true&sd=true

"Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Balige menggelar konferensi pers virtual pada Rabu (13/11) untuk menyampaikan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Oktober 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh satuan kerja di wilayah kerja KPPN Balige.

Kepala KPPN Balige, Bapak Oktana Yudha Sakti, memaparkan bahwa realisasi belanja pemerintah di wilayahnya mencapai Rp3,98 triliun atau 81,89% dari total pagu anggaran. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjalankan program-program pembangunan di empat kabupaten dengan 73 satuan kerja.

Lebih rinci, realisasi belanja pegawai mencapai 290,46 Milyar (78,07%),  belanja barang sebesar 271,57 Milyar (64,36%), belanja modal sebesar 12,96 Milyar (63,99%), dan belanja bantuan sosial sebesar 9,82 Milyar (87,59%). Sementara itu, transfer ke daerah terealisasi sebesar 3,4 Triliun (84,04%).

Hasil yang positif ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, seperti peningkatan kualitas layanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial serta sebagai pengendalian inflasi di empat kabupaten"

 Materi Press Release dapat diunduh melalui lama https://drive.google.com/drive/folders/1iSrEPry1SX8KUv7nwOv1PkPRj8dNk6-x?usp=drive_link

"Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Balige menggelar konferensi pers virtual pada Jumat (30/8) untuk menyampaikan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Juli 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh satuan kerja di wilayah kerja KPPN Balige.

Kepala KPPN Balige, Bapak Oktana Yudha Sakti, memaparkan bahwa realisasi belanja pemerintah di wilayahnya mencapai Rp2,53 triliun atau 52,80% dari total pagu anggaran. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjalankan program-program pembangunan di empat kabupaten dengan 73 satuan kerja.

Lebih rinci, realisasi belanja pegawai mencapai 57,61%, belanja barang 47,12%, belanja modal 50,18%, dan belanja bantuan sosial 87,59%. Sementara itu, transfer ke daerah terealisasi sebesar 52,84%.

Hasil yang positif ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, seperti peningkatan kualitas layanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial."

Materi Press Release dapat diunduh di laman
https://drive.google.com/drive/folders/1eMrk3Grygi9Ha2F21NCRKUjXYk_YCYYN?usp=sharing

Humbahas, Sumut || Sangkakala 7
Pemerintah Kabupaten Humbahas menerima piagam penghargaan dari KPPN Balige karena tercepat menyelesaikan Penyaluran Dana Desa tahap 1 di wilayah KPPN Balige.

KPPN Balige meliputi 4 wilayah yaitu Kabupaten Toba, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara dan Samosir, Jumat (12/07/2024).

Piagam penghargaan diberikan Kepala KPPN Balige Oktana Yudha Sakti dan diterima Asisten Administrasi Umum Tua Marsatti Marbun, di Kantor BPKPD Pemerintah Kabupaten Humbahas.

Hadir dalam kegiatan Kabid Anggaran BPKPD Humbahas Jefri Siahaan, Kabid Akuntansi Sulastri Hutauruk, Kepala Seksi Bank ⁠KPPN Balige Hannida Fatmi Nasution dan Pelaksana Dinda Yunita Sinaga.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dijelaskan, batas waktu penyampaian atau pengajuan dokumen persyaratan penyaluran dana desa tahap I disampaikan Pemerintah Daerah ke KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN) penyaluran paling lambat tanggal 15 Juni 2024. Sementara Kabupaten Humbahas telah selesai menyalurkan tanggal 4 Juni 2024.

Atas dasar itulah, KPPN Balige memberikan piagam penghargaan atas penyelesaian penyaluran dana desa tahap I tercepat di lingkup wilayah KPPN Balige Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2024.

Piagam itu ditandatangani Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumut Syaiful tertanggal 26 Juni 2024.

Jurnalis : Charles Sihombing
Redaktur : Priyatna

-Berita diambil dari laman https://sangkakala7.tv/?p=46463