Esensi kebijakan makro fiskal jangka menengah diarahkan untuk merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan struktural dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal. Selaras dengan hal tersebut maka pengelolaan fiskal dalam jangka menengah senantiasa didorong agar efektif untuk menstimulasi perekonomian dan mewujudkan peningkatan derajat kesejahteraan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah-panjang.

     Sehubungan dengan diterbikannya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan (Perdirjen) Nomor PER-9/PB/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun 2021 perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

     Sebagai wujud modernisasi pengelolaan keuangan negara, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan berupaya untuk melakukan digitalisasi pengelolaan keuangan negara melalui pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini dilakukan untuk mendorong efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas belanja negara.

Penggalan kalimat pada judul diatas sebenarnya menggambarkan pelaksanaan anggaran Tahun 2022 yang akan segera berakhir. Kurang lebih menyisakan waktu 7 (tujuh) minggu lagi. KPPN Bangko sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara lingkup wilayah Kabupaten Merangin dan kabupaten Sarolangun yang salah satu tugasnya adalah penyaluran dana APBN melalui DIPA Satuan Kerja maupun alokasi DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Dana Desa.  Berdasarkan realisasi belanja sampai dengan pertengahan November 2022 terlihat pada tabel berikut (dalam milyar Rupiah) :