Sehubungan dengan diterbikannya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan (Perdirjen) Nomor PER-9/PB/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun 2021 perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka memastikan keakuratan rencana penarikan dana di akhir tahun, Satker diharapkan untuk:

a. Menyusun RPD bulanan sesuai dengan Halaman III DIPA.

b. Merinci RPD bulanan ke dalam rencana pencairan dana sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran.

c. Melakukan Update/perubahan RPD sebelum pencairan dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pencairan

2. Satker diharapkan senantiasa memperhatikan batas akhir penyampaian data kontrak dan SPM sebagai berikut:

1. Pendaftaran Data Kontrak

1). Data kontrak tahun tunggal yang ditandatangani sampai dengan tanggal 30 November 2021 didaftarkan ke KPPN paling lambat tanggal 7 Desember.

2) Perubahan/addendum data kontrak yang telah terdaftar di KPPN dan telah memiliki Nomor Register Kontrak (NRK), disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 07 Desember 2021.

3) Atas kontrak tahun tunggal yang ditandatangani setelah tanggal 30 November 2021 diajukan ke KPPN menggunakan SPM-LS Kontraktual dengan ketentuan:

a) Kontrak didaftarkan ke KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah kontrak

b) Pengajuan SPM-LS Kontraktual ke KPPN memperhatikan batas akhir pengajuan SPM-LS Kontraktual ke KPPN dan ketentuan mengenai penyampaian RPD Harian ke KPPN sebagaimana dimaksud pada angka

b. Pengajuan SPM

1) Batas waktu pengajuan SPM-LS Kontraktual ke KPPN memperhatikan tanggal pembuatan Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP):

2) SPM-UP, SPM-TUP, dan SPM-GUP harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 07 Desember 2021 pada jam kerja.

3) SPM-LS untuk pembayaran honorarium, tunjangan, vakasi, dan penghasilan PPNPN bulan Desember 2021 diterima KPPN paling lambat 13 Desember 2021 pada jam kerja dengan melampirkan SPTJM yang ditandatangani oleh KPA.

4) SPM-LS non-kontraktual selain untuk pembayaran honorarium, tunjangan, vakasi, dan penghasilan PPNPN bulan Desember 2021 harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 17 Desember 2021 pada jam kerja.

3. Satker yang melakukan pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) tahun anggaran 2021 diatur:

a. Penggunaan KKP dibatasi sampai dengan tanggal 17 Desember 2021

b. Pembayaran dapat  dilakukan   dengan   menggunakan   tagihan/e-billing   statement sementara yang dihasilkan/dicetak dari aplikasi sistem perbankan.

c. Apabila terdapat tagihan atas transaksi KKP yang dilakukan sampai dengan tanggal 17 Desember 2021 dan belum masuk tagihan e-billing statement sementara, pembayaran dapat dilakukan berdasarkan struk (bukti pembayaran) dari mesin EDC dan kuitansi/bukti pembelian tanpa perlu menunggu tagihan/billing statement sementara dari bank.

d. SPM-GUP KKP harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 21 Desember 2021 pada jam kerja.

Sumber: Perdirjen Nomor PER-9/PB/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun 2021 

(Humas KPPN Bangko)