Dalam dunia kerja modern, keberagaman generasi menjadi salah satu tantangan sekaligus peluang. Generasi X, Y (Millennials), dan Z memiliki karakteristik, nilai, dan pola pikir yang berbeda. Perbedaan ini sering memunculkan stigma, seperti anggapan bahwa generasi muda kurang loyal atau generasi senior sulit beradaptasi dengan teknologi. Jika tidak dikelola, stigma ini dapat menghambat kolaborasi dan produktivitas. Oleh karena itu, organisasi perlu merancang program yang mampu mengatasi stigma antargenerasi dan membangun sinergi.

Untuk mengatasi stigma antar generasi, ciptakan budaya inklusif dengan menghargai keberagaman, memfasilitasi komunikasi terbuka, dan mengembangkan kolaborasi melalui program seperti forum diskusi, mentoring, serta penugasan tim kerja yang seimbang. Fokus pada kontribusi individu, bukan stereotip usia, untuk membangun sinergi dan produktivitas organisasi. 

Langkah-Langkah Mengatasi Stigma Antar Generasi

Esensi kebijakan makro fiskal jangka menengah diarahkan untuk merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan struktural dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal. Selaras dengan hal tersebut maka pengelolaan fiskal dalam jangka menengah senantiasa didorong agar efektif untuk menstimulasi perekonomian dan mewujudkan peningkatan derajat kesejahteraan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah-panjang.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM): Rahasia di Balik Angka-Angka APBN

Setiap tahun, rakyat Indonesia menantikan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Undang-Undang APBN yang disahkan oleh DPR. Angka triliunan rupiah yang terpampang dalam dokumen tersebut untuk digunakan untuk membangun infrastruktur, mendanai pendidikan, atau memberikan bantuan sosial untuk kepentingan bangsa Indonesia. Di balik setiap rupiah yang dialokasikan pada APBN, terdapat serangkaian asumsi yang menjadi fondasi utama yaitu Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM). ADEM merupakan sebuah kompas yang memandu arah keuangan negara, sebuah cetak biru yang menghubungkan visi pembangunan dengan realitas ekonomi.

Secara harfiah, ADEM adalah seperangkat indikator utama ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun postur APBN. Asumsi-asumsi ini disusun dengan cermat dan merupakan cerminan dari sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan. Dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian, baik di tingkat domestik maupun internasional, ADEM berfungsi sebagai acuan dan alat perencanaan strategis bagi pemerintah. ADEM membantu pemerintah mengoptimalkan pendapatan dan mengendalikan belanja negara agar defisit tetap berada pada tingkat yang sehat. Lebih dari itu, ADEM juga berperan sebagai alat manajemen risiko, membantu pemerintah mengantisipasi fluktuasi ekonomi yang dapat memengaruhi keseimbangan anggaran. Sebagai contoh, pemerintah menggunakan asumsi nilai tukar untuk merencanakan pembayaran bunga utang luar negeri yang dilakukan dalam mata uang asing. Ini menunjukkan bahwa setiap angka dalam ADEM mengandung peran ganda yaitu sebagai target perencanaan dan juga sebagai mitigasi risiko.

ADEM tidak terdiri dari satu variabel tunggal, melainkan sebuah sinergi yang harmonis dari tujuh indikator makro yang saling berinteraksi. Masing-masing memiliki peran unik dalam menentukan postur APBN. Berikut adalah deskripsi dari setiap pilar tersebut.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Asumsi pertumbuhan ekonomi adalah indikator yang menunjukkan aktivitas perekonomian dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Asumsi ini mencerminkan optimisme pemerintah terhadap ekspansi sektor riil dan peningkatan daya beli masyarakat.

2. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang mengukur stabilitas harga barang dan jasa di pasar. Asumsi inflasi yang terkendali menjadi fokus utama dalam perencanaan belanja negara, terutama untuk program perlindungan sosial dan subsidi.

3. Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menggambarkan stabilitas kurs dalam perdagangan internasional dan menjadi acuan penting untuk pembayaran utang luar negeri. Asumsi ini memiliki pengaruh langsung pada besaran belanja negara yang terkait dengan transaksi valuta asing.

4. Suku Bunga SBN 10 Tahun

Tingkat imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) dengan tenor 10 tahun digunakan sebagai dasar perhitungan bunga obligasi pemerintah. Asumsi ini menjadi kunci dalam strategi penarikan utang untuk menutup defisit APBN, di mana tingkat suku bunga akan memengaruhi beban pembayaran bunga utang pemerintah.

5. Harga Minyak

Harga minyak mentah menjadi dasar utama dalam perhitungan penerimaan negara dari sektor energi. Fluktuasi harga minyak mentah memiliki dampak signifikan pada sisi pendapatan (penerimaan SDA Migas) maupun sisi belanja (subsidi).

6. Lifting Minyak dan Lifting Gas

Kedua indikator ini adalah tolak ukur kinerja industri hulu migas, yang secara langsung memengaruhi penerimaan negara dari sektor migas. Asumsi ini mencerminkan volume produksi minyak dan gas bumi per hari.

Angka-angka pada ADEM bukanlah hasil kerja sepihak, namun proses perumusan kolaborasi intensif antara berbagai institusi penting di tingkat pusat. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai landasan awal.

Menteri Keuangan, bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia, mendiskusikan kondisi perekonomian global dan domestik secara mendalam. Mempertimbangkan berbagai dinamika, seperti ketidakpastian geopolitik dan tren perlambatan ekonomi global, yang berpotensi memengaruhi ekonomi Indonesia. Setelah melalui proses perumusan di internal pemerintah, RUU APBN diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pembahasan final dan penetapan ADEM dilakukan dalam rapat kerja antara DPR RI dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam forum ini, asumsi-asumsi tersebut dibahas secara detail dan disepakati. Proses ini menegaskan sinergi antara kebijakan fiskal (yang diwakili oleh Kementerian Keuangan) dan kebijakan moneter (Bank Indonesia) untuk memastikan ADEM yang dihasilkan kredibel dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan sehari-hari. Penting untuk mengatahui dampak kebijakan ADEM yang terkesan makro dengan yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari yang sangat mikro.

• Perekonomian Nasional dan Lapangan Kerja: Asumsi pertumbuhan ekonomi yang ambisius bukan hanya sekadar target, tetapi juga mencerminkan upaya pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Peningkatan aktivitas ekonomi memungkinkan pemerintah mengalokasikan belanja yang lebih besar untuk program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
• Inflasi dan Daya Beli: Asumsi inflasi yang terkendali adalah janji pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Ketika inflasi meningkat tak terkendali (misalnya akibat kenaikan harga minyak), pemerintah mengalokasikan belanja tambahan untuk program bantalan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan subsidi upah untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah.
• Utang Negara dan Kesejahteraan: Asumsi suku bunga SBN memengaruhi beban utang pemerintah. Pengelolaan utang yang sehat dan prudensial memastikan bahwa sebagian besar anggaran tidak habis hanya untuk membayar bunga, sehingga dana dapat dialokasikan untuk program-program yang secara langsung menyejahterakan rakyat.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) merupakan cerminan dari visi dan strategi pemerintah dalam mengelola keuangan negara. ADEM adalah alat strategis dalam perencanaan, manajemen risiko, dan komunikasi kebijakan pemerintah. Asumsi-asumsi ini bukan sekadar statistik, melainkan narasi tentang komitmen pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

Pada akhirnya, transparansi dalam perumusan dan implementasi ADEM adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan APBN bekerja secara efektif demi kesejahteraan rakyat. Dengan memahami peran krusial ADEM, masyarakat dapat lebih kritis dan terlibat dalam mengawasi jalannya pemerintahan, memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN benar-benar digunakan untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik.

Ditulis oleh : Julio Maulid Borizki

Penggalan kalimat pada judul diatas sebenarnya menggambarkan pelaksanaan anggaran Tahun 2022 yang akan segera berakhir. Kurang lebih menyisakan waktu 7 (tujuh) minggu lagi. KPPN Bangko sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara lingkup wilayah Kabupaten Merangin dan kabupaten Sarolangun yang salah satu tugasnya adalah penyaluran dana APBN melalui DIPA Satuan Kerja maupun alokasi DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Dana Desa.  Berdasarkan realisasi belanja sampai dengan pertengahan November 2022 terlihat pada tabel berikut (dalam milyar Rupiah) :