Myintress sebagai teropong utama pelaksanaan APBN
Oleh: Dhomas M Roikhan (Jafung PTPN Mahir KPPN Banjarnegara)
Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Negara yang efisien dan akuntabel diperlukan Sistem informasi yang mendukung para pemangku kepentingan untuk dapat memonitoring seluruh transaksi APBN secara real time yang akurat dan komprehensif. Seluruh transaksi APBN dari hulu ke hilir harus dapat dimonitoring secara rinci tanpa jeda waktu sehingga para pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang cepat dan tepat di tengah dinamika yang dihadapi.
Untuk menjawab tantangan tersebut, telah hadir MyIntress sebagai Sistem informasi yang menjadi portal utama dalam melakukan monitoring yang terintegrasi dan baerbasis digital. Myintress sendiri merupakan gabungan dari beberapa aplikasi yaitu OM SPAN dan MONSAKTI. Dengan hadirnya MyIntress, para pengguna khususnya Satuan Kerja (Satker), KPPN, dan Kanwil DJPb dapat melakukan monitoring seluruh transaksi APBN secara cepat dan handal. Salah satu keunggulan Myintress adalah data yang disajikan lebih ringkas dan menarik secara visual dimana data disajikan dalam bentuk dashboard yang interaktif yang mana dapat menyajikan data yang kompleks namun komprehensif.
Selain digunakan untuk melakukan monitoring, MyIntress juga terhubung dengan layanan contac center resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (HAI-DJPB). Satuan Kerja dapat menyampaikan tiket untuk menyampaikan pertanyaan, kendala, atau konsultasi melalui petugas Customer Service Officer (CSO) di KPPN Maupun Kanwil DJPb. Proses Pendaftaran Myintress dapat dilakukan melalui dua mekanisme yaitu melalui KPPN Mitra Kerja, dimana verifikasi dilakukan oleh petugas KPPN sebelum akun diaktivasi, dan Secara Mandiri apabila telah ada petugas yang telah memiliki user Myintress untuk nantinya akan diverifikasi oleh petugas dari KPPN.
Dengan lahirnya aplikasi MyIntress diharapkan seluruh dapat memudahkan pemangku kepentingan untuk memperoleh dan menganalisa seluruh data transaksi APBN secara cepat dan akurat.
*Tulisan ini merupakan pendapat pribadi bukan mewakili pandangan instansi
