SDM KPPN Balige 2025

SDM KPPN Balige 2025

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan tren positif pada bulan April 2025. Berdasarkan data yang direlease KPPN Balige menyebutkan,  realisasi belanja mencapai Rp1,25 triliun, yang setara dengan 27,95% dari pagu total sebesar Rp4,47 triliun. Dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Dari total belanja yang terealisasi, belanja pegawai mencatatkan realisasi mencapai Rp121,47 miliar dari pagu Rp345,09 miliar, atau sebesar 35,20%. Belanja barang telah terealisasi mencapai Rp55,93 miliar dari pagu Rp235,21 miliar atau sebesar 23,78%.  . Sementara itu, belanja modal masih relative kecil yaitu dengan realisasi Rp1,34 miliar dari pagu Rp29,53 miliar atau sebesar 4,47%., dan belanja bantuan sosial (bansos) terealisasi  Rp5,56 miliar dari pagu Rp11,55 miliar atau sebesar 48,11%..

Pada pos belanja pemerintah pusat (BPP) lingkup wilayah kerja KPPN Balige, satuan kerja Kementerian Agama memiliki realisasi yang paling besar yaitu sebesar Rp65,07 miliar yang setara dengan 30,16% dari total realisasi belanja pemerintah pusat. Realisasi yang paling rendah terdapat pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yaitu sebesar Rp0,09 miliar atau 8,25% dari total realisasi. Rendahnya persentase realisasi pada BMKG juga disebabkan oleh kecilnya pagu belanja di lingkup kerja KPPN Balige yaitu hanya Rp1,08 miliar.

Telah terealisasi TKD pada Kabupaten Toba, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Samosir masing-masing menerima alokasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Penyaluran Dana Bagi Hasil mencapai Rp29,03 miliar dari pagu Rp126,20 miliar atau yang setara dengan 23,00%,Dana Alokasi Umum telah mencapai Rp809,07 miliar dari pagu Rp2.279,26 miliar yang setara dengan 35,50%, DAK Fisik belum terealisai , dengan pagu sebesar Rp203,99 miliar ( 0.00% realisasi), DAK NonFisik mencapai Rp162,07 miliar dari pagu Rp621,28 miliar yang setara dengan 26,12%, Dana Desa  terealisasi Rp47,88 dari pagu sebesar Rp589,29 miliar yang setara dengan 8,13%,, sementara Dana Insentif Fiskal terealisasi sebesar Rp7,48 dengan pagu Rp28,64 miliar yang setara dengan 2,61%.

Sebagai salah satu inisiatif strategis, KPPN Balige berupaya meningkatkan penggunaan cashless society dan transaksi digital dengan memanfaatkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), CMS, dan digipay. Sampai dengan 30 April 2025, total transaksi pada Digipay Satu sebesar Rp152,81 juta dengan jumlah transaksi sebesar 178 transaksi pada 12 satker.dengan .Jumlah vendor yang telah bergabung sebanyak 56 vendor pada 4 kabupaten wilayah kerja KPPN Balige.Sedangkan Jumlah satker yang telah melakukan transaksi Digipay Satu sebanyak 12 satker atau 23,53% dari total satker pengelola UP (51 satker).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, Perjanjian Kinerja adalah dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian Kinerja berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Komponen PK terdiri atas:

1. Peta Strategi, yang menggambarkan cara pandang organisasi dalam mengelola kinerjanya dari berbagai perspektif. Terdapat 4 (empat) perspektif yaitu:
2. Stakeholder perspective. Sasaran Strategis yang masuk ke dalam perspektif ini adalah Perbendaharaan Negara yang Efisien dan Akuntabel
3. Customer perspective. Sasaran Strategis yang masuk ke dalam perspektif ini adalah Dukungan Manajemen yang Efektif
4. Internal Process perspective. Sasaran Strategis yang masuk ke dalam perspektif ini adalah Pelaksanaan Anggaran yang Optimal, Pengelolaan Kas yang Prudent, Efektif, dan Efisien, serta Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang Akuntabel
5. Learning and Growth perspective. Sasaran Strategis yang masuk ke dalam perspektif ini adalah Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif serta Pengendalian Internal yang Efektif, dan Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel, BMN yang produktif serta Teknologi dan informasi yang Berkualitas
6. Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2025 ini terdapat 15 IKU dengan target yang telah ditetapkan sebagai salah satu alat untuk mengukur kinerja KPPN Balige. IKU dan target pada PK Kemenkeu-Three KPPN Balige Tahun 2025 yang telah ditetapkan adalah:

• 1a-CP Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L, target indeks 3
• 1b-N Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN, target indeks 4
• 2a-N Indeks kepuasan terhadap layanan KPPN, target indeks 4
• 2b-N Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory, target 81%
• 3a-CP Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN, target indeks 4
• 3b-N Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan, target indeks 4
• 4a-CP Persentase akurasi perencanaan kas, target 82%
• 4b-N Indeks kualitas penyelesaian SP2D, target indeks 4
• 5a-N Indeks Kualitas LPJ Bendahara Satker K/L, target indeks 3
• 6a-N Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi, target 100%
• 6b-N Nilai kualitas pengelolaan SDM, target nilai 100
• 6c-N Nilai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal, target nilai 80
• 7a-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN, target indeks 100
• 7b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan, target 100%
• 7c-N Nilai Kinerja TIK KPPN, target nilai 80

3. Rincian Anggaran
4. Rincian Target Kinerja
5. Inisiatif Strategis

Perjanjian Kinerja Kepala KPPN Balige dapat diakses melalui tautan https://bit.ly/PerjanjianKinerjaKPPNBalige

24 Maret 2025

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan tren positif pada bulan Maret 2025. Berdasarkan data yang direlease KPPN Balige menyebutkan,  realisasi belanja mencapai Rp926,58 miliar, yang setara dengan 20.71% dari pagu total sebesar Rp4,47 triliun. Dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Dari total belanja yang terealisasi, belanja pegawai mencatatkan realisasi mencapai Rp94,90 miliar dari pagu Rp345,09 miliar, atau sebesar 27,50%. Belanja barang telah terealisasi mencapai Rp42,14 miliar dari pagu Rp238,87 miliar . Sementara itu, belanja modal masih relative kecil yaitu dengan realisasi Rp0,95 miliar dari pagu Rp29,53 miliar, dan belanja bantuan sosial (bansos) terealisasi  Rp5,55 miliar dari pagu Rp11,55 miliar.

Pada pos belanja pemerintah pusat (BPP) lingkup wilayah kerja KPPN Balige, satuan kerja Kementerian Agama memiliki realisasi yang paling besar yaitu sebesar Rp51,38 miliar yang setara dengan 23,67% dari total realisasi belanja pemerintah pusat. Realisasi yang paling rendah terdapat pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yaitu sebesar Rp0,07 miliar atau 0,51% dari total realisasi. Rendahnya persentase realisasi pada BMKG juga disebabkan oleh kecilnya pagu belanja di lingkup kerja KPPN Balige yaitu hanya Rp1,08 miliar.

Telah terealisasi TKD pada Kabupaten Toba, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Samosir masing-masing menerima alokasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Penyaluran Dana Bagi Hasil mencapai Rp16,45 miliar dari pagu Rp126,20 miliar atau yang setara dengan 13,04%,Dana Alokasi Umum telah mencapai Rp652,50 miliar dari pagu Rp2.279,26 miliar yang setara dengan 28,63%, DAK Fisik belum terealisai , dengan pagu sebesar Rp203,99 miliar ( 0.00% realisasi), DAK NonFisik mencapai Rp114,07 miliar dari pagu Rp621,28 miliar yang setara dengan18,36%, Dana Desa belum terealisasi dari pagu sebesar Rp589,29 miliar ( 0,00% realisasi), sementara Dana Insentif Fiskal belum terealisasi dengan pagu Rp28,64 miliar ( 0,00%).

KPPN Balige telah menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp20.290.420.024 untuk 5.013 penerima yang mencakup THR Gaji PNS/TNI/POLRI/PPPK/PPNPN dan THR Tunkin.

Sebagai salah satu inisiatif strategis, KPPN Balige berupaya meningkatkan penggunaan cashless society dan transaksi digital dengan memanfaatkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), CMS, dan digipay. Pada bulan Maret tahun 2025 transaksi digipay yaitu sebanyak 61 satker (termasuk user yang terdaftarsebelum 2025.Jumlah vendor yang telah bergabung sebanyak 47 vendor pada 4 kabupaten wilayah kerja KPPN Balige.

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan tren positif pada bulan Februari 2025. Berdasarkan data yang direlease KPPN Balige menyebutkan,  realisasi belanja mencapai Rp625,34 miliar, yang setara dengan 14,06% dari pagu total sebesar Rp4,45 triliun. Dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Dari total belanja yang terealisasi, belanja pegawai mencatatkan realisasi mencapai Rp44,24 miliar dari pagu Rp345,09 miliar, atau sebesar 87,18%. Belanja barang telah terealisasi mencapai Rp16,49 miliar dari pagu Rp211,75 miliar . Sementara itu, belanja modal masih relative kecil yaitu dengan realisasi Rp0,63 miliar dari pagu Rp29,55 miliar, dan belanja bantuan sosial (bansos) belum terealisasi.

Pada pos belanja pemerintah pusat (BPP) lingkup wilayah kerja KPPN Balige, satuan kerja Kementerian Agama memiliki realisasi yang paling besar yaitu sebesar Rp20,48 miliar yang setara dengan 9,44% dari total realisasi belanja pemerintah pusat. Realisasi yang paling rendah yaitu pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yaitu sebesar Rp0,02 yang setara dengan 1,40% dari total realisasi. Rendahnya persentasi realisasi pada BMKG dibarengi oleh rendahnya pagu pada realisasi belanja di lingkup kerja KPPN Balige yaitu sebesar Rp1,08 miliar.

Telah terealisasi TKD pada Kabupaten Toba, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Samosir masing-masing menerima alokasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Penyaluran Dana Alokasi Umum mencapai Rp563, 97 miliar yang setara dengan 14,65% dari pagu, Dana bagi hasil mencapai Rp11,85  miliar yang setara dengan 9,39% dari pagu, Dana Alokasi Umum mencapai Rp469,70 miliar yang setara dengan 20,61% dari pagu, sementara Dana Transfer Khusus mencapai Rp82,42 miliar yang setara dengan 13,27% dari pagu. 

Pada pos Dana Desa dan Insentif Fiskal belum terdapat realisasi. Sementara yang bersumber dari  pendapatan, realisasi Pendapatan dan Hibah telah mencapai Rp27,76 miliar, terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp22,08 miliar dan PNBP sebesar Rp5,67 miliar. 

Sebagai salah satu inisiatif strategis, KPPN Balige berupaya meningkatkan penggunaan cashless society dan transaksi digital dengan memanfaatkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), CMS, dan digipay. Pada bulan Pebruari tahun 2025 transaksi digipay yaitu sebesar 234 transaksi dengan nominal transaksi sebesar Rp71.385.330. Telah terdapat 2 satuan kerja yang telah menggunakan KKP pada bulan Pebruari Tahun 2025 untuk bertansaksi belanja pemerintah.

 Materi PDF dapat diunduh melalui https://drive.google.com/file/d/1P6orfJ8UiFiIjm2WBcckTgjmeTOjIfg3/view?usp=sharing

Press Release Januari 2025

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan tren positif pada bulan Januari 2025. Berdasarkan data yang direlease KPPN Balige menyebutkan,  realisasi belanja mencapai Rp409,77 miliar, yang setara dengan 9,23% dari pagu yang atau mengalami penurunan sebesar 0,91% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Dari jumlah tersebut, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp22,71 miliar, atau sebesar 3,83% dari pagu, megalami penurunan sebesar 0,97% dari tahun lalu (yoy), sementara Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp387,06 miliar, yang setara dengan 10,07% dari pagu atau menurun 0,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pada pos belanja pemerintah pusat (BPP) lingkup wilayah kerja KPPN Balige, satuan kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki realisasi yang paling besar yaitu sebesar Rp8,86 miliar yang setara dengan 5,93% dari total realisasi belanja pemerintah pusat. Realisasi yang paling rendah yaitu pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yaitu sebesar Rp0 yang setara dengan 0% dari total realisasi. Rendahnya persentasi realisasi pada BMKG dibarengi oleh rendahnya pagu pada lembaga BMKG di lingkup kerja KPPN Balige yaitu sebesar Rp1,08 miliar.

Telah terealisasi TKD pada Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Samosir masing-masing menerima alokasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Penyaluran Dana Alokasi Umum mencapai Rp313,13 miliar yang setara dengan 13,74% dari pagu, Dana bagi hasil mencapai Rp3,06 miliar yang setara dengan 2,50% dari pagu, sementara Dana Transfer Khusus mencapai Rp70,87 miliar yang setara dengan 8,6% dari pagu. 

Pada pos Dana Desa dan Insentif Fiskal belum terdapat realisasi. Sementara yang bersumber dari  pendapatan, realisasi Pendapatan dan Hibah telah mencapai Rp27,76 miliar, terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp22,08 miliar dan PNBP sebesar Rp5,67 miliar. 

Sebagai salah satu inisiatif strategis, KPPN Balige berupaya meningkatkan penggunaan cashless society dan transaksi digital dengan memanfaatkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), CMS, dan digipay. Pada bulan Janauri tahun 2025 transaksi digipay yaitu sebesar 9 transaksi dengan nominal transaksi sebesar Rp3.628.000,00. Telah terdapat 2 satuan kerja yang telah menggunakan KKP pada bulan Januari Tahun 2025 untuk bertansaksi belanja pemerintah.

materi selengkapnya dapat diunduh melalui laman: https://docs.google.com/presentation/d/1DDyJnjCDmyX6p4jH3G51N33sMyF8TXSj/edit?usp=drive_link&ouid=100632932449364038121&rtpof=true&sd=true

Press Release: Kinerja APBN Tahun 2024

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan tren positif hingga Tahun 2024. Berdasarkan data yang dirilis oleh KPPN Balige, realisasi belanja mencapai Rp4.782,13 miliar, yang setara dengan 98,19% dari pagu, mengalami pertumbuhan sebesar 0,06% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp761,81 miliar atau sebesar 98,56% dari pagu, mengalami pertumbuhan sebesar 0,13% dari tahun lalu (yoy), sementara Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp4.020,31 miliar, yang setara dengan 98,12% dari pagu atau meningkat 0,05% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat

Pada pos Belanja Pemerintah Pusat (BPP), satuan kerja Kementerian Agama memiliki realisasi yang paling besar, yaitu sebesar Rp214,90 miliar atau setara dengan 28% dari total realisasi belanja pemerintah pusat. Sementara itu, realisasi terendah tercatat pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dengan realisasi sebesar Rp1,13 miliar atau setara dengan 0,15% dari total realisasi. Rendahnya persentase realisasi pada BMKG sejalan dengan rendahnya pagu anggaran yang dialokasikan untuk lembaga tersebut di lingkup kerja KPPN Balige, yaitu sebesar Rp1,25 miliar.

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Pada pos TKD, Dana Bagi Hasil telah terealisasi sebesar Rp4.020,31 miliar, mencakup Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Samosir, masing-masing menerima alokasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Penyaluran Dana Alokasi Umum mencapai Rp2.225,22 miliar atau setara dengan 98,5% dari pagu, Dana Bagi Hasil mencapai Rp115,33 miliar atau setara dengan 100% dari pagu, sementara Dana Transfer Khusus mencapai Rp1.023,46 miliar atau setara dengan 96,01% dari pagu.

Selain itu, Dana Desa telah tersalurkan sebesar Rp609,32 miliar secara langsung ke rekening desa di 753 desa yang tersebar di Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Samosir. Dana Insentif Fiskal juga telah tersalurkan sebesar Rp46,97 miliar guna mendukung berbagai program pembangunan di daerah.

Realisasi Pendapatan Negara

Dari sisi pendapatan, realisasi Pendapatan dan Hibah telah mencapai Rp483,55 miliar, terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp429,96 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp53,58 miliar. Peningkatan realisasi penerimaan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memperkuat sumber pendapatan negara guna mendukung program pembangunan nasional.

Digitalisasi Keuangan dan Cashless Society

Sebagai salah satu inisiatif strategis, KPPN Balige terus berupaya meningkatkan penggunaan transaksi non-tunai dan digitalisasi pembayaran dengan memanfaatkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Cash Management System (CMS), serta Digipay. Peningkatan signifikan dalam penggunaan Digipay terlihat pada triwulan IV, dengan jumlah transaksi mencapai 202 transaksi, dibandingkan triwulan III yang hanya mencatat 53 transaksi. Selain itu, terdapat 16 satuan kerja yang secara rutin telah menggunakan KKP untuk transaksi belanja pemerintah, mencerminkan komitmen dalam mewujudkan sistem pembayaran yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, kinerja APBN Tahun 2024 di lingkup KPPN Balige menunjukkan capaian positif dengan realisasi belanja yang optimal serta peningkatan dalam penerimaan negara. Digitalisasi transaksi juga semakin berkembang, sejalan dengan transformasi menuju sistem keuangan yang lebih modern dan akuntabel. Dengan tren positif ini, diharapkan kinerja pengelolaan APBN ke depan semakin efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

 Materi dapat diunduh melalui laman https://docs.google.com/presentation/d/1k1yoL8udfhUlPJ3JxhQwVab6JvKz3aoB/edit?usp=drive_link&ouid=100632932449364038121&rtpof=true&sd=true