Kinerja APBN KPPN Balige Meningkat: Realisasi Belanja Capai Rp3,06 Triliun
Balige, Sumatera Utara – Hingga akhir September 2025, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Balige mencatat capaian positif dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan data dari aplikasi OM SPAN, realisasi belanja pemerintah di wilayah kerja KPPN Balige telah mencapai Rp3,06 triliun dari total pagu Rp4,25 triliun, atau setara dengan 72,04%.
Capaian ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana realisasi belanja pada periode yang sama hanya mencapai 70%. Kinerja ini mencakup 73 satuan kerja yang tersebar di empat kabupaten: Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Samosir, dan Toba.
Belanja Kementerian/Lembaga: Belanja Pegawai Paling Dominan
Realisasi belanja berdasarkan jenis menunjukkan bahwa belanja pegawai menjadi komponen terbesar, dengan realisasi mencapai Rp286,63 miliar dari pagu Rp354,44 miliar (80,87%). Sementara itu, belanja barang terealisasi sebesar Rp131,82 miliar dari pagu Rp225,44 miliar (58,47%).
Namun, belanja modal masih tergolong rendah, hanya mencapai Rp5,30 miliar dari pagu Rp31,12 miliar (17,02%). Bantuan sosial mencatat realisasi sebesar Rp5,60 miliar dari pagu Rp11,55 miliar, menunjukkan perlunya akselerasi dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Transfer ke Daerah: Tapanuli Utara Terdepan
Dalam hal transfer ke daerah, KPPN Balige telah menyalurkan dana sebesar Rp2,6 triliun dari pagu Rp3,6 triliun, atau sekitar 72,45%. Kabupaten Tapanuli Utara mencatat realisasi tertinggi dengan 71,9%, disusul oleh Samosir (70,6%), Humbang Hasundutan (69,6%), dan Toba (66,8%).
Jenis dana yang ditransfer meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-Fisik, Dana Desa, serta Dana Insentif Fiskal.
Digitalisasi Pembayaran: KKP dan Digipay Dorong Efisiensi
KPPN Balige terus mendorong digitalisasi pembayaran melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan platform Digipay Satu. Hingga September 2025, tercatat 1.0332 transaksi Digipay dengan nilai total Rp999,39 juta. Sebanyak 40 satuan kerja dari 54 satker pengelola UP telah aktif menggunakan Digipay, dengan 44 vendor bergabung di wilayah kerja KPPN.
Retur SP2D Menurun, Tapi Human Error Masih Dominan
Selama empat tahun terakhir, tren retur SP2D menunjukkan penurunan signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 11 transaksi retur dengan total nilai Rp40,96 juta. Penyebab utama retur adalah rekening supplier yang tidak aktif, salah input, atau tidak ditemukan, yang sebagian besar disebabkan oleh human error dalam pengelolaan data oleh satuan kerja.
Kementerian Agama, khususnya IAKN Tarutung, menjadi penyumbang terbesar retur SP2D tahun ini, dengan 4 transaksi dan nilai retur Rp11,63 juta.
Untuk mencegah retur, KPPN Balige menyarankan validasi rekening melalui:
- Surat keterangan aktif dari bank
- Mobile banking pribadi
- Aplikasi gaji web
- Aplikasi SAKTI
Penutup: Komitmen Terus Ditingkatkan
Kinerja KPPN Balige hingga September 2025 menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pelaksanaan APBN yang efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan terus mendorong digitalisasi, memperbaiki manajemen data, dan meningkatkan sinergi antar satuan kerja, diharapkan capaian hingga akhir tahun dapat melampaui target dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di wilayah Tapanuli dan sekitarnya.
